Menjaga Keseimbangan Kepemimpinan, Mengawal Agenda Kedaulatan, dan Melawan Politik Adu Domba
Oleh: Agustinus Tedja Bawana *)
Ongkos politik dan kebangsaan akan sangat mahal jika Gibran harus diganti di tengah perjalanan pemerintahan. Sebab, persoalannya bukan semata-mata tentang siapa yang menduduki kursi wakil presiden, melainkan tentang bagaimana menjaga keseimbangan karakter, kesinambungan kepemimpinan, dan stabilitas dalam sebuah pemerintahan yang sedang menghadapi pekerjaan besar.
Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, tegas, dan penuh determinasi. Dalam konfigurasi tersebut, Gibran dapat dipandang sebagai salah satu elemen penyeimbang dengan karakter generasi muda, pendekatan yang berbeda, serta perspektif yang lebih dekat dengan dinamika masyarakat masa kini. Perbedaan karakter dalam kepemimpinan bukanlah kelemahan. Justru, apabila dikelola secara produktif, perbedaan itu dapat menjadi kekuatan.
Mengganti salah satu unsur kepemimpinan di tengah perjalanan bukanlah keputusan sederhana. Ada konsekuensi politik, psikologis, kelembagaan, dan kepercayaan publik yang harus diperhitungkan. Karena itu, jangan sampai bangsa ini terseret pada perdebatan pergantian figur tanpa terlebih dahulu memahami persoalan yang lebih besar: apa sebenarnya agenda yang sedang diperjuangkan pemerintah, dan kepentingan siapa yang diuntungkan apabila konsolidasi nasional terganggu?
Di Mana Posisi Kaum Muda dan Kekuatan Akademik Kita?
Saya ingin bertanya kepada kaum muda Indonesia: apakah daya kritis generasi sekarang masih benar-benar hidup, atau justru mulai kehilangan independensinya karena derasnya arus informasi, pengaruh media sosial, propaganda, dan kepentingan politik yang saling berkompetisi?
Jangan sampai generasi muda yang seharusnya menjadi kekuatan intelektual bangsa justru berubah menjadi instrumen bagi kepentingan politik tertentu. Jangan pula ruang akademik kehilangan keberanian untuk menguji argumentasi, membedah kebijakan, dan membedakan kritik yang konstruktif dengan propaganda yang sengaja dibangun untuk menciptakan kegaduhan.
Kampus seharusnya menjadi ruang kemerdekaan berpikir, bukan perpanjangan tangan kepentingan politik. Mahasiswa seharusnya menjadi kekuatan penguji kekuasaan, bukan sekadar pengikut narasi yang paling keras diteriakkan.
Kita harus mampu membedakan antara kritik terhadap pemerintah yang memang diperlukan dalam demokrasi dengan upaya membangun delegitimasi kekuasaan melalui informasi yang tidak utuh, manipulasi opini, atau tuduhan yang belum teruji. Jangan biarkan kecerdasan generasi muda dikalahkan oleh kemampuan pihak lain mengendalikan persepsi.
Ada Pertarungan Kepentingan yang Lebih Besar dari Sekadar Pergantian Presiden atau Wakil Presiden
Mari melihat persoalan Indonesia dalam perspektif yang lebih luas. Selama puluhan tahun, sumber daya alam Indonesia telah menjadi bagian dari kepentingan ekonomi yang sangat besar. Sektor energi, minyak dan gas bumi, pertambangan, perkebunan, perdagangan komoditas, hingga berbagai sektor strategis lainnya menyimpan kepentingan bisnis yang tidak sederhana.
Di dalamnya terdapat pelaku usaha yang bekerja secara sah, tetapi juga terdapat potensi praktik monopoli, konflik kepentingan, pemburu rente, dan jaringan korupsi yang dapat memanfaatkan kelemahan regulasi maupun pengawasan negara.
Di sinilah oligarki dan mafia ekonomi harus menjadi perhatian serius. Kebijakan yang berupaya memperkuat penguasaan negara atas sumber daya strategis, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, memperbaiki tata kelola energi, serta memperbesar manfaat ekonomi bagi rakyat tentu akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang selama ini menikmati pola bisnis lama.
