Jakarta, benang.id —Pemerintah menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR) dengan merek MINYAKITA, dengan melibatkan pelaku usaha. Kebijakan itu diatur melaluiPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat yang berlaku mulai 8 Juli 2022. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, program MGKR dengan MINYAKITA bertujuan untuk memberikan alternatif bagi para pelaku usaha dalam mendistribusikan minyak goreng untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO).
Ia juga mengatakan, MINYAKITA sebagai program distribusi DMO harus dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter, atau sama dengan HET minyak goreng curah.“MINYAKITA dalamprogram Minyak Goreng Kemasan Rakyat memberi pelaku usaha pilihan dalam mendistribusikan minyak goreng hasil DMO. Minyak goreng hasil DMO yang didistribusikan menggunakan merek MINYAKITA harus dijual dengan harga Rp14 ribu per liter,”kata Mendag Zulhas, dalam siaran persnya.
Hal-hal yang diatur dalam Permendag 41 Tahun 2022 yaitu menyangkut harga jual sesuai HET, tempatpendistribusian, bentuk kemasan, pemenuhan izin edar dan standar, serta insentif faktor pengali kemasan bagi pelaku usaha yang menyediakan minyak goreng kemasan MINYAKITA.
“Kami harap dengan semakin banyak pengusaha yang bergabung dalam program MGKR, distribusi minyak goreng hasil DMO akan semakin cepat tersalurkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume ekspor CPO,”imbuh Mendag Zulhas.
Mendag Zulhas mengatakan, kelebihan MINYAKITA dari segi distribusi adalah dapat didistribusikan di pasar rakyat, toko swalayan, dan lokapasar (marketplace). MGKR yang menggunakan merek MINYAKITA juga dapat dikemas dengan kemasan ukuran 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Kemasan MINYAKITA tersebut juga harus mencantumkan informasi HET. MINYAKITA dapat dijual dalam bentuk kemasan bantal (pillow pack), standing pouch, botol, dan jerigen yang tara pangan (food grade).MGKRjuga harus memenuhi izin edar dan Standar Nasional Indonesia (SNI).Selain itu, pelaku usaha yang mendistribusikan MGKR diberikan insentif tambahan berupa faktor pengali kemasan maupun faktor pengali regional dalam skema pemenuhan DMO. Faktor pengali tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin (11/7/2022). Foto: kemenperin.go.id
Kemenperin: Aktivitas Industri Pengolahan Sawit Dongkrak Ekonomi Daerah
JAKARTA, Koranmadura.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri, dengan tujuan antara lain meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis ini terwujud dalam aktivitas industri pengolahan sawit yang kini semakin berkembang di tanah air.
“Industri pengolahan sawit kian berkembang, termasuk yang berada di kawasan industri Dumai. Bahkan, aktivitasnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (13/7/2022).
Dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Dumai, Riau, Senin lalu, Dirjen Industri Agro mengemukakan, industri pengolahan masih mendominasi dalam sumbangsihnya memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 28,08% pada tahun 2021.
Produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi Riau merupakan yang terbesar kedua di Sumatra dan terbesar keenam secara nasional.
“Artinya, PDRB di Riau ini berbasis pada aktivitas sektor manufaktur. Sementara itu, secara khusus di Kota Dumai, kontribusi sektor industri pengolahan lebih dari 60%,” sebutnya.
Pada tahun 2021, perekonomian Riau tumbuh 3,36% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi 1,13% akibat dampak pandemi Covid-19.
Putu menyampaikan bahwa aktivitas industri pengolahan sawit telah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi khususnya di luar Pulau Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah timur Indonesia.
Selain itu, menggerakkan aktivitas produktif kegiatan usaha kebun di sektor industri sawit, khususnya daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdalam).
“Bahkan, multiplier effect dari aktivitas industri pengolahan sawit ini juga, telah menumbuhkan aglomerasi atau kawasan industri baru berbasis sawit seperti di Dumai (Riau), Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Tarjun (Kalimantan Timur), dan Bitung (Sulawesi Utara),” paparnya.
Putu menambahkan, sektor industri pengolahan sawit telah menyerap tenaga kerja langsung tidak kurang dari 5,2 juta orang dan menghidupi hingga 20 juta orang dalam rantai sektor industri ini. Pada tahun 2021, ekspor produk sawit mencapai 40,31 juta ton dengan nilai ekspor US$35,79 miliar, meningkat sebesar 56,63% dari nilai ekspor tahun 2020.
“Dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat cukup signifikan, dari 20% di tahun 2010 menjadi 80% pada 2020. Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010,” ungkapnya.
Putu menegaskan, hilirisasi industri berbasis kelapa sawit merupakan salah satu keberhasilan dari kebijakan pemerintah yang menetapkan sektor ini sebagai program prioritas nasional.
“Saat ini terdapat 168 jenis produk hilir kelapa sawit yang telah mampu diproduksi oleh industri di dalam dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka/nutrisi, bahan kimia/oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan/biodiesel FAME. Sementara pada tahun 2011, hanya ada 54 jenis produk hilir kelapa sawit yang kita produksi,” imbuhnya.
Dalam visi hilirisasi tahun 2045, Indonesia menargetkan akan menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi price setter (penentu harga) CPO global. Adapun sejumlah kebijakan yang perlu dijalankan, antara lain peningkatan produktivitas, hilirisasi pada oleofood, oleokimia, dan biofuel. Selain itu, memperkuat ekosistem, tata kelola, dan capacity building.
Direktur Perwilayahan Industri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menyatakan, di Provinsi Riau terdapat tiga Kawasan Industri yang telah beroperasi dan memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), yaitu Kawasan Industri Dumai di Kota Dumai, Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru dan Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak. Total ketiganya menempati lahan seluas kurang lebih 640 hektare dan ke depan akan terus bertambah seiring masuknya investasi di Riau.
“Kawasan Industri Dumai (KID) telah berkembang pesat, dan saat ini menjadi motor perekonomian baik di Kota Dumai maupun Provinsi Riau,” ungkapnya.
KID saat ini menempati total lahan seluas 316,74 hektare yang selanjutnya akan dikembangkan hingga 2.448 hektare.
Total realisasi investasi KID saat ini hampir Rp1,3 Triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 2.500 orang. Kelengkapan infrastruktur dasar di dalam KID menjadi daya tarik masuknya investasi, ditambah dengan kedekatan akses jalan tol dan pelabuhan.
“Saat ini, terdapat 12 tenant industri yang telah beroperasi di dalam KID, dengan mayoritas sektor industri pengolahan kelapa sawit,” tandasnya.
