Jakarta, benang.id – Dunia usaha tetap optimistis terhadap perekonomian nasional setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Demikian ditegaskan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Ade Jona Prasetyo.
Ade Jona mengatakan kalangan pengusaha menghormati keputusan Gibran. Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto dan lembaga negara yang segera menjalankan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi.
“Dunia usaha menghormati keputusan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami juga mengapresiasi Presiden Prabowo dan MPR yang memastikan proses transisi berjalan tertib sesuai konstitusi. Kepastian proses ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha,” kata Ade Jona dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, pergantian Wakil Presiden merupakan perkembangan politik penting, tetapi tidak berarti kegiatan ekonomi dan dunia usaha harus berhenti. Pemerintahan tetap berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, sementara kementerian dan lembaga tetap mempunyai tanggung jawab melaksanakan program pembangunan.
Karena itu, Ade Jona mengajak pelaku usaha untuk tetap menjalankan investasi, produksi, ekspansi, dan perekrutan tenaga kerja sesuai rencana bisnis masing-masing. Ia menilai sikap menunggu secara berlebihan justru dapat mengurangi momentum pertumbuhan ekonomi.
“Kami mengajak seluruh pengusaha muda di daerah agar tetap bekerja, menjaga kegiatan usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Perekonomian nasional tidak boleh kehilangan momentum hanya karena sedang berlangsung proses transisi pada satu jabatan pemerintahan,” ujarnya.
Ade Jona menilai pemerintah perlu memberikan kepastian bahwa kebijakan ekonomi prioritas tetap berlanjut. Agenda hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, ekonomi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia harus tetap dijalankan secara konsisten.
Menurutnya, dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan arah kebijakan yang dapat diperkirakan. Investasi biasanya direncanakan untuk jangka panjang sehingga pelaku usaha memperhatikan kesinambungan kebijakan lebih dari pergantian figur.
“Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan hal yang paling dibutuhkan pengusaha. Selama pemerintahan tetap bekerja dan proses politik berjalan sesuai aturan, dunia usaha akan tetap mempunyai dasar untuk melanjutkan investasi,” katanya.
Terkait sosok pengganti, Ade Jona berharap Presiden mengusulkan figur yang dapat melengkapi kepemimpinannya serta langsung bekerja tanpa membutuhkan waktu adaptasi terlalu panjang. Calon Wakil Presiden juga diharapkan memahami kebutuhan dunia usaha, pekerja, dan perekonomian daerah.
Menurutnya, Wakil Presiden berikutnya harus mampu membantu Presiden mengoordinasikan penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan daya saing pengusaha Indonesia.
“Kita membutuhkan figur yang memahami bahwa investasi harus berujung pada kegiatan produksi dan penciptaan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi harus membuka kesempatan bagi pengusaha daerah, UMKM, dan generasi muda untuk naik kelas,” ujar Ade Jona.
Ia menekankan bahwa Hipmi tidak ingin berspekulasi mengenai nama calon. Penentuan figur merupakan kewenangan Presiden dan proses pemilihannya berada di MPR. Hipmi akan menghormati mekanisme tersebut selama dilaksanakan secara terbuka dan sesuai konstitusi.
Ade Jona juga berharap calon Wakil Presiden mempunyai kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok, mulai dari pengusaha, pekerja, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga generasi muda. Kemampuan tersebut dibutuhkan agar kebijakan pusat dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang nyata di daerah.
“Indonesia merupakan negara besar dengan kondisi daerah yang berbeda. Wakil Presiden perlu mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah agar investasi dan kesempatan kerja tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota tertentu,” katanya.
Menurut Ade Jona, stabilitas politik mempunyai hubungan erat dengan kelangsungan usaha. Namun, stabilitas tidak berarti menghilangkan kritik dan perbedaan pandangan. Stabilitas yang sehat tumbuh dari hukum yang dihormati, institusi yang bekerja, dan komunikasi yang terbuka.
Ia meyakini Indonesia memiliki pengalaman dan perangkat konstitusional untuk mengelola transisi tersebut secara dewasa. Proses yang tertib akan menjadi sinyal bahwa demokrasi dan perekonomian nasional tetap berfungsi.
“Hipmi optimistis Presiden Prabowo mampu menjaga pemerintahan tetap solid. Pengusaha muda akan terus menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan ekonomi, memperluas investasi, memperkuat UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan,” tutup Ade Jona. (*/GK)
