Jakarta, benang.id – Pemerintah baru saja menerbitkan 8 Program Paket Kebijakan Ekonomi 2025. Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menilai kebijakan ini sebagai respons cepat untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi UMKM, generasi muda, dan sektor riil untuk berkembang.
“Paket kebijakan tersebut membawa harapan baru bagi dunia usaha di tengah dinamika global dan ancaman perlambatan ekonomi. Hipmi melihat program ini menjawab kebutuhan mendesak pelaku usaha muda dan UMKM, mulai dari perluasan akses lapangan kerja, dukungan bagi pekerja sektor pariwisata, sampai penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi OSS. Namun kunci keberhasilannya ada pada implementasi di lapangan yang harus tepat sasaran, transparan, dan inklusif,” ujar Anggawira, dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).
Hipmi menilai sejumlah program prioritas yang diluncurkan pemerintah memiliki dampak strategis, di antaranya:
* Program Magang Fresh Graduate dengan skema link-and-match industri untuk mengurangi pengangguran terdidik.
* Keringanan pajak sektor pariwisata dan F&B yang diyakini mampu mendorong daya saing dan meningkatkan konsumsi domestik.
* Bantuan pangan dan perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk driver online, yang mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan.
* Deregulasi dan integrasi RDTR digital ke OSS guna mempercepat investasi serta mempermudah pengusaha muda memulai dan mengembangkan usaha.
* Dukungan terhadap UMKM dan gig economy agar lebih kompetitif di pasar lokal maupun global.
Meski demikian, Hipmi mengingatkan perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi berjalan konsisten. Selain itu, pendampingan dan edukasi bagi UMKM serta pekerja digital juga harus diperkuat agar fasilitas yang disediakan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.
“Evaluasi berkala dan komunikasi terbuka dengan pelaku usaha juga penting untuk mengantisipasi hambatan. Jangan sampai manfaat kebijakan hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga harus menjangkau daerah-daerah,” tambah Anggawira.
Sebagai mitra strategis pemerintah, Hipmi berkomitmen untuk mengawal implementasi paket kebijakan ekonomi ini dengan menghadirkan masukan dari dunia usaha muda, memperkuat ekosistem kewirausahaan, serta memastikan kebijakan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif, inovatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (*/GK)
