Negara tidak cukup membangun program besar; negara harus memastikan rakyat merasakan manfaatnya
Oleh: Agustinus Tedja Bawana *)
Merebaknya demonstrasi tidak semestinya hanya dibaca sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan. Di balik aksi massa, ada kemungkinan kekecewaan yang menumpuk, keresahan ekonomi, dan pertanyaan publik tentang sejauh mana kebijakan negara masih berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Namun, demonstrasi juga tidak boleh serta-merta dianggap sebagai suara seluruh rakyat. Aspirasi massa perlu didengar, tuntutannya harus diuji, dan setiap tuduhan mesti dibuktikan. Demokrasi membutuhkan ruang kritik, tetapi juga menuntut kedewasaan dalam membedakan fakta, persepsi, dan kepentingan politik.
Persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang sedang berkuasa, melainkan apakah kekuasaan masih mampu menjelaskan arah kebijakannya secara masuk akal dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.
Tekanan pasar, kepercayaan investor, dan kepentingan rakyat
Di tengah dinamika sosial, pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Penilaian lembaga internasional seperti MSCI dapat memengaruhi persepsi investor terhadap transparansi pasar modal, keterbukaan informasi, tata kelola, dan kemudahan investasi.
Akan tetapi, penting untuk meluruskan satu hal: tekanan atau evaluasi MSCI tidak otomatis berarti lembaga tersebut berusaha melemahkan kebijakan moneter pemerintah. MSCI merupakan penyedia indeks dan analisis pasar investasi, bukan otoritas moneter yang menetapkan kebijakan suku bunga atau mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia. Persoalan klasifikasi pasar, aksesibilitas investor, transparansi kepemilikan saham, dan likuiditas perlu dibedakan dari persoalan kebijakan moneter.
Kritik terhadap pemerintah tetap relevan, tetapi harus dibangun di atas fakta. Apabila terdapat persoalan dalam peninjauan pasar modal, penurunan kepercayaan investor, atau tekanan terhadap nilai aset, pemerintah perlu menjelaskan akar masalahnya secara terbuka, termasuk risiko yang dihadapi dan langkah perbaikannya.
Pasar membutuhkan kepastian, sedangkan rakyat membutuhkan kesejahteraan. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Justru, tata kelola yang transparan, kebijakan yang konsisten, dan ekonomi yang produktif merupakan fondasi bagi keduanya.
Yang harus dihindari adalah ketika pencapaian indikator makroekonomi diperlakukan sebagai keberhasilan akhir, sementara daya beli masyarakat, kualitas pekerjaan, pemerataan manfaat pembangunan, dan rasa aman terhadap masa depan belum mendapatkan perhatian yang sepadan.
Ekspansi pembangunan tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan
Ambisi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi industri dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, pembangunan kehilangan legitimasi sosial apabila manfaat ekonominya terkonsentrasi, sementara biaya ekologisnya ditanggung masyarakat sekitar.
Kerusakan hutan, pencemaran, eksploitasi tambang yang tidak terkendali, serta konflik lahan bukan persoalan pinggiran yang dapat diselesaikan dengan kompensasi sesaat. Dampaknya dapat menjalar ke sumber air, kesehatan, mata pencaharian, ketahanan pangan, dan keselamatan generasi mendatang.
Karena itu, pertumbuhan tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau nilai produksi. Pemerintah juga harus berani mengukur berapa banyak ruang hidup yang terlindungi, seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima warga setempat, dan apakah kerusakan lingkungan benar-benar dicegah atau sekadar dipulihkan setelah terjadi.
Investasi yang sehat bukan investasi yang bebas dari pengawasan. Investasi yang sehat adalah investasi yang produktif, patuh hukum, bertanggung jawab secara ekologis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
MBG dan Kopdes: niat baik harus dibuktikan dengan hasil
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa tujuan yang penting, yakni memperbaiki asupan gizi dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik.
Jika pengadaan, distribusi, pengawasan mutu, dan pengelolaan anggaran tidak dirancang secara cermat, program berskala besar berisiko menghadapi pemborosan, ketimpangan pelaksanaan, atau persoalan keamanan pangan. Dampaknya harus diukur berdasarkan data, bukan asumsi.
Kekhawatiran mengenai kenaikan harga bahan pokok yang dikaitkan dengan kebutuhan MBG juga perlu diperiksa secara serius. Perubahan harga pangan dapat dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pasokan, musim, biaya distribusi, permintaan, hingga struktur pasar. Karena itu, hubungan sebab-akibatnya tidak boleh disimpulkan tanpa data yang memadai.
Pemerintah perlu membuka informasi mengenai biaya per porsi, kualitas makanan, ketepatan sasaran, pemasok, serta dampak program terhadap harga dan pasokan pangan lokal. Evaluasi yang jujur bukan berarti menolak program, melainkan memastikan anggaran publik benar-benar menghasilkan manfaat.
