Oleh: Anggawira *)
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa. Disampaikan menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, pidato ini bukan sekadar ritual tahunan, tetapi pernyataan visi dan strategi besar untuk mengarahkan Indonesia menuju kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sejati.
Bagi kami di dunia usaha, pidato ini memberikan optimisme baru. Ada tiga pesan besar yang saya tangkap: penguatan jati diri bangsa, keberanian melakukan reformasi struktural, dan komitmen membangun ekonomi berdaulat yang berpihak pada rakyat.
Menghormati Warisan, Menatap Masa Depan
Presiden memulai pidatonya dengan penghormatan kepada para pendiri bangsa. Beliau menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hasil pengorbanan dan perjuangan panjang yang tidak boleh diabaikan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi fondasi kebijakan negara.
Bagi pelaku usaha, pesan ini relevan. Kemajuan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari rasa kebangsaan. Identitas nasional menjadi penopang agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga keberlanjutan, kemandirian, dan pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia
Demokrasi Sejuk sebagai Modal Investasi
Pidato Presiden juga menegaskan transisi kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya berjalan damai dan penuh penghormatan. Ini adalah modal besar bagi stabilitas politik dan iklim investasi.
Dalam konteks global, banyak negara yang ekonominya goyah karena konflik politik internal. Indonesia membuktikan bahwa demokrasi bisa berjalan berdampingan dengan stabilitas. Bagi dunia usaha, ini berarti kepastian hukum, keberlanjutan kebijakan, dan kepercayaan investor akan semakin menguat.
Reformasi Struktural dan Efisiensi APBN
Salah satu bagian paling berani dari pidato ini adalah pengakuan adanya kebocoran kekayaan negara dan tekad melakukan efisiensi anggaran hingga Rp300 triliun. Langkah ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah siap melakukan clean up besar-besaran untuk memastikan APBN digunakan secara produktif.
Sebagai Ketua Umum Aspebindo, saya melihat ini sejalan dengan kebutuhan reformasi tata kelola sektor energi dan sumber daya alam. Efisiensi bukan hanya menghemat uang negara, tetapi juga mengoptimalkan manfaat sumber daya untuk pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional.
Ekonomi Berdaulat Sesuai Pasal 33 UUD 1945
Presiden menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, ini berarti dorongan hilirisasi industri, kemandirian energi, dan pengelolaan sumber daya strategis oleh negara untuk kepentingan rakyat.
Di Hipmi, kami melihat hal ini sebagai peluang memperluas peran pengusaha nasional. Dengan kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri, peluang investasi akan terbuka lebar, khususnya di sektor manufaktur, energi, dan pangan
Investasi pada SDM dan Kesejahteraan Dasar
Program-program seperti Sekolah Rakyat, subsidi perumahan, tunjangan guru, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bukti nyata bahwa pemerintah menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas.
Kita tahu, kualitas sumber daya manusia adalah penentu utama daya saing bangsa. Investasi pada pendidikan dan gizi anak-anak hari ini adalah jaminan hadirnya generasi produktif di masa depan. Dunia usaha juga akan merasakan dampak positifnya dalam bentuk tenaga kerja yang lebih terampil, sehat, dan inovatif.
Pemerataan Ekonomi hingga Daerah
Presiden juga menekankan pemerataan pembangunan, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan hingga pelosok negeri. Ini penting karena potensi ekonomi Indonesia tidak hanya berada di kota besar, tetapi juga tersebar di daerah yang kaya sumber daya.
Sebagai pelaku usaha, kami di Hipmi dan Aspebindo siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi daerah, membangun infrastruktur penunjang industri, dan menggerakkan UMKM agar menjadi bagian dari rantai pasok nasional maupun global.
Kolaborasi sebagai Kunci
Pidato kenegaraan ini pada akhirnya adalah ajakan untuk bekerja bersama. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus bersinergi. Tidak ada agenda besar yang bisa diwujudkan tanpa kolaborasi.
Kita berada di titik sejarah yang istimewa: 80 tahun Indonesia merdeka, 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045. Semua visi besar yang disampaikan Presiden Prabowo hanya akan menjadi kenyataan jika seluruh komponen bangsa mengambil peran. Dunia usaha harus hadir sebagai motor penggerak, bukan sekadar penonton.
Penutup
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 layak diapresiasi. Ia menampilkan visi yang jelas, berani, dan berpihak pada rakyat. Tantangannya kini adalah konsistensi dalam implementasi.
Sebagai Sekjen Hipmi dan Ketua Umum Aspebindo, saya menyatakan kesiapan dunia usaha untuk mendukung penuh agenda besar ini: memperkuat kemandirian energi dan pangan, mengakselerasi hilirisasi industri, mendorong investasi strategis, dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Di usia kemerdekaan ke-80 ini, kita tidak hanya merayakan masa lalu, tetapi menyiapkan masa depan. Dengan kepemimpinan visioner dan kolaborasi seluruh elemen bangsa, cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur bukan sekadar mimpi—tetapi keniscayaan. (**)
*) Sekretaris Jenderal BPP Hipmi/ Ketua Umum Aspebindo
