Jakarta, benang.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk mewujudkan swasembada energi atau energy security pada tahun 2026. Namun, hal itu menghadapi tantangan pelik di lapangan. Bukan soal ketersediaan sumber daya alam, melainkan infrastruktur logistik yang rapuh dan birokrasi perizinan yang menghambat distribusi.
Masalah klasik seperti keterbatasan dermaga (jetty), pendangkalan alur pelabuhan akibat sedimentasi, hingga ketidakpastian regulasi transisi energi menjadi sorotan tajam dalam diskusi Energy Supply Chain Dialog 2026 yang diselenggarakan oleh Energi Hub bersama Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) serta Satgas Energi BPP Hipmi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Dalam forum yang mempertemukan regulator, BUMN, dan pelaku usaha swasta tersebut, terungkap bahwa kerentanan rantai pasok (supply chain) energi Indonesia masih sangat tinggi.
Momok “Last Mile” Distribusi
VP Supply & Distribution PT Pertamina Patra Niaga, Tedi Baryadi, blak-blakan mengenai kondisi distribusi BBM dan LPG nasional. Ia menyebut, meskipun stok di tangki timbun aman, distribusi ke masyarakat sering tersendat di “kilometer terakhir”.
Tedi mencontohkan kasus di pedalaman Kalimantan dan Bengkulu (Pulau Baai). Kapal-kapal besar pengangkut energi tidak bisa masuk karena alur sungai yang dangkal. Akibatnya, distribusi bergantung pada kapal-kapal kecil (shallow draft vessel) yang jumlahnya sangat terbatas dan usianya sudah tua.
“Kita ini negara kepulauan, tapi akses laut untuk energi sangat minim. Stok ada, tapi kalau kapal tidak bisa sandar karena jetty penuh atau sungai dangkal, di masyarakat pasti teriak langka. Ini risiko besar,” ujar Tedi di sela-sela diskusi.
Situasi makin runyam mengingat tingginya ketergantungan impor. Indonesia masih mengimpor 60% Gasoline dan 75% LPG. “LPG itu kita ambil dari Amerika, butuh 40 hari perjalanan. Kalau telat sedikit saja di laut, dan di darat macet karena infrastruktur, efek dominonya panjang,” tambahnya.
Birokrasi Pengerukan yang Lamban
Keluhan soal infrastruktur juga datang dari sektor ketenagalistrikan. Aditya Yudanto, Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG)—anak usaha PLN—mengaku operasional pengiriman batu bara ke PLTU kerap terganggu masalah sedimentasi pelabuhan.
Yang mengejutkan, Aditya mengungkap bahwa proses perizinan untuk melakukan pengerukan (dredging) alur pelabuhan bisa memakan waktu hingga dua tahun.
“Izinnya lama keluar, sementara sedimentasi terus terjadi. Akhirnya kapal kami mengalami dead freight (tidak bisa memuat penuh karena takut kandas). Ini inefisiensi luar biasa yang harus ditanggung negara,” tegas Aditya.
Ketidakpastian Arah Investasi Kapal
Di sisi hulu pengangkutan, PT Pertamina International Shipping (PIS) menyoroti ketidakjelasan arah transisi energi pemerintah yang membuat pelaku usaha ragu berinvestasi.
Direktur Armada PIS, Muhammad Irfan Zainul Fikri, menegaskan prinsip bisnis pelayaran adalah “vessel follows the cargo”. Pihaknya siap mengadakan kapal untuk energi hijau seperti LNG atau Hidrogen, namun pasarnya belum terbentuk matang.
“Ada ambiguitas. Rencananya mau geser ke gas (LNG), tapi praktiknya pembeli masih pilih batu bara karena murah. Kami mau investasi kapal LNG mahal, tapi kalau kepastian kontraknya tidak ada, siapa yang mau tanggung?” ujar Irfan.
Swasta Tawarkan Solusi
Merespons kebuntuan ini, Ketua Umum Aspebindo, Dr Anggawira, mendesak adanya kolaborasi yang lebih terbuka antara BUMN dan swasta. Menurutnya, BUMN tidak bisa bekerja sendirian membereskan masalah logistik ini.
Senada dengan Anggawira, Ketua Satgas Energi BPP Hipmi, Jay Singgih, menyatakan pengusaha nasional siap mengisi kekosongan armada kapal-kapal kecil yang dibutuhkan Pertamina untuk menjangkau daerah terpencil.
“Pengusaha muda di daerah siap investasi kapal shallow draft. Tapi kami butuh kontrak jangka panjang yang bankable dari BUMN agar bisa dapat pendanaan bank. Jangan sampai kami sudah beli kapal, kontraknya tidak jelas,” kata Jay Singgih.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, PT Krakatau International Port (KIP) menawarkan solusi jangka pendek melalui fasilitas coal blending di pelabuhan laut dalam Selat Sunda. Presiden Direktur KIP, Nur Fuad, mengklaim fasilitas ini bisa memangkas waktu siklus pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Jawa secara signifikan, menghindari antrean di pelabuhan yang dangkal.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa tanpa pembenahan mendasar pada infrastruktur pelabuhan dan penyederhanaan birokrasi, target kedaulatan energi Asta Cita berpotensi hanya menjadi jargon politik yang sulit dieksekusi di lapangan. (*/GK)
