Semarang, benang.id – Perekonomian global pada tahun 2023 diperkirakan menurun dan diwarnai ketidakpastian yang masih tinggi. Meski demikian pertumbuhan ekonomi domestik Indonesia tetap baik, dan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap kuat sehingga mendukung ketahanan eksternal. Sementara di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia (BI) stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga.
Demikian dikemukakan Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho dalam acara focused group discussion (FGD) terbatas yang digelar Departemen Komunikasi Bank Indonesia (Dekom) BI dengan perwakilan akademisi dan lembaga riset di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/1/2023).
Topik pokok diskusi terkait dengan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada tanggal 22-23 Desember 2022.
Hadir juga sebagai narasumber Irman Robinson (Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI), dan Ryan Rizaldy (Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI). Acara FGD dengan moderator diskusi Junanto Herdiawan (Direktur Departemen Komunikasi BI), tersebut dibuka Erwin Haryono (Kepala Dekom BI) dengan pengantar diskusi.
“Ekspektasi inflasi dan inflasi secara bulanan terus menurun dan lebih rendah dari prakiraan awal, meskipun masih tinggi”, jelas Wahyu Agung terkait kondisi inflasi.
Selanjutnya likuiditas perbankan dan perekonomian masih memadai untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut.
“Suku bunga perbankan juga masih kondusif mendukung pemulihan ekonomi”, tegas Wahyu Agung.
Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya efek luka memar (scarring effect) bagi pelaku usaha, baik masyarakat dan korporasi termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Efek luka memar di masyarakat yang membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal. Untuk diketahui, scarring effect adalah kondisi di mana masyarakat takut untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya.
“Dampak dari scarring effect menjadi pemulihan sektor usaha menjadi lama”, jelas Irman Robinson.
Menurut Irman, beberapa sektor usaha termaksud hotel dan restoran, transportasi udara dan industri alas kaki. Pemulihan yang lama tersebut dipengaruhi oleh belum pulihnya penjualan dan pengeluaran modal untuk penambahan aset tetap perusahaan (capital expenditure).
Terkait dengan hal tersebut Bank Indonesia berupaya mengoptimalkan intermediasi sektor keuangan dengan korporasi, UMKM dan rumah tangga, untuk mdnorong percepatan pemulihan tersebut.
“Rupiah digital adalah mata uang digital bank sentral atau central bank digital currencies (CBDC)”, jelas Ryan Rizaldy.
Selanjutnya Ryan menjelaskan bahwa CBDC berbeda dengan uang elektronik, kartu kredit, atau dompet elektronik, seperti Gopay dan OVO.
Menurutnya, mata uang digital diterbitkan oleh bank sentral. Sementara, kartu kredit dan kartu debit diterbitkan oleh bank umum. Sementara itu, uang elektronik dan dompet elektronik yang menerbitkan adalah bank umum dan perusahaan non bank.
Banyak bank sentral di dunia berhati-hati dan terus mempelajari kemungkinan dampak dari CBDC tersebut, termasuk Indonesia.
“Bank Indonesia terus mendalami CBDC dan pada saat ini berada pada tahap untuk mengeluarkan white paper pengembangan rupiah digital”, jelas Ryan Rizaldy.
Seperti diketahui, beberapa negara yang sudah menggunakan uang digital (CDBC) adalah Bahama, Jamaika, Anguilla, Antigua dan Barbuda, Saint Kitts dan Nevis, Montserrat, Dominika dan Saint Lucia.
Dari FGD antara Dekom BI dengan perwakilan Akademisi Perguruan Tinggi/Lembaga Riset diperoleh catatan sebagai berikut:
Pertama, kondisi perekonomian global tahun 2023 akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan oleh Bank Indonesia akan tumbuh antara 4,5% – 5,3%. Sedangkan inflasi diperkirakan dalam kisaran 3,0%±1%. Krisis pangan dan krisis energi yang berlanjut menyebabkan perekonomian global dapat menuju resesi disertai dengan inflasi yang tinggi (reflasi).
Kedua, peserta FGD sepakat optimis terhadap perekonomian Indonesia tahun ini dengan arguymentasi fundamental ekonomi makro cukup baik, pengalaman dalam menghadapi pandemi dan faktor lainnya. Di sisi lain, otoritas moeneter, otoritas fiskal, pelaku usaha dan masyarakat harus tetap waspada dalam memnghadapi krisis pangan dan krisis energi global.
Ketiga, forum sepakat mendukung Bank Indonesia untuk terus melakukan kajian pengembangan rupiah digital. Pengembangan rupiah digital dilakukan secara bertahap dalam proses yang iteratif, simultan dan sinergis dengan pemangku kepentingan terkait, baik domestik maupun internasional.
Akademisi yang diundang dan hadir merupakan perwakilan guru besar, dosen dan peneliti. Mereka adalah Haryo Kuncoro (Guru Besar FE UNJ), Marsuki (Guru Besar FEB Unhas), Mansur Afifi (Guru Besar FEB Unram), Nugroho SBM (Guru Besar FEB Undip), Adhitya Wardono (FEB Unej), Agus Herta Sumarto (FE UMB/Indef), Ana Sriekaningsih (STIE Bulungan), Imron Rosyadi (FEB UMS), Y Sri Susilo (FBE UAJY), Fitra Faisal Hastriadi (Next Policy/UI), Fajar B Hirawan (CSIS/UIII), Rudy Badrudin (STIE YKPN), dan Suparmono (STIM YKPN),
“FGD semacam ini ke depan akan diselenggarakan secara rutin dengan topik tertentu”, ujar Erwin Haryono.
Dengan topik diskusi yang telah ditentukan maka peserta FGD akan dapat mempersiapkan materi dengan lebih baik.
“Kami siap mendukung rencana Dekom BI terkait dengan acara FGD ke depan”, jelas Y Sri Susilo salah satu peserta diskusi dalam rilisnya kepada media. (*)
