Jakarta, benang.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengingatkan bahwa voice and accountability, stabilitas politik dan tidak boleh ada violence, kualitas regulasi atau pengaturan, Rule of law dan pengendalian korupsi merupakan inti dari governance (tata kelola) LHK yang harus dipegang para pemangku kepentingan.
Hal itu dikemukakan Menteri LHK Siti Nurbaya saat melantik 19 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan KLHK, Jakarta, Jumat (5/8/2022).
Mereka adalah hasil dari seleksi terbuka untuk menjaring birokrat unggul yang mampu serius dalam mengontrol dan mengatur kerja di level tapak, khususnya disektor lingkungan hidup dan kehutanan.
“Tidak boleh ada yang ‘ongkang-ongkang kaki’ dan bekerja dengan ‘’kacamata kuda’’ di lapangan dengan menyerahkan kegiatan pada mitra semata, karena peran regulatory dan control tetap harus ada di pemerintah,” tegasnya seperti dilansir menlhk.go.id.
Menteri Siti pun meminta agar pejabat dan jajaran KLHK yang saat ini ada maupun yang baru dilantik untuk punya kapasitas membangun konseptualisasi penyelesaian masalah, bukan hanya hasil, tetapi solusi bagi negara dan masyarakat.
“KLHK menjadi salah satu kementerian di garda terdepan menjaga kepentingan Nasional bangsa kita. Oleh karena itu saya ingatkan bahwa jajaran dan sistem birokrasi KLHK harus bekerja cepat, responsif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat,” ujar Menteri Siti.
Ia pun mengingatkan bahwa menjadi birokrat adalah pejuang bagi bangsa negara.
“Selamat bertugas menghadapi ruang juang, alat juang dan kondisi juang untuk Indonesia tercinta,” terang Menteri Siti.
Adapun pejabat yang dilantik adalah Gun Gun Hidayat sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Edi Sulistyo H. Susetyo sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Puji Iswari sebagai Kepala Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera, Rudianto Saragih Napitu sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Genman Suhefti Hasibuan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Irawan Asaad sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat, dan Nur Patria Kurniawan sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
Selanjutnya Atanasius Guntara Martana sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Johny Santoso sebagai Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, U Mamat Rahmat sebagai Kepala Balai Besar Tamab Nasional Gunung Leuser, Haidir sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Sapto Aji Prabowo sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangarango, Constantius Hendro Widjanarko sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Kemudian, Titik Wurdiningsih sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Supartono sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Nurul Iftitah sebagai Direktur Pembenihan Tanaman Hutan, Dwi Jajuanto Nugroho sebagai Sekretaris Direktorat Jender Penegakan Hukum Lungkungan Hidup dan Kehutanan, Dwi Prabowo Yuga Suseno sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan, dan Ivan Yusfi Noor sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup.
