Home Berita Temukan Pendukung Paslon Berkerumun, Bawaslu Sleman Kaji Berikan Sanksi

Temukan Pendukung Paslon Berkerumun, Bawaslu Sleman Kaji Berikan Sanksi

0
Kerumunan massa beratribut salah satu pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati Sleman di depan Gedung Serbaguna Pemkab Sleman saat Acara Undian Nomor Urut Paslon Bupati-Wakil Bupati Sleman untuk Pilkada 2020, Kamis (24/9)

Sleman (24/9), benang.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman mengkaji penerapan sanksi kepada pasangan calon bupati pada Pilkada Sleman, akibat adanya temuan pendukung salah satu paslon yang berkerumun saat rapat pleno pengundian nomor urut.

Peristiwa tersebut terjadi saat KPU Sleman sedang melaksanakan sidang pleno bersama para paslon tersebut memaksa Bawaslu meminta KPU Sleman yang selanjutnya ditidaklanjuti polisi untuk membubarkan kerumunan.

“Kami tadi pada saat pleno sudah meminta kepada KPU Sleman untuk membubarkan massa yang berada diluar, karena peraturan KPU tidak hanya berlaku di dalam gedung tapi juga diluar gedung,” kata Komisioner Bawaslu Sleman Bidang Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, Arjuna Al Ichsan Siregar saat kepada wartawan di lokasi kejadian.

Arjuna menambahkan, dasar tidakan pembubaran massa tersebut adalah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2020. Selain diduga melanggar protokol Covid-19 saat menghadiri pleno, massa yang berjumlah banyak dan beratribut itu juga disinyalir menyalahi larangan paslon membawa pendukung lebih dari jumlah yang ditetapkan.

“Ada dalam salah satu pasalnya, paslon pada saat pengundian tidak boleh membawa arak- arakan pendukung,” tambahnya.

Arjuna menyesalkan massa pendukung salah satu paslon tersebut yang tidak langsung membubarkan diri begitu didatangi polisi dan diimbau melalui pengeras suara.

“Saat rapat pleno dilanjutkan, massa tetap tidak bubar, dan teman- teman (wartawan) tadi menyasikan sendiri,” sesalnya.

Disinggung mengenai sanksi yang bakal diberikan, Arjuna mengakatakan pihak Bawaslu terlebih dulu akan melakukan kajian sebelum diberikan surat teguran.

“Akan kami kaji dulu, dan dalam waktu dekat akan kami beri surat (teguran) atas peristiwa tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU wajib menindaklanjuti laporan dari Bawaslu paling lambat tujuh hari setelah laporan masuk,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang konser musik dan kegiatan lain yang bersifat mengumpulkan massa atau menyebabkan kerumunan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Ketentuan pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g,” jelas Pelaksana Harian Ketua KPU RI Ilham Saputra di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Kamis (24/9).

Ilham menyebutkan pelarangan tersebut dalam hasil revisi aturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, yakni Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. (Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here