Jakarta, benang.id – Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wacana ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada langsung dan mengarahkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak di berbagai daerah.
Ketua Umum Repnas, Anggawira, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, baik dari sisi negara maupun para kandidat.
Menurutnya, sistem Pilkada langsung tidak hanya memberatkan anggaran pemerintah tetapi juga sering kali menciptakan ruang untuk praktik politik transaksional yang mengorbankan kepentingan rakyat.
“Pilkada langsung memakan biaya yang sangat mahal, baik dari segi penyelenggaraan maupun beban yang harus ditanggung kandidat. Biaya besar ini seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah, yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Anggawira, dalam keterangannya Minggu (15/12/2024).
“Repnas mendukung penuh wacana Presiden Prabowo untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena ini adalah langkah efisiensi yang mendukung pembangunan bangsa,” tambahnya.
Anggawira menegaskan bahwa penggunaan anggaran yang lebih bijak sangat diperlukan, terutama untuk daerah-daerah yang masih membutuhkan infrastruktur dasar. “Bayangkan jika dana sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas kesehatan. Dampaknya akan sangat besar dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal,” katanya.
Dengan mengalihkan dana Pilkada ke sektor pembangunan, pemerintah dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan merata. Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi di berbagai daerah.
“Pembangunan infrastruktur mencakup banyak aspek, mulai dari akses transportasi, listrik, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini akan membuka peluang ekonomi baru di daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat daya saing bangsa di tingkat global,” ujar Anggawira.
Ia juga menyampaikan bahwa pengalihan fokus anggaran ke pembangunan infrastruktur adalah langkah nyata untuk mewujudkan visi Indonesia maju dan berkeadilan. Selain efisiensi anggaran, Repnas menilai bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menciptakan proses seleksi pemimpin yang lebih efektif dan terkontrol.
Dengan pemilihan melalui DPRD, proses demokrasi tetap berjalan dengan representasi rakyat melalui wakil-wakilnya di legislatif. “Sistem ini bukan hanya efisien secara biaya, tetapi juga memastikan pemimpin yang terpilih memiliki kapasitas dan integritas,” jelas Anggawira.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa mekanisme ini akan mempersempit peluang politik uang dan memperkuat akuntabilitas pemimpin daerah kepada rakyat melalui lembaga perwakilan. (*/GK)
