Labuan Bajo, benang.id – Presidensi G20 Indonesia sebagai forum internasional utama yang mengusung isu ekonomi secara konsisten mengajukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan data.
Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) yang telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.
Chair DEWG G20, Mira Tayyiba menjelaskan Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi diskusi pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua.
“Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, setiap dari kita di sini memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data,” ungkapnya dalam Lokakarya Identifikasi Langkah-langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholders pada Arus Data Lintas Batas, yang berlangsung secara hibrida dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/07/2022).
Sebagai bagian dari isu prioritas Kelompok Kerja Ekonomi Digital, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba mengharapkan lokakarya itu dapat mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.
“Untuk dapat memajukan diskusi dalam mewujudkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang DFTT dan CBDF. Diskusi berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital (Digital Economy Task Force) dari presidensi sebelumnya yang diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group),” jelasnya, seperti dilansir kominfo.go.id.
Chair DEWG G20, Mira Tayyiba menyatakan pembahasan mengenai tata kelola data memiliki arti penting. Apalagi dengan adanya peningkatan risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual. Menurutnya, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi tentang data yang diusulkan Indonesia.
“Dalam rangka mengatasi berbagai isu bergulir tentang pemanfaatan data di masyarakat kita. Isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital seperti dalam mendukung pemulihan pasca-Covid-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Lokakarya yang digelar dalam rangkaian Pertemuan Ketiga DEWG G20 itu merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pembahasan mengenai tata kelola dan aliran data lintas negara.
“Lokakarya ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan Ministerial Declaration Draft kita atau Bali Package,” tandas Mira Tayyiba.
Chair DEWG Mira Tayyiba mengatakan, lokakarya ini diadakan dengan tujuan untuk mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFFT dan CBDF.
“Saya yakin hal ini dapat dicapai dengan memfasilitasi pertimbangan tentang nilai-nilai dan pendekatan yang mendasari pemerintah, masyarakat sipil dan pelaku industri melalui identifikasi kesamaan, komplementaritas, dan elemen konvergensi di seluruh instrumen nasional, regional dan multilateral untuk mendorong interoperabilitas di masa depan,” ungkapnya.
Sekjen Kementerian Kominfo mendorong semua pemangku kepentingan yang hadir secara fisik dan virtual untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran pandangan dan pemahaman yang akan datang.
“Saya sangat berharap workshop yang hari ini kita laksanakan dapat menjadi momen untuk saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF. Semoga kita semua memiliki diskusi yang bermanfaat,” ujarnya.
Dalam acara itu hadir Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan; Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Doddy Setiadi; Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Widodo Muktiyo.
Selain anggota delegasi G20, lokakarya juga diikuti National Knowledge Partners antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada; serta Global Knowledge Partners: the International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD).