Hal serupa berlaku pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gagasan memperkuat ekonomi desa melalui koperasi patut diuji berdasarkan kemampuan memperluas akses pasar, memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan pendapatan warga.
Jangan sampai koperasi hanya menjadi nama besar dalam kebijakan, tetapi lemah dalam tata kelola, kesiapan sumber daya manusia, model bisnis, dan keberlanjutan usaha. Koperasi yang hidup tidak lahir dari instruksi semata. Ia tumbuh dari kebutuhan anggota, kepercayaan, partisipasi, dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan.
Program publik tidak boleh dinilai dari kemegahan peluncurannya, melainkan dari hasil yang dapat diperiksa dan manfaat yang benar-benar sampai kepada rakyat.
Pendidikan: jangan biarkan guru menjadi penonton di ruang kelasnya sendiri
Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas bangsa. Karena itu, kesejahteraan guru tidak boleh ditempatkan sebagai urusan administratif belaka, apalagi dianggap sebagai persoalan yang dapat ditunda sampai kondisi fiskal lebih longgar.
Guru membutuhkan penghasilan yang layak, kepastian karier, perlindungan profesi, fasilitas kerja, dan ruang untuk meningkatkan kompetensi. Tanpa dukungan tersebut, tuntutan agar guru menghasilkan generasi unggul berisiko menjadi beban yang tidak seimbang.
Tentu, persoalan kesejahteraan pendidik harus dilihat berdasarkan kondisi masing-masing kelompok guru dan kebijakan yang berlaku. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran serta tunjangan bagi kelompok pendidik tertentu, sehingga evaluasi yang adil perlu menilai siapa yang telah menerima manfaat, siapa yang belum terjangkau, dan apakah dukungan tersebut sebanding dengan kebutuhan hidup serta tanggung jawab profesinya.
Ukuran keberhasilan pendidikan bukan semata-mata besarnya anggaran, jumlah program, atau megahnya bangunan sekolah. Ukurannya adalah kualitas pembelajaran, kemampuan berpikir anak, pemerataan kesempatan, dan kehidupan yang layak bagi mereka yang setiap hari mendidik generasi masa depan.
Kesehatan dan BPJS: jangan membuat rakyat cemas karena kebijakan yang tidak terang
Setiap gagasan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan dengan program ekonomi atau kelembagaan lain harus dijelaskan secara terbuka. Jika muncul wacana perubahan tata kelola, pembiayaan, atau hubungan BPJS Kesehatan dengan program koperasi, pemerintah perlu membedakan secara tegas antara gagasan, rencana resmi, dan kebijakan yang benar-benar telah diputuskan.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan menebak-nebak apakah hak pelayanan kesehatannya akan berubah, apakah iurannya akan terdampak, atau apakah akses terhadap layanan medis akan menjadi lebih sulit.
Kebijakan kesehatan menyangkut kebutuhan mendasar. Karena itu, setiap perubahan harus didahului penjelasan hukum, kajian pembiayaan, perlindungan hak peserta, dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rakyat tidak membutuhkan kejutan kebijakan yang menimbulkan kecemasan. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa ketika sakit, mereka tetap memperoleh pelayanan yang layak tanpa dibebani ketidakjelasan birokrasi.
Ketika kebijakan terlalu banyak, tetapi arah besarnya sulit dipahami
Salah satu tantangan pemerintahan adalah memastikan agar banyaknya program tidak justru membuat masyarakat kehilangan gambaran tentang prioritas negara.
Program pangan, koperasi, pendidikan, kesehatan, industri, dan pembangunan desa bisa saja sama-sama memiliki tujuan yang baik. Namun, semuanya memerlukan pembiayaan, sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan. Tanpa urutan prioritas yang jelas, program-program tersebut dapat saling berebut sumber daya atau berjalan tanpa integrasi yang memadai.
Pemerintah perlu menjawab pertanyaan sederhana: apa persoalan paling mendesak yang hendak diselesaikan, siapa penerima manfaatnya, berapa biaya yang diperlukan, bagaimana keberhasilannya diukur, dan apa yang akan dilakukan jika target tidak tercapai?
Keterbukaan bukan sekadar memublikasikan angka anggaran atau menyampaikan laporan keberhasilan. Keterbukaan berarti menyediakan informasi yang mudah dipahami, membuka ruang koreksi, menjelaskan risiko, dan berani mengakui apabila suatu program membutuhkan perbaikan. Masyarakat juga perlu memperoleh akses untuk menilai hasil kebijakan, bukan hanya menyaksikan peluncurannya.
