Jakarta, benang.id — Pembicaraan mengenai ruang publik pada akhirnya membawa persoalan kembali kepada pemerintah dan kebijakan perkotaan. Ketersediaan lahan di Jakarta berhadapan dengan beragam kebutuhan, termasuk hunian, infrastruktur, kegiatan ekonomi, dan fasilitas sosial. Dalam situasi tersebut, ruang publik membutuhkan perencanaan yang jelas dan dukungan kebijakan agar tidak terus tersisih oleh kepentingan lain.
Namun, ukuran keberhasilan tidak dapat berhenti pada berapa banyak taman dibangun atau berapa luas ruang terbuka yang tersedia. Pemerintah juga perlu melihat apakah warga dapat mencapai tempat tersebut, apakah penggunaannya terjangkau, dan apakah berbagai kelompok masyarakat merasa diterima di dalamnya.
Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta menyoroti kesenjangan akses pejalan kaki menuju fasilitas pelayanan publik. Ia menceritakan perjalanan dari halte transportasi umum menuju rumah sakit yang dirasakannya tidak memadai bagi pejalan kaki, termasuk orang yang membawa anak atau pasien yang membutuhkan pendampingan.
Contoh tersebut memperluas pengertian ruang publik. Akses terhadap fasilitas tidak cukup dinilai dari keberadaan gedung atau layanan di suatu kawasan. Jalur untuk mencapainya juga menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan layanan itu.
Ruang publik yang inklusif harus memperhatikan pejalan kaki, penyandang disabilitas, anak-anak, orang lanjut usia, serta warga yang mempunyai keterbatasan waktu dan biaya. Kualitas akses menjadi bagian dari kualitas layanan kota.
Diskusi itu juga memperlihatkan pentingnya mempertemukan pengetahuan warga, perspektif akademisi, pengalaman komunitas, dan tanggung jawab pemerintah. Tidak satu pun pihak mempunyai seluruh jawaban secara sendiri-sendiri.
Pemerintah mempunyai peran penting dalam penyediaan infrastruktur, perencanaan, dan kebijakan. Sementara itu, warga memiliki pengetahuan tentang kebutuhan sehari-hari, kebiasaan lingkungan, serta cara-cara ruang dapat digunakan dan dihidupkan.
Keduanya perlu bertemu dalam proses yang memungkinkan masyarakat tidak hanya dimintai pendapat, tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan dan pengelolaan ruang.
Dengan demikian, pembangunan ruang publik tidak cukup diperlakukan sebagai proyek fisik. Ia perlu menjadi bagian dari kebijakan yang menghubungkan tata ruang, akses transportasi, pelayanan publik, kehidupan kebudayaan, dan partisipasi masyarakat.
Menata Ulang Ukuran Kota yang Berhasil
Jakarta yang terus berkembang menghadapi pertanyaan mendasar mengenai tujuan pembangunan. Apakah kota yang berhasil cukup ditandai oleh bangunan yang semakin modern, fasilitas yang semakin lengkap, dan aktivitas ekonomi yang semakin besar? Ataukah keberhasilan juga harus diukur dari kemampuan warga menjalani kehidupan yang saling terhubung?
Para pembicara dalam diskusi Imagine Jakarta menawarkan jawaban yang berangkat dari sisi kehidupan sehari-hari. Kota yang baik bukan hanya kota yang menyediakan tempat, melainkan kota yang memungkinkan tempat itu menjadi bagian dari kehidupan bersama.
Ruang publik yang bermakna dapat berupa taman, perpustakaan, pasar, tempat pertunjukan, lapangan lingkungan, atau ruang sederhana yang dikelola komunitas. Bentuk fisiknya bisa berbeda, tetapi fungsi sosialnya mempunyai kesamaan: memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertemu, berinteraksi, membangun kepercayaan, dan membicarakan kepentingan bersama.
Karena itu, evaluasi terhadap ruang publik perlu melampaui hitungan fasilitas. Pertanyaan pentingnya adalah apakah ruang tersebut digunakan secara berkelanjutan, apakah orang dari latar belakang berbeda dapat mengaksesnya, apakah kegiatan warga dapat tumbuh, dan apakah hubungan sosial yang terbentuk di dalamnya mempunyai kesempatan untuk bertahan.
Ukuran semacam itu tidak meniadakan pentingnya pembangunan fisik. Sebaliknya, ia membantu memastikan bahwa infrastruktur benar-benar melayani kehidupan masyarakat.
Kota juga perlu memberi perhatian kepada ruang-ruang kecil yang sering luput dari perencanaan besar: tempat berkumpul warga, lapangan serbaguna, ruang komunitas, serta tempat yang telah lama digunakan untuk kegiatan budaya dan sosial. Ruang semacam itu mungkin tidak selalu terlihat megah, tetapi dapat mempunyai arti besar bagi orang-orang yang menghidupinya.
Pada saat yang sama, kebutuhan akan ruang publik tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif warga. Tanpa dukungan kebijakan, pendanaan, akses yang layak, dan jaminan keterbukaan, ruang yang dikelola komunitas pun dapat menghadapi keterbatasan.
Tantangan Jakarta adalah membangun hubungan yang lebih seimbang antara fasilitas publik, kepentingan ekonomi, dan kemampuan warga menentukan kehidupan kotanya sendiri. (habis */GK)
