Lumajang, benang.id – Empat hari sebelum Gunung Semeru kembali meletus, Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) melalui Program Monitoring Disaster Impact (MDI) telah memberikan pelatihan intensif kepada sejumlah relawan lokal di Kecamatan Pronojiwo. Pelatihan ini menekankan pentingnya ketangguhan relawan, pemahaman manajemen penanganan bencana, serta penguatan kearifan lokal sebagai garda terdepan penyelamatan warga dalam kondisi darurat.
Ketika erupsi terjadi pada 19 November 2025, para relawan ini terbukti mampu menjalankan apa yang telah dilatihkan: membentuk tim solid, cepat merespon, melakukan pendataan masyarakat terdampak (BNBA), memusatkan pengungsi ke dua titik utama (SDN Supiturang 04 dan SMPN Pronojiwo 02), serta membantu warga yang mengungsi mandiri ke rumah saudara di desa sekitar. Namun, dalam waktu tiga hari situasi berubah drastis.
Pengambilalihan Posko dan Lemahnya Pemahaman Penanganan Bencana
Mulai 25 November 2025, seluruh manajemen Posko Induk Kecamatan Pronojiwo yang sebelumnya berjalan baik di bawah koordinasi Camat Pronojiwo dan TRC lokal diambil alih sepihak oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Tindakan ini bukan hanya menimbulkan kekecewaan masyarakat, melainkan juga mencederai semangat relawan kearifan lokal yang telah bekerja sejak hari pertama erupsi.
Laporan masyarakat yang masuk kepada MDI JKJT menyebutkan: Relawan lokal tidak lagi diberi ruang berperan dalam manajemen posko. Bantuan logistik dialihkan ke kantor kecamatan yang kini berubah fungsi menjadi kantor BPBD. Bahkan, relawan lokal yang semula bekerja dengan spirit kemanusiaan diposisikan sebagai pekerja bayaran/kuli, sehingga merusak nilai kerelawanan dan mentalitas tangguh yang telah dibangun.
Seorang warga Pronojiwo menyampaikan dalam laporan resminya kepada Ketua Umum JKJT yang juga memimpin program MDI, Agustinus Tedja GK Bawana. “Hari ini kantor Kecamatan Pronojiwo beralih fungsi jadi kantor BPBD. Barang bantuan mulai dipindahkan. Relawan lokal kini dijadikan kuli dan diupah oleh BPBD. Ngeri, Ayah,” ujar warga itu, kepada Ketum JKJT yang akrab disapa ayah Tedja.
Laporan lain juga menyoroti bahwa warga yang sudah memiliki hunian tetap (Huntap) di Sumbermujur justru memenuhi titik pengungsian, sementara warga terdampak yang mengungsi mandiri di rumah keluarga tidak terurus dengan baik.
Ada Kesalahan Serius dalam Pemahaman Manajemen Bencana
Agustinus Tedja GK Bawana, menegaskan bahwa tindakan BPBD Kabupaten Lumajang ini merupakan bentuk mismanajemen dan arogansi kebijakan yang tidak boleh terjadi dalam penanganan bencana.
“Kearifan lokal adalah kekuatan utama yang seharusnya didukung, bukan dipinggirkan.
BPBD semestinya memperkuat struktur kecamatan tangguh, bukan mengambil alih dengan cara yang melemahkan relawan lokal. Ini bukan hanya salah langkah—ini melukai nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan bencana bukan ajang seremonial, tetapi kerja mitigasi berkelanjutan yang mengedepankan: komunikasi struktural, koordinasi terpadu, pemberdayaan relawan lokal yang sudah paham medan, karakter wilayah, dan psikologi warga.
JKJT dan MDI kemudian menyerukan agar Bupati Lumajang turun tangan, dan segera melakukan evaluasi menyeluruh:
1. Mengembalikan fungsi posko kecamatan kepada struktur kecamatan tangguh, sesuai standar manajemen bencana.
2. Menegakkan prinsip kearifan lokal sebagai pilar utama penanganan darurat Semeru.
3. Merehabilitasi kembali semangat relawan yang telah dikecilkan perannya.
4. Memastikan hak warga terdampak—baik yang mengungsi di titik resmi maupun mandiri—dipenuhi dengan adil.
“Kami menginformasikan hal ini kepada publik agar semua pihak dapat melihat persoalan sebenarnya: ada pemahaman yang keliru dalam pengelolaan bencana, dan ini harus diperbaiki bersama,” tandas Ag Tedja Bawana. (*/GK)
