Jakarta, benang.id – Pada 19 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara. Pelantikan ini menandai diaktivasinya Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga non-struktural ini bertugas langsung di bawah Presiden untuk memastikan komunikasi dan diseminasi informasi kebijakan strategis dan program prioritas berjalan efektif.
Kantor ini diharapkan mampu mencegah bias informasi yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Hafrizal Okta Ade Putra, Sekretaris Jenderal Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE), menekankan pentingnya peran lembaga ini.
“Di era informasi yang berlimpah, Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi kunci untuk menjaga agar komunikasi kebijakan Presiden tidak bias dan menyesatkan publik. Ini akan berdampak signifikan pada dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Hafrizal, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).
Dalam menjalankan fungsinya, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki empat tugas utama: analisis isu strategis, pengelolaan strategi komunikasi, diseminasi informasi kebijakan, serta koordinasi antar kementerian. Semua ini bertujuan untuk mendukung visi Prabowo-Gibran menuju Indonesia Emas 2045 dengan delapan misi besar yang disebut Asta Cita.
Hasan Nasbi, yang dikenal sebagai pendiri Cyrus Network dan konsultan politik, dianggap sebagai sosok tepat untuk memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan telah mencatatkan tiga kali kemenangan dalam Pilpres—dua kali dengan Presiden Joko Widodo pada 2014 dan 2019, serta pada 2024 bersama Prabowo Subianto.
“Pengalaman Bang Hasan Nasbi di dunia politik dan komunikasi akan sangat berguna dalam mengelola strategi komunikasi pemerintah. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menyusun tim yang solid dan kompeten untuk mendukung kerja-kerja Kantor Komunikasi Kepresidenan,” tambah Hafrizal.
Ke depan, tantangan dalam mewujudkan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia perlu dikelola dengan baik oleh lembaga ini, agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan. (*)
