Jakarta, benang.id – Menjelang tahun politik 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong seluruh pihak terus menjaga stabilitas politik dan keamanan. Presiden juga mewanti-wanti agar jalannya pesta demokrasi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang Tahun 2023 di eL-Royal Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik kemudian mengguncangkan sisi ekonomi. Mengembalikannya (pertumbuhan ekonomi) itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini,” kata Kepala Negara, seperti dilansir presidenri.go.id.
Presiden menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2022 kemarin berada pada angka 5,72%. Menurut Presiden Jokowi, angka ini masih sangat tinggi.
“Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,72 (%), kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa (angkanya),” ujarnya.
Pada tahun 2022, Presiden menjelaskan bahwa sejumlah indikator sasaran pembangunan nasional menunjukkan tren yang baik. Misalnya, angka kemiskinan yang turun menjadi 9,54% dan tingkat pengangguran yang juga turun di angka 5,9%.
“Angka kemiskinan kita juga alhamdulillah dari 10,1 (%) di 2021, di 2022 kemarin kita hitung kembali lagi 1 digit di 9,54%. Angka pengangguran dari 2021 ke 2022, di 2021 7,1 (%), kemudian turun diangka 5,9% karena banyaknya investasi yang masuk ke negara kita,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga bersyukur atas situasi arus modal yang tidak lagi terpusat di Pulau Jawa. Bahkan, Presiden menuturkan saat ini porsi arus modal di luar Pulau Jawa menjadi yang lebih tinggi dengan angka mencapai 53%.
“Artinya, di Jawa hanya 47%. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja tetapi juga terjadi di luar Jawa,” ucap Presiden. (*)
