Oleh: Anggawira *)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah bersejarah pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM sejak dini. Program ini tidak hanya soal menyediakan makanan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial melalui gizi yang merata bagi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
Namun dalam implementasinya, kritik publik kerap diarahkan kepada Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) sebagai mitra utama. Seolah-olah SPPG menjadi penyebab masalah mulai dari data penerima manfaat, kualitas makanan, hingga soal efisiensi biaya. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa SPPG justru adalah pihak yang menanggung risiko terbesar.
Mereka telah menanamkan investasi miliaran rupiah untuk membangun dapur, membeli peralatan, merekrut puluhan tenaga kerja, serta menjaga pasokan pangan setiap hari. Menyalahkan SPPG tanpa memperbaiki tata kelola justru akan melemahkan semangat para pengusaha yang sudah ikut berkorban mendukung program strategis ini.
Arahan Presiden: Tata Kelola Harus Naik Kelas
Presiden sudah menegaskan bahwa perbaikan harus menyeluruh, bukan sekadar menyalurkan makanan. Arahan yang diberikan sangat jelas:
• Setiap SPPG wajib memiliki chef terlatih.
• Alat rapid test kualitas makanan harus tersedia.
• Food tray disterilisasi secara rutin.
• Air harus difilter dan diawasi.
• CCTV dipasang di setiap dapur dan terhubung ke pusat.
Ini bukan hanya standar teknis, tetapi juga fondasi kepercayaan publik. Jika standar ini dijalankan konsisten, kredibilitas MBG akan meningkat dan posisi mitra SPPG lebih terlindungi.
Hasil Evaluasi: Masalah Sistemik, Bukan Mitra Semata
Temuan BPKP mengungkap adanya dapur yang dianggap fiktif padahal belum beroperasi, markup biaya di daerah, serta menu yang belum sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). Persoalan lain muncul pada sinkronisasi data penerima manfaat dan pengelolaan gaji tenaga kerja.
Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar MBG bukan semata pada mitra, tetapi pada lemahnya standar, sinkronisasi data, dan mekanisme pengawasan. Solusinya adalah memperkuat sistem, bukan mencari kambing hitam.
Perbankan Harus Turun Tangan
Agar program ini dapat direplikasi cepat ke seluruh Indonesia, terutama wilayah 3T, maka perbankan harus dilibatkan dengan skema pembiayaan khusus.
Bank bisa menyiapkan:
• Modal kerja murah untuk belanja bahan baku harian.
• Kredit investasi bagi mitra yang ingin meningkatkan fasilitas dapur higienis.
• Skema cashflow terjamin sehingga penggajian karyawan tidak bergantung pada pencairan dana pemerintah.
Namun, kerja sama ini harus berbasis trust. Perbankan perlu menyalurkan pembiayaan hanya kepada mitra usaha terpercaya dengan rekam jejak tata kelola yang baik. Dengan begitu, skema ini tidak hanya memperkuat program, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Rekomendasi Hipmi
1. Digitalisasi Tata Kelola: dashboard nasional dengan laporan real-time, CCTV online, dan informasi gizi publik.
2. Standardisasi SPPG: chef terlatih, rapid test, sterilisasi, filter air wajib diterapkan.
3. Keadilan Bagi Mitra: kontrak jangka panjang, insentif fiskal, serta mekanisme sanksi yang adil.
4. Monitoring Independen: audit keuangan dan kualitas oleh lembaga independen.
5. Kontekstualisasi Menu Lokal: pemanfaatan bahan baku lokal untuk mendukung ekonomi daerah.
6. Skema Perbankan Khusus: pembiayaan murah, cepat, dan aman dengan mitra terpercaya.
Penutup
Sebagai bagian dari dunia usaha, Hipmi melihat MBG bukan hanya proyek pangan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam kualitas SDM Indonesia. Untuk itu, semua pihak harus adil dalam menilai. SPPG adalah mitra strategis, bukan pihak yang layak disalahkan.
Jika tata kelola diperkuat, perbankan dilibatkan, dan mitra usaha diberi ruang yang proporsional, maka MBG akan menjadi legacy kebijakan yang membanggakan, sekaligus melahirkan generasi sehat, cerdas, dan siap membawa Indonesia menuju Negara Emas 2045. (**)
*) Sekjen BPP Hipmi
