Jakarta, benang.id – Krisis global saat ini telah melanda seluruh aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan juga keamanan. Globalisasi juga telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk mendorong manusia untuk semakin menjadi materialistis dan egoistis. Oleh sebab itu, peran agama khususnya Islam sebagai ajaran universal sangat penting sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dan dinamika globalisasi tersebut.
“Islam sebagai ajaran yang universal dan selalu relevan dengan situasi dan kondisi apapun dan dimanapun, diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengatasi berbagai tantangan dan dinamika dari krisis-krisis global,” tegas Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat membuka secara virtual Konferensi Internasional Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Belanda dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2022), seperti dilansir wapresri.go.id.
Lebih lanjut, dalam acara yang mengusung tema “Peran dan Tantangan Agama dalam Merespons Krisis Global” ini, Wapres menjelaskan para ulama telah merumuskan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
“Dan para ulama juga menetapkan tentang prinsip-prinsip yang membawa kemaslahatan itu yaitu menjaga agama, menjaga keselamatan jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta,” terangnya.
Bahkan menurut Wapres, masih ada dua prinsip lagi yang juga termasuk dalam tujuan syariat Islam yang perlu ditambahkan yaitu menjaga keamanan dan kedamaian serta menjaga lingkungan dari ancaman kerusakan lingkungan global.
“Kedua hal ini sangat erat hubungannya dengan terbangunnya kemaslahatan umat manusia secara global,” ujarnya.
Terlebih lagi, tutur Wapres, Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama (NU), selain memegang teguh prinsip-prinsip tujuan syariat Islam seperti di atas, juga mendasarkan pemikirannya pada asas moderat, adil, seimbang, dan toleran, sehingga diyakini mampu memberikan jalan keluar atas berbagai masalah dan tantangan global yang dihadapi umat manusia saat ini.
“Nahdlatul Ulama dalam berbagai situasi yang bersifat nasional seringkali melakukan penyelesaian masalah-masalah kebangsaan menggunakan solusi-solusi keagamaan untuk menjadi solusi kebangsaan,” tuturnya.
Seperti, sambung Waprres, ketika terjadi pertentangan antara faham keagamaan dan kebangsaan, NU dapat mengompromikan di antara kedua masalah tersebut dengan sangat baik, dan menempatkan masing-masing secara lebih proporsional tentang kerukunan agama dan kebangsaan, sehingga tidak terjadi benturan.
“Begitu juga ketika terjadi pertentangan mengenai keabsahan kepemimpinan nasional pada masa Presiden Soekarno, antara yang mengesahkan dan tidak mengesahkan, NU mengambil inisiatif untuk memposisikan Presiden Soekarno sebagai Presiden yang sah dan memposisikannya sebagai pemegang kekuasaan yang sah karena didukung oleh kekuasaan walaupun dalam keadaan darurat,” urainya.
Untuk itu, Wapres mengharapkan generasi muda NU khususnya para akademisi yang tergabung dalam PCINU Belanda untuk terus menggali dan mengeksplorasi dasar-dasar pemikiran NU yang merupakan solusi keagamaan untuk mengatasi keadaan krisis global.
“PCINU Belanda harus teguh memegang prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama, yang berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jama’ah. Dan di saat yang sama, PCINU Belanda juga saya minta tetap membela NKRI, termasuk dari beragam ancaman yang terdapat di beberapa negara di luar negeri,” pesannya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Duta Besar LBBP RI di Belanda Mayerfas, Duta Besar LBBP RI di Maroko Hasrul Azwar, Duta Besar LBBP RI di Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Rais Syuriah PCINU Belanda Nur Hasyim Subadi, Ketua PCINU Belanda Ahmad Afnan Anshori beserta para pengurus dan anggota PCINU Belanda.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.
