Jakarta, benang.id — Industri sawit Indonesia masih menunjukkan kinerja yang solid, tetapi berada dalam tekanan yang semakin kompleks, baik dari dalam negeri maupun dari pasar global. Industri sawit sedang menghadapi krisis yang luar biasa, dan menghadapi tantangan yang semakin berat ke depannya.
Demikian disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, dalam keynote speech-nya pada acara Konferensi Pers dan Buka Puasa Bersama Gapki, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Turut berbicara dalam acara tersebut M Hadi Sugeng –Sekjen Gapki, Ernest Gunawan –Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), dan Sahat Sinaga– Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). Hadir pula sejumlah asosiasi sawit, perwakilan pemerintah, pengamat, dan akademisi.
“Terus terang kita sedang menghadapi krisis yang luar biasa. Semoga kita semua bisa menghadapi krisis ini dengan baik, artinya kapal kita tidak sampai tenggelam,” ujar Eddy Martono.
Menurut catatan Gapki, jelas Eddy, industri sawit masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional, bahkan di tengah berbagai tekanan global. “Industri sawit membuktikan bahwa dalam kondisi sesulit apa pun masih bisa berjalan. Ini industri yang luar biasa dan sangat strategis bagi ekonomi Indonesia,” tukasnya.
Menunjukkan trend positif
Dalam paparannya, Sekjen Gapki Hadi Sugeng mengungkapkan bahwa secara umum kinerja industri sawit nasional sepanjang 2025 masih menunjukkan tren positif. Produksi minyak sawit Indonesia tercatat meningkat sekitar 7%, dengan total produksi mencapai sekitar 56 juta ton. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 5%.
Kata Hadi Sugeng, permintaan global terhadap sawit pada 2025 masih cukup solid. “Untuk ekspor, alhamdulillah masih bisa tumbuh 9,5%, sebesar 32,3 juta ton daripada tahun sebelumnya 29 juta ton. Sehingga nilai ekspor kita sekitar US$ 35 miliar atau hampir Rp600 triliun. Konsumsi domestik juga meningkat, 3,8%. Jadi secara umum 2025 ini masih cukup baik,” tandas Hadi Sugeng.
Namun di balik catatan positif itu, Ketua Umum Gapki mengingatkan adanya sejumlah persoalan serius yang berpotensi mengganggu keberlanjutan industri sawit ke depan.
Tekanan terbesar datang dari kondisi geopolitik global salah satunta terkait konflik di kawasan Timur Tengah. Hal itu berdampak langsung terhadap jalur perdagangan dan biaya logistik ekspor. Eddy menilai pengiriman minyak sawit melalui jalur perdagangan utama khususnya yang melewati kawasan Selat Hormuz dan Terusan Suez, kini menghadapi risiko tinggi.
Imbasnya, sejumlah perusahaan terpaksa mengalihkan jalur pengiriman dengan memutar melalui Tanjung Harapan (Cape Town) di Afrika Selatan. “Biaya logistik naik sangat tinggi. Freight dan insurance bisa naik sampai sekitar 50 persen. Ini tentu menjadi tekanan besar bagi ekspor kita,” imbuhnya. Ekspor sawit Indonesia memang masih tetap berjalan, namun harus memikul biaya yang jauh lebih mahal.
Selain itu, industri sawit pun menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan global, termasuk rencana implementasi EUDR (European Union Deforestation Regulation). Regulasi ini menuntut komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa bebas dari deforestasi, yang berpotensi menjadi hambatan bagi ekspor sawit jika tidak diantisipasi secara serius.
“Namun, persoalan utama justru terletak pada kesiapan sektor hulu, terutama terkait legalitas lahan perkebunan rakyat. Saat ini masih banyak masalah ilegalitas di tingkat petani yang harus diselesaikan, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama, terutama bagi pemerintah,” jelas Eddy Martono.
Penertiban kawasan hutan
Sementara itu di dalam negeri, kebijakan domestik juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri sawit. Antara lain terkait penertiban kawasan hutan yang berdampak pada pengambilalihan sejumlah perkebunan sawit oleh negara. Data Gapki menyebutkan, sekitar 1,2 juta hektare lahan sawit telah diambil alih oleh negara dari total sekitar 4,2 juta ha yang dikategorikan pemerintah berada dalam kawasan hutan.
Eddy menilai kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap produksi nasional ke depan. “Apakah nanti akan berpengaruh terhadap produksi atau tidak, kita masih harus melihat bagaimana pengelolaannya setelah diambil alih oleh negara,” tukasnya.
Persoalan lainnya adalah lambatnya pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini, menurut Gapki, sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang masih relatif rendah. Jika program PSR berjalan optimal, produksi sawit nasional berpotensi jauh lebih besar dari capaian saat ini yang 56 juta ton per tahun.
Pembentukan badan sawit
Dalam kesempatan yang sama, Sahat Sinaga dari DMSI mengusulkan pembentukan badan sawit nasional yang mengintegrasikan pengelolaan industri sawit dari hulu hingga hilir. Menurutnya, badan sawit nasional iini akan dapat mengatasi berbagai persoalan tata kelola industri sawit.
“Model ini berhasil diterapkan di Malaysia melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), yang membuat pengambilan kebijakan lebih cepat dan terkoordinasi. Selain itu, keberadaan lembaga tersebut juga penting untuk memperbaiki sistem data industri sawit nasional yang selama ini belum terintegrasi,” jelas Sahat. (*/GK)