Jalan keluar: pemerintah harus kembali mendengar denyut kehidupan rakyat
Di tengah berbagai persoalan tersebut, solusi tidak cukup berupa penambahan program, pergantian slogan, atau penjelasan bahwa semua kebijakan telah dirancang demi kepentingan masyarakat. Yang diperlukan adalah keberanian mengevaluasi prioritas, memperbaiki pelaksanaan, dan membuka hasilnya kepada publik.
Ada beberapa langkah yang patut menjadi perhatian. Pertama, pulihkan kepercayaan melalui keterbukaan. Pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan, penggunaan anggaran, risiko, target, dan capaian secara mudah dipahami. Kritik yang berbasis fakta harus menjadi bahan koreksi, bukan semata-mata dianggap sebagai ancaman politik.
Kedua, lindungi daya beli masyarakat. Stabilitas harga pangan harus menjadi prioritas yang terukur. Program berskala besar perlu diselaraskan dengan kemampuan pasokan, kapasitas petani, kelancaran distribusi, dan kebutuhan rumah tangga. Jika terdapat tekanan harga akibat peningkatan permintaan, pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi sebelum beban berpindah kepada konsumen.
Ketiga, lakukan evaluasi independen terhadap program strategis. MBG, Kopdes Merah Putih, serta program lainnya perlu dinilai berdasarkan manfaat, biaya, kualitas pelaksanaan, dan dampak sosialnya. Program yang efektif harus diperkuat; yang bermasalah harus diperbaiki; sedangkan komponen yang tidak memberikan manfaat sebanding perlu ditinjau ulang.
Keempat, tempatkan manusia dan lingkungan sebagai ukuran pembangunan. Kesejahteraan guru, mutu pendidikan, akses kesehatan, perlindungan pekerja, dan keselamatan lingkungan tidak boleh kalah oleh ambisi mengejar angka pertumbuhan. Keberhasilan ekonomi seharusnya memperluas kesempatan hidup yang layak, bukan hanya memperbesar angka dalam laporan.
Kelima, bangun dialog yang sungguh-sungguh dengan masyarakat. Pemerintah perlu membuka ruang bagi mahasiswa, buruh, petani, guru, pelaku usaha kecil, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya untuk menyampaikan persoalan secara langsung. Demonstrasi yang berlangsung damai harus dihormati sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, sementara kekerasan dan perusakan harus ditangani secara proporsional berdasarkan hukum.
Dialog tidak boleh berhenti pada pertemuan seremonial. Harus ada tindak lanjut, penanggung jawab, tenggat waktu, dan laporan perkembangan yang dapat diperiksa masyarakat.
Rakyat tidak menuntut keajaiban, melainkan keberpihakan yang dapat dirasakan
Pemerintah menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Gejolak pasar modal, kebutuhan pembiayaan pembangunan, tekanan ekonomi global, dan tuntutan kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung bersamaan. Tidak semua masalah lahir dari satu keputusan, dan tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Namun, kompleksitas masalah bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Justru semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin penting bagi pemerintah untuk menjelaskan pilihan kebijakannya, mendengarkan kritik, dan membuktikan bahwa pengorbanan masyarakat tidak sia-sia.
Dalam konteks pasar modal, misalnya, MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi indeks saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan belum terlihatnya perbaikan yang konsisten. Keputusan final dijadwalkan paling lambat Juni 2027. Ini merupakan persoalan tata kelola dan aksesibilitas pasar yang perlu ditangani secara serius, bukan bukti bahwa MSCI sedang berupaya menjatuhkan kebijakan moneter Indonesia.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa pembenahan pasar modal berjalan seiring dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Kepercayaan investor memang penting, tetapi kepercayaan rakyat jauh lebih mendasar bagi legitimasi sebuah pemerintahan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara bukan seberapa banyak program yang diluncurkan, seberapa keras pemerintah mempertahankan kebijakannya, atau seberapa tinggi target yang diumumkan. Ukurannya adalah apakah keluarga dapat membeli kebutuhan pokok tanpa semakin tercekik, apakah guru dapat hidup layak, apakah anak memperoleh pendidikan dan gizi yang baik, apakah orang sakit mendapatkan pelayanan yang terjangkau, serta apakah masyarakat desa memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.
Rakyat tidak selalu menuntut kebijakan yang sempurna. Rakyat berhak menuntut kebijakan yang masuk akal, transparan, adil, dan bersedia diperbaiki ketika terbukti tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah dikritik, melainkan pemerintahan yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan arah dan memperbaiki kesalahan tanpa kehilangan martabat.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika negara mampu membuat pasar bergerak atau ekonomi tumbuh, melainkan ketika masyarakat di akar rumput dapat tersenyum dengan tenang, merasa dilindungi, dan meneteskan air mata bahagia karena negara benar-benar hadir bersama mereka. Negara tidak boleh hanya hadir dalam pidato dan angka pertumbuhan. Negara harus hadir dalam kehidupan nyata rakyatnya.***
*) Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT)
