Jakarta, benang.id — Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai satu tonggak sejarah baru sebagai produsen garam nasional dalam rangka rencana swasembada garam. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengajak empat bupati meneken penandatanganan nota kesepahaman pengembangan lahan dan industri garam dengan K-Utech Salt Technology Germany dan PT Garam.
Empat bupati yang hadir adalah Bupati Kupang Yosef Lede, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Bupati Sabu Raijua Krisma Riwu Kore, dan Bupati TTU Falentinus Desalle Kebo.
Pengembangan garam di NTT didukung penuh oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini masuk dalam proyek strategis nasional (PNS).
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, tonggak sejarah baru swasembada garam ini diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi NTT. Pengembangan nilai tambah garam menjadi keharusan.
“Basisnya pada pengetahuan, teknologi, dan penelitian. Kita akan membangun Indonesia International Salt Institute untuk mendukung ini semua,” kata Pambudy saat membawakan keynote speech di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurut Pambudy, Gubernur NTT Melki Laka Lena sangat proaktif dan kooperatif untuk pengembangan industri garam. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk swasembada garam.
Optismisme juga datang dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, yang menyatakan, akhir 2027 Indonesia akan menghentikan impor garam. Di NTT, program pertama digarap di kabupaten Rote Ndao, dengan potensi lahan 13.000 hektare (ha).
“Rote Ndao sangat potensial. Kita akan membangun pengembangan garam di sana dalam tiga tahap,” ujar Sakti.
Tahap pertama seluas 1.192,57 ha. Tahal kedua 9.541,10 ha. Tahap ketiga 3.135,13 ha.
Sakti mengungkapkan, KKP menargetkan tahun 2027, konsumsi garam 5,1 juta ton dengan kontribusi dari tambak dalam negeri 4 juta ton dan pabrik dalam negeri sekitar 1 juta ton. “Pada gilirannya salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan pekerja dari warga setempat hingga 2,5 kali UMR,” imbuhnya. (*/GK)
