Depok, benang.id — Kehadiran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin banyak, kerap tak dibarengi dengan literasi keuangan yang baik. Banyak pelaku UMKM yang terus berupaya meningkatkan penjualan, tetapi masih belum didukung kemampuan membaca kesehatan keuangan usaha sendiri.
Pencatatan keuangan yang rapi dapat membantu pelaku usaha memahami kondisi bisnisnya, mengambil keputusan dengan lebih terukur, sekaligus mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan ketika mengakses pembiayaan formal.
Kondisi tersebut mendasari workshop bertema “Literasi Keuangan untuk Mendorong Inklusi Keuangan dan Pengembangan UMKM Kabupaten Bekasi” yang akan dilaksanakan pada Kamis pagi (8/10/2026) mendatang di Aula Kampus B STIAMI Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Kegiatan yang digagas Bank Artha Graha Internasional cabang Cikarang ini menghadirkan tiga narasumber dari Klaster Riset Entrepreneurial Finance and Sustainable Business (EFSB) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), yakni Dra Maria Eurelia Wayan MSAk, Dra Novita Ikasari MComm PhD, dan Imam, Anggota Klaster Riset EFSB.
Puluhan pelaku UMKM dari beragam wilayah Bekasi akan mengikuti sesi yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00-11.45 WIB itu. Secara nasional, masih terlihat gap lebar antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK, LPS, dan BPS pada Agustus 2026 memperlihatkan bahwa 93,61 persen sudah terakses layanan keuangan.
Hanya saja tingkat literasinya baru mencapai 69,57 persen. Kesenjangan sekitar 24 poin itu memperlihatkan bahwa banyak orang sudah memakai produk keuangan tanpa benar-benar memahaminya.
Bagi pelaku UMKM, celah ini terasa nyata karena bisa saja mereka memiliki rekening, mengoperasikan aplikasi pembayaran, tetapi pembukuan usaha belum rapi dan uang usaha masih bercampur dengan kebutuhan rumah tangga.
“Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan dimulai dari kemampuan sederhana untuk memisahkan uang usaha dan uang rumah tangga, mencatat transaksi, menghitung biaya, dan mengetahui apakah usaha benar-benar menghasilkan keuntungan,” kata Maria Eurelia Wayan.
Kabupaten Bekasi merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia. BPS mencatat sektor industri pengolahan menyumbang 77,46 persen terhadap PDRB Kabupaten Bekasi, di mana pada 2023 nilai tambah bruto sektor industri pengolahan mencapai sekitar Rp 305,04 triliun atau 27,67 persen dari total nilai tambah sektor industri pengolahan Jawa Barat.
Kawasan industri yang padat menjadikan Kabupaten Bekasi memiliki pasar potensial bagi UMKM di sekitarnya. Tantangan bagi seluruh pihak untuk menjadikan potensi pasar tersebut membawa manfaat konkret, termasuk perlunya pelaku usaha mampu membaca kesehatan bisnisnya sendiri.
“Pelaku UMKM tentu saja tidak boleh menjadi penonton saja. Tantangannya bukan sekadar mendapatkan omzet, tetapi menjadikannya berubah menjadi keuntungan dan pertumbuhan usaha yang sehat. Karena itu, dengan workshop nanti pelaku UMKM di Bekasi diharapkan semakin ‘melek’ keuangan,” kata Novita Ikasari.
Kerja panjang EFSB Workshop di Cikarang ini merupakan bagian kegiatan pengabdian Klaster EFSB FIA UI, yang dipimpin Prof Ir Bernardus Yuliarto Nugroho MSM PhD. Sebelumnya, klaster ini mendampingi pelaku usaha mitra Yayasan Terasmitra melalui pelatihan pencatatan keuangan, yang menjangkau lebih dari 80 organisasi mitra di 20 provinsi dan 43 kabupaten/kota. EFSB juga membawa literasi keuangan ke sekolah.
Pelatihan untuk guru diikuti peserta dari 35 sekolah di 21 daerah, sementara program School Finance pada Oktober 2025 menyasar pelajar SMAN 8 dan SMAN 3 Jakarta. Pada Mei 2026, tim yang sama mendorong literasi keuangan komunitas iklim di Raksha Loka Fest, Jakarta Selatan.
Kolaborasi dengan Bank Artha Graha Internasional menjadi langkah berikutnya, yang menghubungkan riset kampus, jaringan perbankan, dan pelaku usaha di daerah industri. Keberadaan bank penting dalam membagikan perspektif dari sisi perbankan, mulai dari bagaimana lembaga keuangan menilai kesehatan usaha hingga apa saja yang perlu disiapkan pelaku UMKM sebelum mengakses layanan keuangan formal.
Kolaborasi seperti ini memungkinkan hasil riset kampus tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa terimplementasikan sesuai kebutuhan nyata di lapangan. (*/GK)
