Jakarta, benang.id – Sekjen BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar harus tetap dijaga sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional, menyusul terjadinya transisi kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Anggawira yang Sekretaris Jenderal Himpunan Alumni IPB (HA IPB) menilai peristiwa ini semestinya tidak dipandang semata sebagai pergantian figur, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas kelembagaan sektor jasa keuangan.
“Hipmi menghormati sepenuhnya kewenangan negara dalam proses transisi dan pengisian kepemimpinan OJK. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan kesinambungan kebijakan, penguatan tata kelola, serta komunikasi regulasi yang jelas agar stabilitas pasar dan kepercayaan investor tetap terjaga,” ujar Anggawira, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Menurutnya, dinamika pasar yang terjadi menjadi pengingat bahwa kredibilitas sistem keuangan sangat ditentukan oleh transparansi, konsistensi penegakan aturan, dan independensi regulator. Dunia usaha membutuhkan kepastian, bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga kejelasan arah kebijakan jangka menengah dan panjang.
“Sebagai representasi pengusaha muda dan komunitas intelektual-alumni perguruan tinggi, kami berpandangan bahwa kepemimpinan regulator ke depan harus diisi oleh figur yang berintegritas, profesional, independen, serta memahami keterkaitan erat antara stabilitas sektor keuangan, pasar modal, dan pertumbuhan sektor riil,” tegas Anggawira.
Hipmi menekankan bahwa pasar keuangan yang sehat tidak hanya diukur dari pergerakan indeks, tetapi dari kemampuannya menjadi sumber pembiayaan produktif bagi dunia usaha, khususnya UMKM, startup, dan pelaku industri berbasis inovasi yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja.
“Reformasi sektor jasa keuangan harus diarahkan untuk memperkuat perlindungan investor ritel, memperluas akses pembiayaan yang adil, serta mendorong pasar keuangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi riil,” lanjutnya.
Hipmi juga mendorong agar proses penguatan kelembagaan OJK ke depan dilakukan secara terbuka, berbasis meritokrasi, dan melibatkan dialog aktif dengan pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan komunitas akademik.
“Stabilitas dan pertumbuhan bukan dua hal yang saling meniadakan. Dengan tata kelola yang kuat dan regulator yang kredibel, sektor keuangan justru dapat menjadi akselerator pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Anggawira. (*/GK)
