Istanbul, benang.id – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan keketuaan DPR RI pada forum parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) siap menjembatani perbedaan tiap Negara.
Hal tersebut dikemukakan Puan saat menerima estafet keketuaan forum konsultatif lima parlemen negara itu, dari Turki ke Indonesia untuk tahun 2023 yang dilakukan usai acara 8th MIKTA Speakers’ Consultation di Istanbul, Turki, Kamis (9/3/2023) waktu setempat.
Di tingkat Pemerintah, Indonesia juga menerima estafet keketuaan MIKTA dari Turki yang diwakili oleh Menlu Retno Marsudi di New Delhi, India, beberapa hari lalu.
Untuk forum parlemen MIKTA, Puan menerima estafet keketuaan dari Ketua Majelis Agung Nasional Turki, Mustafa Şentop. Dengan serah terima tersebut, DPR RI akan menjadi Ketua forum parlemen MIKTA selama satu tahun ke depan.
Saat menyampaikan sambutan, Puan mengapresiasi Turki yang dinilai telah sukses sebagai Ketua MIKTA tahun 2022 dan juga dalam menyelenggaraan MIKTA Speakers Consultation ke-8.
“Saya telah melihat kepemimpinan dan komitmen yang kuat dari Majelis Agung Nasional Turki meski baru dilanda bencana, untuk tetap mengadakan pertemuan MIKTA ini, guna memajukan kerjasama parlemen negara anggota MIKTA,” ungkap Puan.
Puan mengatakan, suatu kehormatan bagi DPR RI dalam menerima keketuaan MIKTA dan menjadi tuan rumah MIKTA Speakers‘ Consultation berikutnya.
“Saya berkomitmen untuk menggunakan kewenangan saya sebagai Ketua DPR RI untuk melanjutkan kesuksesan yang telah dicapai oleh Majelis Agung Nasional Turki pada pertemuan kali ini,” tutur Puan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Sebagai Ketua MIKTA 2023, Indonesia telah menetapkan 3 prioritas yakni pada isu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital. Menurut Puan, isu-isu tersebut diharapkan dapat menjadikan peran MIKTA sebagai middle power agar semakin relevan di saat dunia menghadapi berbagai tantangan global.
“Karena permasalahan global ini tidak dapat diselesaikan oleh kekuatan besar saja. Saya berharap bahwa keketuaan Indonesia dapat menunjukkan peran MIKTA dalam menjembatani perbedaan antara negara maju dan berkembang dan antara berbagai kekuatan utama dunia,” paparnya.
Puan berharap, parlemen MIKTA dapat mempengaruhi pemerintahnya masing-masing untuk terus memperkuat kerja sama internasional dan multilateralis. Ia menegaskan, harus ada upaya dalam mencari kesamaan pandangan dan bukannya memperbesar perbedaan.
“Parlemen negara MIKTA perlu untuk duduk bersama di sela-sela pertemuan parlemen internasional untuk bertukar pikiran tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” ujar Puan.
DPR RI disebut berkomitmen penuh untuk memajukan kerja sama di antara negara anggota MIKTA. Oleh karenanya, Puan menantikan pertemuan forum konsultasi parlemen MIKTA ke-9 di Indonesia.
“Sekali lagi, saya ucapkan sampai jumpa pada pertemuan MIKTA Speakers‘ Consultation berikutnya di Indonesia,” sebut cucu Bung Karno tersebut.
Agenda 8th MIKTA Speakers’ Consultation sendiri menghasilkan deklarasi bersama untuk diadopsi oleh 5 anggotanya. Ada sejumlah poin dalam deklarasi bersama yang disepakati parlemen-parlemen anggota MIKTA.
Deklarasi bersama itu berisi tentang tantangan dan peluang yang dihadapi parlemen nasional di abad ke-21 dan upaya parlemen mempromosikan multilateralisme serta mengatasi saling ketergantungan global. Dalam deklarasi itu juga turut menyampaikan dukacita dari parlemen-parlemen anggota MIKTA atas bencana gempa bumi yang melanda Turki bulan Februari lalu.
Parlemen MIKTA juga menggarisbawahi mengenai solidaritas kuat yang ditunjukkan oleh negara-negara MIKTA dengan segera mengerahkan tim SAR dan bantuan medis serta kemanusiaan pascabencana sebagai contoh kerja sama internasional yang disambut baik dalam menghadapi bencana.
Deklarasi bersama MIKTA di Istanbul juga menyoroti soal kerja sama di berbagai isu regional dan global, termasuk kerja sama dalam menghadapi tantangan stabilitas ekonomi dan keamanan internasional. Parlemen MIKTA pun menekankan pentingnya diplomasi parlemen untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Poin lain dalam deklarasi parlemen MIKTA yakni ajakan kepada pemerintah negara anggota MIKTA untuk berperan aktif dalam upaya reformasi sistem internasional. Parlemen MIKTA juga menyoroti soal perang di Ukraina dan program nuklir di Semananjung Korea. Deklarasi ini mengajak dunia global mengedepankan perdamaian demi tatanan dunia yang lebih baik.
Parlemen MIKTA pun menyatakan komitmen terhadap multilateralisme untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pertukaran budaya untuk mendukung Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh semua negara anggota pada tahun 2015.
Lebih lanjut, deklarasi bersama parlemen MIKTA mendorong kecerdasan buatan dan teknologi baru lainnya untuk dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab dan transparan, dengan mempertimbangkan hukum dan norma hak asasi manusia internasional, nilai etika dan kepentingan publik.
Parlemen MIKTA menekankan pentingnya menetapkan standar dan pedoman internasional untuk desain, pengembangan dan penggunaan teknologi digital, sambil mengenali potensi peluang dan risiko yang terlibat.
Di sisi lain, parlemen MIKTA juga menilai bahwa perang, terorisme, bencana lingkungan, bencana alam, kemiskinan dan hambatan akses pangan yang cenderung meningkat setiap tahunnya merupakan faktor-faktor yang meningkatkan migrasi ireguler. Dalam mengatasi dampak dari migrasi ireguler mengenai negara asal, negara transit dan negara tujuan, parlemen MIKTA mendorong perlunya dibuat kebijakan untuk masa yang akan datang.
Deklarasi ini pun mencatat imbauan dari parlemen MIKTA kepada masyarakat internasional untuk bekerja sama dalam mobilitas pengungsi yang membutuhkan manajemen yang aman, tepat dan memadai untuk mengurangi potensi memperburuk tantangan regional dan global serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk berbagi beban.
Parlemen MIKTA juga menyerukan untuk memerangi segala bentuk diskriminasi termasuk xenofobia, rasisme, dan Islamofobia yang telah meningkat di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan telah digunakan oleh gerakan politik arus utama.
Mengenai isu krisis pangan, parlemen MIKTA menyatakan siap memperkuat peran parlemen di negaranya masing-masing dan dalam lingkup global. Termasuk dalam memastikan ketahanan pangan, melindungi rantai pasokan, dan melawan dampak negatif perubahan iklim, serta akan memberdayakan masyarakat.
Dalam 8th MIKTA Speakers’ Consultation ini, Puan hadir didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI. Delegasi parlemen Indonesia yang mengikuti agenda MIKTA di Turki bersama Puan yakni Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. (*)
