Caketum Hipmi Ini Sebut Ekonomi Pancasila Harus Jadi Fondasi Pengusaha Naik Kelas

0
Caketum BPP Hipmi 2026–2029, Anthony Leong, menjadi pembicara utama dalam Kuliah Umum di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (21/5/2026).

Jakarta, benang.id – Konsep Ekonomi Pancasila tetap relevan menjadi fondasi pembangunan ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global, perang dagang, dan disrupsi teknologi yang semakin kompleks, kata Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Anthony Leong.

Menurutnya, Ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep ideologis, tetapi model pembangunan ekonomi yang menempatkan pertumbuhan, keadilan sosial, kemandirian nasional, dan pemerataan ekonomi berjalan secara seimbang.

“Ekonomi Indonesia tidak boleh hanya tumbuh besar secara angka, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan, memperkuat pengusaha nasional, dan menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat,” ujar Anthony Leong dalam keterangannya, Rabu, 27 Mei 2026.

Anthony menilai tantangan ekonomi Indonesia hari ini bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi bagaimana menciptakan lebih banyak pengusaha yang mampu naik kelas dari mikro menjadi menengah, dan dari menengah menjadi besar.

Ia menyoroti bahwa lebih dari 99% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Namun kontribusi ekspor UMKM masih relatif kecil dibanding potensi yang dimiliki.

“Artinya kita besar secara jumlah, tetapi belum cukup kuat secara produktivitas dan daya saing global. Karena itu semangat Ekonomi Pancasila harus diwujudkan melalui penguatan sektor riil dan pengusaha nasional,” katanya.

Caketum BPP Hipmi 2026–2029, Anthony Leong, foto bersama usai menjadi pembicara utama dalam Kuliah Umum di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (21/5/2026).

Anthony menjelaskan bahwa semangat Ekonomi Pancasila sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menurutnya, semangat tersebut harus dimaknai sebagai upaya membangun ekonomi nasional yang produktif, mandiri, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta pengusaha nasional.

“Pasal 33 bukan berarti anti investasi atau anti pasar. Tetapi bagaimana negara memastikan pertumbuhan ekonomi juga menciptakan pemerataan kesempatan usaha, penguatan industri nasional, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam konteks modern, Anthony menilai semangat tersebut perlu diterjemahkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, koperasi, UMKM, lembaga pendidikan, teknologi, dan sektor keuangan agar tercipta ekosistem ekonomi nasional yang lebih kuat.

Ia juga menilai Indonesia perlu memperkuat industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan, energi, serta pembangunan pengusaha nasional agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing.

“Kalau hanya mengandalkan konsumsi, kita akan terus menjadi market besar. Tetapi kalau kita memperkuat produksi, industri, dan pengusaha nasional, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi besar dunia,” tegas Anthony.

Menurutnya, pengusaha muda memiliki peran strategis dalam mewujudkan Ekonomi Pancasila modern melalui inovasi, teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah.

Karena itu Anthony ingin mendorong Hipmi menjadi lebih dari sekadar organisasi networking, tetapi menjadi platform pertumbuhan pengusaha nasional yang mampu membantu anggota naik kelas melalui akses pasar, pembiayaan, teknologi, dan kolaborasi usaha.

“Semangat Ekonomi Pancasila harus diterjemahkan menjadi keberpihakan nyata terhadap pengusaha nasional, pengusaha daerah, dan lahirnya kelas menengah produktif baru di Indonesia,” pungkasnya. (*/GK)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here