Pertanyaannya bukan apakah setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari perlawanan oligarki. Tentu tidak sesederhana itu. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa setiap perubahan besar dalam tata kelola ekonomi berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kehilangan keuntungan.
Karena itu, masyarakat perlu cermat membaca setiap dinamika politik dan ekonomi. Siapa yang menyampaikan kritik? Apa argumentasinya? Siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu kebijakan? Apakah terdapat konflik kepentingan? Dan yang paling penting, apakah semua tuduhan didukung bukti yang dapat diuji? Jangan mudah percaya, tetapi jangan pula mudah menuduh. Gunakan akal sehat, data, dan keberanian untuk menguji fakta.
Dua Tahun Pertama Adalah Masa Konsolidasi yang Tidak Mudah
Pemerintahan tidak bekerja dalam ruang kosong. Presiden dan wakil presiden tidak hanya berhadapan dengan persoalan yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus mengelola warisan kebijakan, kompleksitas birokrasi, kepentingan politik, keterbatasan kapasitas administrasi, serta berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung lama.
Dalam dua tahun pertama, tantangan pemerintahan bukan hanya menjalankan program, tetapi juga mengidentifikasi persoalan, memilah kepentingan, memperbaiki kelembagaan, membangun koordinasi, dan memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar berjalan.
Bayangkan sebuah pemerintahan yang sedang berusaha memperkuat fondasi bangsa, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.
Di sekeliling kekuasaan selalu ada manusia-manusia dengan karakter dan kepentingan berbeda: negarawan, profesional, birokrat yang berdedikasi, tetapi juga mereka yang oportunistis, pencari jabatan, penjilat kekuasaan, pemburu rente, dan pihak-pihak yang menjadikan kedekatan dengan penguasa sebagai jalan memperoleh keuntungan.
Inilah tantangan yang sesungguhnya. Presiden tidak cukup hanya memiliki visi. Ia membutuhkan orang-orang yang berintegritas, memiliki kompetensi, berani memberikan masukan yang benar, dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri.
Sebab, musuh terbesar sebuah pemerintahan tidak selalu datang dari luar. Terkadang justru berada di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Institusi Pertahanan, Keamanan, Intelijen, dan Penegakan Hukum Harus Tetap Independen
Ada satu persoalan yang jauh lebih serius daripada persaingan politik biasa: bagaimana memastikan institusi negara tetap berdiri di atas sumpah, konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Pertahanan dan keamanan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok. Intelijen tidak boleh kehilangan orientasi kebangsaannya. Penegakan hukum tidak boleh tunduk kepada tekanan kekuasaan, kepentingan bisnis, maupun transaksi politik.
Loyalitas dalam institusi pertahanan dan keamanan harus ditempatkan secara benar. Loyalitas tertinggi adalah kepada negara, konstitusi, dan rakyat Indonesia, bukan kepada individu, partai politik, kelompok bisnis, ataupun kepentingan penguasa tertentu.
Demikian pula dengan institusi penegak hukum. Ketika hukum kehilangan independensi, masyarakat kehilangan tempat untuk mencari keadilan. Ketika aparat lebih takut kepada kekuatan ekonomi dan politik daripada kepada hukum, kepercayaan publik akan runtuh.
Kita harus waspada terhadap segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, korupsi struktural, konflik kepentingan, dan infiltrasi kepentingan pribadi ke dalam lembaga strategis negara. Tidak boleh ada institusi yang kebal terhadap pengawasan. Tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih besar daripada hukum. Dan, tidak boleh ada loyalitas yang membenarkan kesewenang-wenangan.
Membersihkan institusi negara bukan berarti melemahkan institusi tersebut. Justru sebaliknya, pembenahan yang transparan, profesional, dan berdasarkan bukti akan memperkuat kepercayaan rakyat sekaligus meningkatkan kapasitas negara menghadapi ancaman dari dalam maupun luar.
