Jakarta, benang.id – Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga dan pasokan barang-barang kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan, mengingat permintaan terhadap barang-barang kebutuhan pokok hingga menjelang hari Raya Idul Fitri 1443H bisa dipastikan akan meningkat.
Demikian disampaikan Dr Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, menanggapi kenaikan harga BBM Pertamax mulai pukul 00.00 waktu setempat, pada tanggal 1 April 2022.
“Kenaikan harga BBM dipastikan akan memicu kenaikan harga barang-barang, baik yang terkait secara langsung maupun tidak, terhadap kenaikan harga BBM Pertamax tersebut,” ujar Dr Handi, dalam keterangan tertulisnya.
Apalagi, lanjut Handi, hal ini dilakukan menjelang pelaksanaan ibadah puasa di mana permintaan terhadap barang-barang akan meningkat.
“Seperti yang terjadi selama ini, secara psikologis masyarakat selalu menambah permintaan terhadap konsumsi kebutuhan pokok tertentu, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang tertentu untuk menaikkan harga. Sehingga angka inflasi pada saat Ramadan selalu mengalami peningkatan,” ungkapnya.
Handi menengarai bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sudah berlangsung semenjak terjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasar dalam beberapa bulan terakhir.
“Pemerintah masih punya PR besar untuk menata kembali industri CPO dan minyak goreng, jangan sampai rantai pasoknya dikuasai oleh kartel dan mafia yang selama ini mengambil keuntungan terhadap lemahnya tata kelola Pemerintah selama ini,” ujarnya.
Handi menerangkan bahwa kelangkaan minyak goreng kemudian ditambah lagi dengan kebijakan menaikkan harga BBM Pertamax ini, jika tidak diantisipasi dengan baik akan menyebabkan gejolak harga yang lebih tinggi.
Ia mendesak Pemerintah, untuk segera mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM Pertamax per 1 April 2022.
“Kinilah saatnya pemerintah harus hadir untuk membantu meringankan beban masyarakat yang semakin berat, semenjak Covid-19, kelangkaan minyak goreng dan sekarang kenaikan harga Pertamax”, ucapnya.
“Jangan sampai pemerintah menyerahkan kembali ke mekanisme pasar, harus ada intervensi dari pemerintah untuk bisa mengendalikan harga dan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok tersedia selama bulan Suci Ramadan, agar masyarakat bisa menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan dengan tenang dan khusuk,” pungkas Handi.