Jakarta, benang.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak negara-negara ASEAN untuk mengatasi potensi hambatan ekspor ke Amerika Serikat (AS) pasca pemberlakuan US Marine Mammal Protection Act (US MMPA). Salah satu upaya yang didorong adalah fokus membenahi perikanan skala kecil di ASEAN.
“Negara-negara ASEAN perlu memberi perhatian lebih kepada nelayan dan pembudidaya ikan kecil dengan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Ini penting karena berkaitan dengan kinerja ekspor produk hasil perikanan negara-negara anggota ASEAN ke pasar global khususnya Amerika”, ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam rilis resmi KKP, Minggu (26/6/2022).
Antam menambahkan persoalan nelayan dan pembudidaya skala kecil yang jumlahnya mendominasi, berpotensi mempengaruhi kinerja ekspor negara-negara anggota ASEAN ke pasar global, khususnya Amerika Serikat karena berkaitan dengan standarisasi produk yang dihasilkan. Untuk itu, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga meminta pemerintah Amerika Serikat meningkatkan dukungan kapasistas maupun teknis sehingga negara-negara ASEAN bisa memenuhi standar tersebut.
“Delegasi Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan peningkatan kapasitas kepada negara-negara ASEAN oleh Pemerintah Amerika melalui peningkatan kapasitas dan dukungan teknis guna memenuhi standar yang ditetapkan dalam US Marine Mammal Protection Act (US MMPA). Ini menjadi perhatian bersama karena berpotensi menjadi hambatan non-tarif baru dan akan mempengaruhi ekspor ikan dan produk perikanan negara negara anggota ASEAN ke pasar Amerika Serikat,” terang Antam.
Dalam meningkatkan kompetensi nelayan dan pembudidaya skala kecil, Indonesia telah menginiasi dua konsep di bidang perikanan tangkap dan budidaya. Pada perikanan tangkap isinya tentang keamanan pangan dan pengurangan kemiskinan melalui penerapan Food and Agriculture Organization (FAO) Guideline. Sedangkan di perikanan budidaya berupa kesepahaman bersama mengenai budidaya berkelanjutan dengan mendorong tata laksana budidaya ikan yang berkelanjutan.
“Dua proposal insiatif tersebut telah disahkan untuk selanjutnya disusun dokumennya bersama negara ASEAN dan mitra, seperti FAO dan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC). Untuk itu dalam pertemuan ASWGFi ke-30 belum lama ini, KKP mendorong negara ASEAN untuk bersama-sama aktif dalam penyusunan strategi regional ini untuk memberi perhatian kepada perikanan skala kecil yang mendominasi perikanan ASEAN,” ujar Antam.
Pertemuan ASWGFi yang merupakan singkatan dari ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries adalah satu-satunya forum resmi di ASEAN yang menangani isu-isu bidang perikanan, seperti kapasitas penangkapan, wilayah penangkapan, pemberantasan IUU Fishing, ketelusuran, konservasi dan habitat, dan dampak perubahan iklim, dimana pada tanggal 21 sampai 23 Juni 2022 lalu menyelenggarakan pertemuan ke 30 ASWGFi di Bali.
Hal lain yang disampaikan KKP dalam pertemuan tersebut yakni komitmen Indonesia dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. KKP memiliki tiga program prioritas yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan menekankan keseimbangan ekologi dan sosial ekonomi, peningkatan ekspor untuk empat komoditas unggulan Indonesia, serta pembangunan kampung nelayan berbasis kearifan lokal.
ASWGFi ke-30 yang berlangsung serangkaian dengan pertemuan ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ke-14 dan ASEAN Shrimp Alliance ke-12 itu mengundang mitra pembangunan dan mitra wicara ASEAN antara lain: Chile, Uni Eropa, Italia, Jepang, dan dihadiri secara langsung oleh Bangladesh, SEAFDEC, Sekretariat RPOA-IUU, OECD, USAID dan Mekong River Commision.
Para mitra ASEAN menyampaikan progres dan rencana program yang dapat mendukung kapasitas negara anggota ASEAN dalam hal pengelolaan perikanan di negara-negara ASEAN. “Isu-isu yang dibahas dalam forum Kelompok Kerja Perikanan ASEAN sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan perikanan berkelanjutan,” pungkas Antam.