Bangsa Tidak Boleh Kehilangan Arah dalam Pertarungan Geopolitik Global
Kita juga perlu memahami bahwa Indonesia bukan negara yang berdiri terpisah dari dinamika dunia. Persaingan ekonomi global, perebutan akses energi, penguasaan teknologi, rantai pasok mineral strategis, dan perubahan konfigurasi kekuatan internasional merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari.
Hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan kekuatan ekonomi lainnya harus dibaca melalui kepentingan nasional, bukan sentimen ideologis atau keberpihakan emosional.
Indonesia harus mampu bekerja sama dengan siapa pun tanpa kehilangan kedaulatannya. Hilirisasi mineral, penguatan industri nasional, pengelolaan minyak dan gas bumi, ketahanan pangan, serta penguasaan teknologi merupakan bagian penting dari agenda membangun kemandirian ekonomi.
Kita tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang hanya menyediakan bahan mentah, sementara nilai tambah, teknologi, dan keuntungan terbesar dinikmati pihak lain. Namun, hilirisasi juga harus benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat. Jangan sampai hanya mengganti siapa yang menikmati keuntungan, sementara kerusakan lingkungan, ketimpangan, dan ketidakadilan tetap ditanggung masyarakat.
Di sinilah ukuran keberhasilan kebijakan harus diletakkan: bukan sekadar besarnya investasi, bukan hanya angka ekspor, tetapi seberapa jauh kesejahteraan rakyat meningkat dan kedaulatan ekonomi semakin kuat.
Kita harus belajar dari berbagai peristiwa besar dunia, termasuk pandemi Covid-19, yang memperlihatkan betapa rentannya suatu negara ketika terlalu bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan strategisnya. Kemandirian bukan berarti menutup diri. Kemandirian berarti memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri tanpa mudah didikte oleh kepentingan eksternal.
Kalian Biarkan Politik Adu Domba Menghancurkan Konsolidasi Nasional
Inilah bagian yang harus kita cermati bersama. Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada pilihan-pilihan politik yang sengaja dibangun secara ekstrem: seolah-olah mendukung presiden berarti harus menolak seluruh kritik, atau mengkritik pemerintah berarti harus dianggap sebagai musuh negara.
Cara berpikir seperti ini sangat berbahaya. Demokrasi membutuhkan kritik. Pemerintahan membutuhkan pengawasan. Presiden membutuhkan orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak menyenangkan. Tetapi kritik juga harus bertanggung jawab. Jangan menjadikan potongan informasi sebagai kesimpulan, dugaan sebagai fakta, dan kemarahan sebagai dasar penilaian politik.
Jangan pula mudah terprovokasi oleh narasi penggulingan, pertentangan antarkelompok, maupun upaya mempertentangkan presiden dan wakil presiden tanpa dasar konstitusional dan argumentasi yang jelas. Jika terdapat persoalan dalam pemerintahan, selesaikan melalui mekanisme demokrasi, hukum, dan konstitusi. Jika ada pejabat yang menyimpang, periksa dan tindak berdasarkan bukti. Jika ada kebijakan yang keliru, koreksi. Jika ada keberhasilan, akui.
Sebab, mencintai bangsa tidak identik dengan membenarkan semua tindakan pemerintah. Sebaliknya, mengkritik pemerintah juga tidak otomatis berarti membenci bangsa. Kesetiaan kepada Indonesia harus lebih besar daripada kesetiaan kepada figur politik mana pun.
Dari Ketidaksempurnaan Menuju Perbaikan: Jangan Terjebak dalam Politik Benar atau Salah yang Memecah Bangsa
Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada kepemimpinan yang bebas dari kekurangan. Bahkan perjalanan sebuah bangsa selalu dibangun melalui proses panjang yang penuh koreksi, kompromi, kegagalan, dan keberanian mengambil keputusan. Karena itu, kita harus memiliki kedewasaan politik. Jangan hanya sibuk memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah, sementara persoalan mendasar bangsa tidak kunjung diselesaikan.
