Jakarta, benang.id – Demokrasi sudah menjadi brutal dan menjadi hukum rimba, terjadi arus balik perpecahan di antara pendukung capres Pilpres 2024 dan konflik satu sama lain, yang dulu sangat mendukung kekuasaan sekarang berbalik.
Demikian dikemukakan Prof Didik J Rachbini dalam Serial Diskusi Fatsoen Politik bertajuk “Menuju Politik yang Beretika & Beradab di Indonesia” yang diselenggarakan The Lead Institute Universitas Paramadina secara daring, Selasa (5/12/2023).
“Fenomena relawan dalam Pilpres merupakan bagian dari sistem institusi rule of law, namun selama 9 tahun relawan justru menjadi rayap demokrasi yang bernaung di bawah kekuasaan. Dia ada di bawah karpet yang dulu memuji-muji kekuasaan dan secara tidak langsung membungkam orang kritis, tapi sekarang menjadi oposisi. Rayap demokrasi adalah suatu bentuk penyimpangan yang membuat wajah pemimpin Indonesia seperti Putin (bercorak otoriter),” ujar Didik menjelaskan.
Sedangkan Prof Dr Komaruddin Hidayat, Pemikir Islam & Kebangsaan menyampaikan bahwa Negara Indonesia adalah anak kandung masyarakat yang muncul dari keberagaman komunitas serta etnis yang merupakan modal perjuangan dan identitas kelompok.
“Pada mulanya, komunitas dan etnis yang beragam itu berharap fatsoen politik akan terus dijaga dan dirawat setelah Indonesia merdeka. Tapi lama kelamaan, Indonesia justru menjadi Malin Kundang terhadap ibu kandungnya, civil society. Saat berada pada posisi negara modern godaannya semakin power full dan perlahan impian berubah,” tuturnya.
“Kelelahan, kemarahan, pembusukan, dan kekecewaan masyarakat menjadi ujung Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Ini sudah menjadi siklus. Dulu (sejak periode pertama pemerintahan Jokowi-JK) state building dibangun dan berjalan dalam waktu 10 tahun, namun di ujung pemerintahan, pilar negara dan berbangsa justru defisit kepercayaan public,” katanya menambahkan.
Adapun Dr M Subhi Ibrahim, Ketua Program Magister Studi Islam memaparkan bahwa Negara, adalah sebuah entitas yang bisa juga bubar, ketika kesepakatan yang dibuat oleh rakyat tidak lagi memberikan mandat kepada negara.
“Pada akhirnya politik negara akan banyak menentukan bagaimana wajah negara ke depan. Semua juga tidak terlepas dari permainan politik. Ketika masuk pada permainan politik, ada sistem, aturan dan aktor. Problemnya adalah bagaimana bisa memberikan kartu merah bagi mereka yang melanggar aturan,” katanya.
“Jadi dalam konteks nalar politik seperti di atas, maka penguasa yang ingin 3 periode mungkin adalah politikus yang punya pembenarannya sendiri. Namun ada pertanyaan, apakah kekuasaan itu tanpa batas? Di situlah kemudian arti pentingnya sebuah Demokrasi,” ucap dia menegaskan.
Sementara Tokoh/Politisi Muda Tsamara Amany SIkom MA memaparkan bahwa realitas demokrasi adalah soal hitungan siapa yang paling banyak merasa dan paling merasa setuju atau tidak setuju. Sehingga dalam pemilu kalau mau menang 50% plus satu, kalau lihat tingkat kepuasan berapa persen ke atas, artinya bicara angka-angka.
“Masalah utama dari segala lini baik di anak muda Gen Z, generasi milenial, generasi X, boomer semua masalahnya sama, yakni selalu tentang ekonomi. Apa yang menjadi aspirasi dan tujuan utama mereka dalam berdemokrasi; lapangan pekerjaan, harga sembako dan sebagainya.” bebernya.
“Saya yakin 10 tahun lagi kalau kita bicara angka konsern masyarakat apapun sistem pemerintahan yang diberikan adalah masalah ekonomi. Kalau politik tidak bisa memberikan output nyata, hanya berbasis ide saya yakin tidak ada satupun masyarakat yang mendukung,” pungkasnya. (*)
