Jakarta, benang.id – Invest SEA, organisasi nirlaba yang mendorong investasi berkelanjutan di Asia Tenggara, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) ketiganya pada Selasa (16/7/2024). FGD kali ini membahas peluang dan tantangan pengembangan perikanan dan ekowisata di Natuna dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Diskusi yang diadakan di Jakarta ini diikuti oleh berbagai stakeholder baik dari pusat maupun daerah, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), serta pengurus Natuna Geopark.
Sebagai kepulauan dengan lebih dari 98% wilayahnya merupakan lautan, Natuna memiliki kekayaan hayati laut yang melimpah. Natuna sendiri termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang memiliki estimasi potensi lestari (MSY) mencapai 1.306.379 ton/tahun, dengan jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) sebesar 911.534 ton/tahun.
Catur Sarwanto selaku Direktur Bisnis dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, Natuna memiliki potensi sumberdaya ikan yang cukup besar (potensi WPP 711 mencapai 911 ribu ton/tahun) dan potensi budidaya ikan seperti kerapu dan napoleon yang telah diekspor ke Malaysia, Jepang, dan Singapura, namun potensi ini belum dijalankan secara optimal.
“Kami berharap pergerakan investasi dapat mengembangkan sektor ini. Kementerian pun saat ini menargetkan investasi sebesar 9 triliun di sektor kelautan dan perikanan, dan Natuna menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk menjalankan investasi tersebut,” tutur Catur.
Selain keanekaragaman hayati dan kekayaan laut yang melimpah, Natuna juga memiliki potensi unggulan dalam bidang ekowisata dan wisata bahari. Keindahan alam Natuna yang masih alami dan belum banyak dikenal dunia menawarkan peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan, mulai dari pantai yang asri hingga air terjun yang menyegarkan, serta pesona gunung dan bukit yang tak kalah indah.
Fehmiu Octaviano, perwakilan Direktorat Minat Khusus Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun menyatakan bahwa wisata bahari dan ekowisata yang ada di area Natuna saat ini masih perlu untuk dikembangkan.
“Dengan peningkatan kualitas fasilitas seperti homestay dan rumah makan, serta perbaikan infrastruktur dan penurunan harga tiket pesawat, wisatawan akan merasa lebih nyaman untuk berkunjung ke Natuna. Jika dipadukan dengan promosi yang efektif, Natuna bisa menjadi salah satu destinasi utama untuk sektor ekowisata di Indonesia,” ujar Fehmiu
Tak hanya memiliki kekayaan alam yang berlimpah, Natuna juga menawarkan pengalaman wisata geologi dan keanekaragaman geologi yang tinggi di kawasan geosite dalam Geopark Natuna, serta penjelajahan situs bersejarah yang menarik.
Basri, Ketua Harian Geopark Natuna mengatakan, kawasan geografis Natuna yang memiliki keragaman dan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang bernilai tinggi membuat Natuna dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang pantas untuk dipromosikan baik dalam skala nasional maupun internasional.
“Demi mengoptimalkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Natuna, khususnya area geopark, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dalam proses pengembangannya,” imbuh Basri.
Meski potensinya melimpah, akses menuju Natuna masih terbilang sulit. Menanggapi hal ini, Safrudin selaku Inspektorat Ahli Madya Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan menjelaskan, saat ini Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait dengan melibatkan stakeholder penerbangan akan melakukan pembahasan secara detail mengenai komponen-komponen biaya operasional pesawat udara yang memungkinkan untuk disesuaikan dengan kondisi harga-harga saat ini.
SedangkanArmand Suparman selaku Direktur Eksekutif KPPOD menambahkan bahwa di era desentralisasi pasca reformasi, KPPOD berharap sektor swasta lebih optimal berkolaborasi dengan Natuna.
“Namun, peningkatan investasi masih terkendala regulasi dan birokrasi, seperti perizinan dan infrastruktur. Dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait, kita bisa merencanakan kebijakan strategis yang lebih sederhana untuk mendukung pertumbuhan di daerah seperti Natuna,” tutupnya. (*)