Jangan hanya menghabiskan energi untuk mempertentangkan figur, sementara persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya tata kelola sumber daya alam masih membutuhkan penyelesaian serius. Yang kita perlukan adalah pendekatan yang solutif. Apa yang harus diperbaiki? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kebijakan mana yang perlu dievaluasi? Bagaimana memastikan anggaran negara digunakan secara tepat? Bagaimana membangun birokrasi yang bersih? Dan bagaimana menjamin bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar menjadi kekuatan kesejahteraan rakyat?
Itulah pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih penting untuk diperjuangkan. Jangan sampai kita terjebak dalam pertarungan persepsi yang justru membuat bangsa kehilangan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki dirinya.
Jangan Biarkan Perjuangan Kedaulatan Berhenti di Tengah Jalan
Kita boleh berbeda pandangan politik. Kita boleh memiliki penilaian berbeda terhadap kepemimpinan Jokowi, Prabowo, maupun Gibran. Namun, ada satu hal yang tidak boleh hilang: kesinambungan cita-cita membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera.
Apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya harus dapat dilanjutkan. Apa yang keliru harus diperbaiki. Apa yang belum selesai harus diselesaikan. Dan apa yang terbukti merugikan rakyat harus dihentikan.
Prabowo memikul tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa agenda penguatan negara bukan sekadar slogan politik. Ia harus mampu menunjukkan keberanian menghadapi kepentingan yang merugikan negara, memperkuat institusi, memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dan memastikan seluruh kebijakan berpihak pada kepentingan nasional.
Gibran pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk membuktikan kapasitasnya sebagai wakil presiden, bukan sekadar simbol generasi muda. Keduanya harus dinilai melalui hasil kerja, integritas, tanggung jawab konstitusional, dan manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Jangan biarkan loyalitas berubah menjadi kultus individu. Jangan biarkan dukungan politik mematikan akal sehat. Dan jangan biarkan kepentingan kelompok mengalahkan kepentingan bangsa.
Be Smart, Kawan! Indonesia Membutuhkan Pikiran yang Merdeka, Bukan Masyarakat yang Mudah Diadu Domba
Kawan-kawan sebangsa, terutama kaum muda dan kalangan akademisi. Sudah saatnya kita melihat Indonesia dengan perspektif yang lebih luas dan kedewasaan yang lebih tinggi.
Jangan mudah terpengaruh oleh propaganda. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti. Jangan pula menyerahkan pikiran kita kepada siapa pun yang memiliki kemampuan membangun opini melalui kekuatan uang, jabatan, media, maupun pengaruh politik.
Gunakan kecerdasan untuk membaca arah perubahan. Gunakan keberanian untuk mengungkap penyimpangan. Gunakan nurani untuk membela masyarakat yang dirugikan. Dan gunakan persatuan sebagai kekuatan untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa.
Kita tidak sedang memperjuangkan kekuasaan seseorang. Kita sedang memperjuangkan masa depan sebuah bangsa. Jika ada oligarki yang merugikan negara, lawan melalui hukum dan transparansi. Jika ada mafia yang menguasai sumber daya alam, bongkar melalui penegakan hukum. Jika ada pejabat korup, tindak tanpa pandang bulu. Jika ada kebijakan yang salah, koreksi dengan argumentasi dan data.
Jangan menghancurkan rumah sendiri hanya karena tidak menyukai sebagian penghuninya. Tetapi jangan pula membiarkan penghuni rumah merusak fondasinya tanpa pengawasan. Indonesia terlalu besar untuk dikorbankan oleh pertarungan kepentingan segelintir orang.
Jangan Terprovokasi, Jangan Terpecah, Jangan Kehilangan Akal Sehat
Dukung yang Benar, Kritisi yang salah, Lawan Ketidakadilan, dan Kawal Setiap Kekuasaan agar Tetap Berada di .alan Konstitusi. Karena pada akhirnya, yang harus kita bela bukanlah jabatan, bukan partai, bukan dinasti, dan bukan individu. Yang Harus Kita Bela Adalah Indonesia dan Seluruh Rakyatnya. ***
*) Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur-Program Monitoring Disaster Impact (JKJT-MDI)
