Jakarta, benang.id – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) melakukan audiensi dengan pimpinan Komisi VI DPR RI guna menyampaikan aspirasi serta menjajaki peluang kolaborasi strategis antara pengusaha muda dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pertemuan tersebut, Hipmi berharap DPR RI dapat berperan sebagai wasit dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan inklusif.
Ketua BPP Hipmi Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong, menyampaikan bahwa Hipmi menyambut baik langkah-langkah restrukturisasi dan efisiensi yang tengah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan BUMN. Namun demikian, ia menekankan pentingnya agar transformasi tersebut tidak mengabaikan keterlibatan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM dan pengusaha muda, dalam ekosistem bisnis BUMN.
“Kami mencermati adanya kekhawatiran dari pelaku usaha muda bahwa proses konsolidasi BUMN melalui entitas seperti Danantara berpotensi mengurangi ruang bagi UMKM dalam kemitraan yang selama ini telah terjalin. Hipmi ingin memastikan bahwa pengusaha muda dan UMKM tidak menjadi penonton dalam proses transformasi ini,” ujar Anthony pada keterangannya, Sabtu (17/5/2025).
Anthony menegaskan bahwa UMKM bukan sekadar pelengkap dalam sistem ekonomi nasional, melainkan mitra strategis yang telah memberikan kontribusi nyata pada operasional BUMN di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, konstruksi, logistik, hingga layanan kreatif dan teknologi.
“Transformasi BUMN seharusnya menjadi momentum untuk memperluas akses, meningkatkan transparansi, menciptakan persaingan yang sehat, serta memperkuat kolaborasi antara BUMN dan pelaku usaha muda di seluruh Indonesia. Jangan sampai, karena konsolidasi ini, pelaku usaha swasta terutama UMKM malah tersisih. Hipmi sebagai organisasi pengusaha muda ingin mencetak kader yang mampu menembus jajaran 30 orang terkaya di Indonesia. Jika iklim usahanya tertutup dan penuh hambatan, anak-anak muda bisa kehilangan semangat berwirausaha dan lebih memilih menjadi pejabat atau bisa menyerah jadi PNS,” tegasnya.
Anthony juga mengapresiasi Komisi VI DPR RI yang dinilai secara konsisten berpihak pada pengusaha muda dan UMKM. Ia berharap komunikasi dan sinergi antara DPR RI, pemerintah, BUMN, serta komunitas usaha muda dapat terus ditingkatkan untuk memastikan semua pihak mendapatkan kesempatan yang adil dalam proses pembangunan.
“Kami mendorong agar DPR tidak hanya berperan sebagai policy enabler, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan terbuka, khususnya bagi generasi pengusaha muda,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan komitmen kuat DPR untuk memastikan keterlibatan UMKM dan pengusaha muda tetap menjadi prioritas dalam kebijakan strategis BUMN ke depan.
“Kami sepakat bahwa transformasi BUMN tidak boleh mengorbankan peran UMKM dan pengusaha muda. Mereka adalah pilar penting perekonomian nasional dan harus tetap menjadi bagian dari agenda besar pembangunan,” ujar Andre.
Andre juga menyatakan kesiapan Komisi VI untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi UMKM dalam berhubungan dengan BUMN, termasuk persoalan keterlambatan pembayaran proyek dan isu-isu lain yang sering menjadi kendala di lapangan.
“Kami mengapresiasi kehadiran Hipmi, khususnya Ketua Bidang BUMN BPP Hipmi, Bapak Anthony Leong. Kami berharap pertemuan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Andre. (*/GK)
