Jakarta, benang.id — Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung langkah pemerintah bersama Danantara dalam melakukan penyehatan dan konsolidasi BUMN Karya. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun perusahaan konstruksi negara yang lebih sehat, efisien, profesional, dan memiliki kemampuan keuangan yang kuat.
Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Anthony Leong mengatakan, restrukturisasi BUMN Karya harus dilihat sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem industri konstruksi nasional secara menyeluruh, bukan sekadar menggabungkan sejumlah perusahaan.
“Hipmi mendukung penyehatan BUMN Karya. Indonesia membutuhkan BUMN konstruksi yang sehat dan kuat untuk mengerjakan proyek-proyek strategis. Tetapi proses ini jangan berhenti pada merger atau perbaikan neraca. Dampaknya harus dirasakan sampai kepada kontraktor swasta, pengusaha daerah, vendor, supplier, dan UMKM yang selama ini menjadi bagian dari rantai industri konstruksi,” ujar Anthony, pada keterangannya, Senin (5/10/2026).
Danantara saat ini tengah menjalankan penataan terhadap tujuh BUMN Karya, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Menurut Anthony, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian selama proses penyehatan adalah keberlangsungan proyek dan kepastian pembayaran kepada vendor serta subkontraktor.
“Bagi perusahaan besar, keterlambatan pembayaran mungkin masih bisa dikelola. Tetapi bagi kontraktor daerah dan supplier kecil, keterlambatan beberapa bulan bisa langsung mengganggu modal kerja, pembayaran gaji, bahkan kelangsungan usahanya. Karena itu restrukturisasi harus sekaligus menjaga kesehatan seluruh rantai pasok,” katanya.
Hipmi juga mendorong agar konsolidasi BUMN Karya menciptakan pembagian peran yang semakin sehat antara BUMN dan perusahaan swasta nasional.
Anthony menilai BUMN dapat semakin fokus pada proyek strategis, kompleks, dan membutuhkan kemampuan pembiayaan maupun teknologi berskala besar. Sementara itu, ruang bagi kontraktor swasta nasional dan pengusaha daerah perlu diperbesar, baik sebagai kontraktor utama pada proyek tertentu maupun melalui kemitraan dan rantai pasok.
“Jangan sampai BUMN yang semakin besar justru membuat ruang pengusaha nasional semakin kecil. BUMN yang sehat seharusnya menjadi lokomotif yang menarik lebih banyak perusahaan swasta masuk ke dalam rantai proyek, bukan berjalan sendiri,” tegas Anthony.
Menurutnya, belanja infrastruktur memiliki efek berganda yang besar terhadap ekonomi karena menggerakkan industri semen, baja, alat berat, transportasi, jasa engineering, konstruksi, hingga tenaga kerja di daerah. Karena itu, semakin luas keterlibatan pengusaha nasional dan daerah, semakin besar pula manfaat ekonomi dari setiap proyek infrastruktur.
Hipmi mendorong agar keberhasilan penyehatan BUMN Karya nantinya tidak hanya diukur dari berkurangnya utang atau membaiknya laporan keuangan perusahaan.
“Ukuran keberhasilannya harus lebih luas: apakah perusahaan menjadi sehat, apakah proyek berjalan tepat waktu, apakah vendor dibayar dengan baik, apakah keterlibatan pengusaha nasional meningkat, dan apakah semakin banyak lapangan kerja yang tercipta,” kata Anthony.
Ia menambahkan, proses konsolidasi juga harus diikuti dengan penguatan tata kelola, disiplin dalam pemilihan proyek, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri konstruksi.
“BUMN Karya yang sehat akan memberikan kepercayaan lebih besar kepada perbankan, investor, mitra usaha, dan pasar. Kalau restrukturisasi ini dilakukan dengan baik, kita bukan hanya menyelesaikan persoalan masa lalu, tetapi membangun fondasi baru industri konstruksi Indonesia yang lebih kompetitif,” tutup Anthony. (*/GK)
