Jakarta, benang.id – Pertemuan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menyebabkan wacana resuffle kabinet berubah menjadi redup di Rabu Pon (1/2/2023). Perbincangan pertemuan kedua partai ini lebih mendapatkan sorotan dari pada isu reshuffle kabinet yang dugaannya bakal memperoleh perhatian utama.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menyatakan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi Rabu Pon 1 Februari 2023 gagal menjadi momentum reshuffle kabinet. Pertama, pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu telah menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Asumsinya, menteri dari NasDem di pertahankan, lalu NasDem bakal menjaga Jokowi sampai dengan tahun 2024.
Kedua, Jokowi kehilangan partai politik yang bisa diajak kompromi jika NasDem dikeluarkan dari pemerintahan. Meskipun Jokowi kader PDI-P, ia lebih mudah membangun kesempatan dengan NasDem dan Golkar. Pilihan mempertahankan NasDem langkah Jokowi menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya.
“Golkar-NasDem ini ibarat ibu dan anak. Sepertinya Bang Surya Paloh sangat tahu sekali kemana harus bertemu jika ada teman koalisi yang tidak menerimanya. Bang Surya yang memiliki romantisme sejarah yang kuat dengan Golkar tentu lebih mudah untuk memperoleh dukungan, apalagi keduanya sama-sama partai pendukung pemerintahan Jokowi”, ujar Arifki.
Menariknya dari pertemuan Palo-Airlangga ini telah mengeliminasi isu deklarasi Partai Demokrat dan PKS untuk Anies Baswedan. Surya Paloh lebih memilih bertemu dengan Golkar dari pada mentindaklanjuti dukungan Demokrat dan PKS. Langkah politik yang dipilih NasDem terlihat lebih memprioritaskan posisi menterinya di pemerintahan dari pada Pilpres 2024.
Sebenarnya apapun situasi politik yang muncul setelah gagalnya reshuffle kabinet, NasDem memperoleh dua keuntungan. Pertama, NasDem sukses mempertahankan menteri-menterinya dari dorongan reshuffle kabinet. Kedua, NasDem memiliki “brand” partai lebih baik dari partai-partai lain. Paling tidak, NasDem memiliki capres yang selalu masuk tiga besar versi berbagai lembaga survei. Jika target yang diinginkan oleh NasDem “efek ekor jas”, partai ini bakal memiliki “brand” partai yang kuat seperti Gerindra dan PDI-P.
“Menteri-menteri NasDem gagal di-resuffle di Rabu Pon. Tetapi, langkah penentuan cawapres Anies bakal lebih alot jika nama yang muncul dari Demokrat dan PKS. Pilihan merangkul cawapres dari pendukung pemerintah menjadi kemungkinan kedepannya jika ini menjadi langkah NasDem menjaga daya tawarnya di pemerintahan Jokowi”, tutup Arifki. (*)
