Jakarta, benang.id – Melestarikan ekosistem gambut yang berperan besar menyerap karbon sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Di sisi lain, gambut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai salah satu lahan pertanian. Maka, pemberdayaan ekonomi masyarakat di lahan gambut secara berkelanjutan merupakan hal baik dalam mengakomodir dua kepentingan tersebut. Untuk itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berkomitmen mendukung Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dalam menjalankan program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).
“Dengan pendekatan melalui pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari pelestarian gambut. Dengan begitu masyarakat dapat bertani sepanjang tahun sehingga mencegah mereka untuk membuka lahan baru dengan cara membakar,” jelas Ketua Bidang Sustainability Gapki, Bandung Sahari dalam acara expo hari lingkungan hidup sedunia di Jakarta Convention Centre, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya program DPMG dapat menjadi contoh nyata bahwa pendekatan kolaboratif, yang menggabungkan edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan praktik pengelolaan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga mampu menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut.
“Mungkin sekarang kita memikirkan pelestarian gambut, namun masyarakat justru berpikir besok mau makan apa?” ujar Bandung. Oleh karena itu kolaborasi dengan masyarakat memerlukan pemahaman akan unsur sosial budaya setempat serta faktor yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat ini.
Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sudah dilakukan perusahaan-perusahaan anggota Gapki dalam berbagai bentuk kegiatan. Sebelumnya, berbagai inisiatif berupa riset maupun program konservasi gambut telah dilakukan dengan Himpunan Gambut Indonesia (HGI) dan melibatkan masyarakat. Selain itu, Gapki juga menginisiasi pembentukan lebih dari 700 Kelompok Peduli Api (KPA) untuk mencegah dan menangani kebakaran di wilayah gambut.
Pemberdayaan masyarakat juga diterapkan melalui kegiatan ekonomi produktif yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, pengembangan produk ikan salai, pelatihan penangkapan ikan dengan alat traditional, budidaya lebah madu, hingga penanaman semangka dengan sistem manajemen air terpadu seperti yang diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
Hal senada diungkapkan Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) KLH Edy Nugroho Santoso. Kata dia, saat ini luas lahan gambut di Indonesia mencapai 24,66 juta hektare sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional tahun 2017.
Menurut Edy, DMPG tidak hanya memastikan masyarakat memiliki penghasilan, namun juga memastikan tidak ada pemanfaatan lahan gambut dengan cara membakar ataupun aktivitas lainnya yang memantik kebakaran di lahan gambut.
“Dari 332 desa DMPG ternyata hanya 3 desa yang terbakar. Oleh karena itu kita bermaksud mengajak pelaku usaha untuk berkolaborasi agar dapat mempercepat implementasi program ini,” ujar Edy.
Lebih lanjut, Edy menjelaskan terdapat tiga kegiatan utama DMPG, yakni rewetting yaitu pembasahan dengan peningkatan pengelolaan air melalui pembangunan infrastruktur seperti sekat kanal. Lalu, revegetasi dengan tanaman lokal dan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat dan revitalisasi yaitu peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, program DMBG juga membantu perusahaan dalam mencegah dan memantau kebakaran, terutama dalam pengeluaran biaya untuk pemadaman api serta ancaman sanksi akibat terjadinya kebakaran.
“Sudah ada 400 perusahaan yang berencana untuk menyusun dokumen pemulihan ekosistem gambut sehingga nanti perlu ada kolaborasi dengan Gapki untuk mengawal hal tersebut. Kami mencoba berpartner di level organisasi [atau asosiasi],” jelas Eddy. (*/GK)
