Kulon Progo, benang.id – Pengembangan desa masih menghadapi perbedaan visi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di satu sisi berharap adaya kemitraan antara BUMDes dengan desa wisata, namun di sisi lain Kementerian Desa (Kemendes) berpendapat Desa Wisata harus menjadi bagian unit usaha dari BUMDes. Perbedaan dalam kebijakan tersebut tentu kurang menguntungkan bagi pengembangan desa wisata di daerah.
Demikian dikemukakan seorang pengusaha pariwisata Bobby Ardiyanto SA (Ketua GIPI DIY) yang juga salah satu yuri lomba desa wisata di DIY, dalam diskusi ISEI Cabang Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPwBI DIY) bertopik “Sinergi Pengembangan Desa Wisata DIY” di destinasi Bukit Cubung. Kulonprogo, DIY, (Rabu, 17/8/22).
Selanjutnya Bobby berharap adanya sinergi kebijakan di level kementerian untuk mendukung pengembangan desa wisata. “Kebijakan pengembangan desa wisata secara nasional belum terjadi sinergitas di level kementerian”, jelas Bobby.
Hadir juga dalam diskusi di lokasi yang merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang dikembangkan oleh Desa Wisata Jatirejo, Kapenewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DIY itu, antara lain Edy Suandi Hamid (Rektor UWM), Rifat Pasha (KPwBI DIY), Tristi Sintawati (Ketua Desa Wisata Jatirejo), Wawan Harmawan (Kadin DIY), Amirullah Setya Hardi (ISEI Cabang Yogyakarta), Rudy Badrudin (Kafegama DIY), Ahmad Ma’ruf (ISEI Cabang Yogyakarta), B.T Subarkah (Kafegama DIY) dan Bakti Wibawa (BRIN DIY). Adapun moderator dan perumus diskusi adalah Y Sri Susilo (FBE UAJY).
Edy Suandi Hamid yang juga Ketua Tim Ahli ISEI Cabang Yogyakarta berharap problem kelembagaan antara Kemenparenkraf dan Kemendes harus segera diselesaikan sehingga Pemerimtan Daerah dapat mengimplementasikan kebijakan pengembangan desa wisata dapat lebih baik.
“Selanjutnya jika seluruh kebijakan dan regulasi terkait pengembangan desa wisata sudah sinkron maka pada implementasi kebijakan di daerah juga semakin lebih efektif,” jelasnya.
Adapun Rifat Pasha (Asisten Deputi Direktur KPwBI DIY) mengatakan, wisatawan berkunjung ke desa wisata berharap mendapat pengalaman yang berbeda dari berwisata non desa.
“Pengalaman yang diharapkan wisatawan tersebut dapat berupa kehidupan nyata di perdesaaan, baik dari kehidupan sehari-hari, tradisi, budaya maupun kondisi alam,” tuturnya.
Menurut Rifat, KPwBI DIY mempunyai program untuk mendukung pengembangan termasuk pendampingan desa wisata baik dari aspek kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia. KPwBI siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di DIY untuk mendorong pengembangan desa wisata.
“Pengembangan desa wisata perlu terobosan sesuai dengan potensi riil di masing-masing desa”, jelas Wawan Harmawan (Waketum Kadin DIY). Wawan berharap, pengelola desa wisata harus mampun menggal potensi riil yang layak dijual sebagai produk wisata. Dengan potensi riil tersebut dihatrap desa wisata mempunyai “kekhasan” sehingga setiap desa wisata mempunyai perbedaan dalam daya tarik wisata.
Sedangkan Amirullah Setya Hardi (Waketum ISEI Cabang Yogyakarta) berharap perlunya dikoordinasikan paket wisata antara desa wisata sehingga diantara mereka terjadi sinergi dalam berpromosi.
Sinetrgitas tersebut menjadikan antar desa wisata dalam satu wilayah dapat bekerjasama untuk saling melengkapi dan buknan saling berkompetisi. “Agar dapat merealiasikan hal tersebut Dinas Pariwisata dapat menginisiasi dan mengordinasikannya,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Desa Wisata Jatirejo Sintawati sebagai pengelola desa wisata yang baru lahir berharap dukungan dari pemangku kepentingan. Menurut dia, selama ini pihaknya sudah mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo dan Bank BPD DIY. “Selanjutnya berharap mendapat pemangku kepentungan yang lain baik dari KPwBI DIY, ISEI Cabang Yogyakarta dan perguruan tinggi di DIY,” imbuh Sintawati.
Y. Sri Susilo yang juga Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta mengatakan bahwa seluruh peserta diskusi berangkat ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor, Sampai di lokasi, jelas dia, juga dilakukan penghormatan terhadap bendera Merah Putih untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-77.
“Diskusi informal sekaligus touring sepeda motor dijadwalkan sebulan sekali, jadwal selanjutnya di wilayah Gunungkidul ”, jelas Susilo dalam rilisnya kepada media.
