Yogyakarta, benang.id — Mencermati perkembangan situasi dan dinamika aksi unjuk rasa yang berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026), beserta berbagai peristiwa yang mengikutinya, Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan pernyataan sikapnya.
Pernyataan sikap Kadin DIY disampaikan Kamis (12/11/2026) dan ditandatangani Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang I Robby Kusumaharta, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 2 Gunarta Adibrata, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 3 Hermawan Ardiyanto, dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 4 George Iwan Marantika berisi sebagai berikut:
1. Menghormati Hak Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
Kadin DIY menghormati dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi serta kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mengapresiasi Dialog dan Penyampaian Aspirasi Secara Damai
Kadin DIY mengapresiasi seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Kadin DIY juga mengapresiasi langkah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berkenan menemui dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Dialog, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mendengarkan merupakan modal penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan demokrasi di Yogyakarta.
3. Menolak Segala Bentuk Kekerasan dan Perusakan
Kadin DIY menolak segala bentuk tindakan kekerasan, anarkisme, perusakan fasilitas umum, pembakaran, maupun tindakan lain yang membahayakan keselamatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab tanpa merugikan masyarakat luas.
4. Mendorong Penegakan Hukum yang Adil dan Proporsional
Kadin DIY menyayangkan terjadinya eskalasi konflik dan bentrokan yang berkembang pada malam hari hingga dini hari. Kami mendorong agar setiap dugaan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat maupun oleh aparat keamanan, ditangani secara objektif, transparan, profesional, dan berdasarkan hukum.
Penggunaan kewenangan dan kekuatan oleh aparat harus senantiasa mengedepankan prinsip proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, serta keselamatan masyarakat. Setiap dugaan tindakan kekerasan dan pelanggaran prosedur perlu diusut secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menjaga Yogyakarta sebagai Ruang Demokrasi yang Aman dan Berkeadaban
Yogyakarta memiliki karakter dan tradisi sebagai kota pendidikan, kebudayaan, pariwisata, serta ruang tumbuhnya pemikiran kritis dan gerakan masyarakat sipil. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama menjaga Yogyakarta agar tetap menjadi ruang demokrasi yang terbuka, aman, damai, dan berkeadaban. Perbedaan pandangan hendaknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum, bukan melalui kekerasan.
6. Menjaga Kondusivitas Iklim Usaha dan Keberlanjutan Ekonomi DIY
Kadin DIY memandang bahwa stabilitas sosial, keamanan, dan kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Situasi konflik dan kekerasan yang berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.
Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat perekonomian DIY ditopang oleh berbagai sektor strategis, antara lain pendidikan, pariwisata, industri manufaktur, industri kreatif, UMKM, perdagangan, dan jasa yang melibatkan serta menghidupi masyarakat luas.
7. Mengajak Semua Pihak Mengedepankan Persatuan dan Kepentingan Bersama
Kadin DIY mengajak pemerintah, DPRD, aparat keamanan, mahasiswa, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan komunikasi, dialog, introspeksi, serta penyelesaian persoalan secara bijaksana.
Kritik dan aspirasi masyarakat hendaknya menjadi masukan konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, seluruh pihak juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, persatuan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Kadin DIY percaya bahwa demokrasi yang sehat dan perekonomian yang kuat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab Kadin DIY terhadap kehidupan demokrasi, stabilitas sosial, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. (*/GK)
