Jakarta, benang.id– Pemerintah didorong untuk segera menginisiasi Gerakan Nasional Hemat Energi sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya tekanan krisis energi global.
Dorongan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Dr Anggawira, mengingat eskalasi geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi dunia telah memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari potensi peningkatan subsidi energi, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga risiko kenaikan inflasi.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sisi suplai. Dalam situasi krisis seperti ini, pengelolaan konsumsi energi menjadi kunci. Hipmi mendorong agar Gerakan Nasional Hemat Energi segera dijalankan secara terstruktur, masif, dan terukur,” ujar Anggawira, dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Menurut Hipmi, dengan harga minyak dunia yang berpotensi melampaui asumsi APBN, serta tekanan nilai tukar yang berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS, maka langkah pengendalian konsumsi energi menjadi semakin mendesak untuk menjaga keseimbangan fiskal dan daya beli masyarakat.
Dari Imbauan Menjadi Gerakan Nasional
Hipmi menilai bahwa selama ini kampanye hemat energi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari sekadar himbauan menjadi gerakan nasional lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas.
Gerakan Nasional Hemat Energi diharapkan mencakup:
• Kampanye publik secara masif untuk perubahan perilaku konsumsi energi
• Pengaturan konsumsi energi di sektor industri, gedung perkantoran, dan transportasi
• Penerapan standar efisiensi energi secara bertahap
• Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring konsumsi energi secara real-time
• Integrasi kebijakan energi dengan sektor industri dan transportasi
“Setiap penghematan energi akan berdampak langsung pada pengurangan beban negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Ini adalah langkah cepat yang bisa kita lakukan tanpa menunggu investasi besar di sektor energi,” tegas Anggawira.
Dunia Usaha Siap Jadi Motor Penggerak
Hipmi menegaskan kesiapan dunia usaha untuk menjadi motor penggerak dalam implementasi Gerakan Nasional Hemat Energi melalui:
• Efisiensi penggunaan energi di sektor industri dan operasional bisnis
• Investasi pada teknologi hemat energi dan ramah lingkungan
• Pelaksanaan audit energi secara berkala
• Integrasi efisiensi energi dalam strategi bisnis jangka panjang
“Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing usaha di tengah tekanan global,” tambahnya.
Dorongan Kebijakan Konkret
Agar Gerakan Nasional Hemat Energi berjalan efektif, Hipmi mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain:
1. Memberikan insentif fiskal dan pembiayaan bagi pelaku usaha yang melakukan efisiensi energi
2. Menyusun roadmap nasional penghematan energi yang terintegrasi lintas sektor
3. Memperkuat regulasi dan standar efisiensi energi nasional
4. Mendorong digitalisasi sistem energi nasional untuk transparansi konsumsi
5. Melibatkan sektor swasta secara aktif dalam implementasi program
Momentum Menuju Kedaulatan Energi
Hipmi menekankan bahwa krisis energi harus dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui efisiensi dan transformasi sistem energi.
“Hemat energi hari ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi merupakan investasi strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri,” tutup Anggawira. (*/GK)
