Ketika angka pertumbuhan membaik, tetapi kehidupan sebagian rakyat belum tentu ikut membaik
Oleh: Agustinus Tedja Bawana *)
Ada sebuah pertanyaan yang barangkali tidak nyaman diajukan di tengah gemuruh optimisme pembangunan: benarkah kita sedang bergerak menuju kehidupan yang lebih baik, atau justru semakin pandai menampilkan keberhasilan sambil membiarkan persoalan mendasar tumbuh di bawah permukaan?
Pertanyaan ini bukan lahir dari keinginan untuk menolak pembangunan. Bukan pula untuk menafikan kerja keras pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Justru sebaliknya, pertanyaan ini perlu diajukan karena pembangunan terlalu penting untuk hanya dinilai dari apa yang terlihat, diumumkan, dan dirayakan.
Kita mengenal angka pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, penyerapan anggaran, dan berbagai program kesejahteraan. Semua itu penting. Namun, ada ukuran lain yang tidak boleh diabaikan: apakah seorang ayah semakin mampu menghidupi keluarganya? Apakah seorang ibu memperoleh kepastian bahwa anaknya dapat tumbuh sehat dan terlindungi? Apakah anak-anak dari keluarga sederhana mempunyai kesempatan yang sungguh-sungguh setara untuk meraih masa depan?
Jika pertanyaan-pertanyaan itu belum memperoleh jawaban yang memadai, kita perlu berani memeriksa kembali makna kemajuan yang selama ini kita banggakan.
Kemajuan yang tidak selalu sampai ke ruang makan rakyat
Mari kita mulai dari sesuatu yang paling dekat: kehidupan keluarga. Seseorang mungkin tercatat bekerja, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebuah keluarga mungkin tidak tercatat miskin menurut kategori statistik tertentu, tetapi satu kali sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan biaya pendidikan dapat menjatuhkannya ke dalam kesulitan.
Seorang lulusan perguruan tinggi mungkin memiliki ijazah, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang sesuai. Seorang petani mungkin berhasil menghasilkan pangan, tetapi masih berhadapan dengan ketidakpastian harga dan biaya produksi. Pelaku usaha kecil mungkin tetap membuka usahanya setiap hari, tetapi keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, bukan mengembangkan kehidupan.
Di sinilah kita harus membedakan dua hal yang sering dipertukarkan: pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kesejahteraan. Keduanya berhubungan, tetapi tidak selalu berjalan beriringan dengan kecepatan yang sama. Pertumbuhan dapat menciptakan peluang, tetapi pemerataan kesempatan, kualitas pekerjaan, akses pendidikan, dan perlindungan sosial menentukan seberapa jauh peluang itu benar-benar dinikmati masyarakat.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah ekonomi tumbuh. Persoalan yang lebih mendasar ialah siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan siapa yang terus tertinggal.
Kita tidak boleh buru-buru menyebut pembangunan gagal hanya karena masih ada kemiskinan. Namun, kita juga tidak boleh menganggap pembangunan berhasil sepenuhnya hanya karena angka pertumbuhan menunjukkan hasil positif. Kritik yang sehat harus berani menolak kedua penyederhanaan tersebut.
Malang dan Jawa Timur: jangan sampai yang terlihat ramai dianggap sudah sejahtera
Malang Raya merupakan contoh menarik untuk membaca persoalan ini. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, pusat jasa, perdagangan, dan aktivitas anak muda. Kabupaten Malang memiliki wilayah pertanian, industri, serta komunitas pedesaan yang beragam. Kota Batu berkembang dengan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.
Aktivitas ekonomi yang hidup tentu merupakan modal penting. Namun, keramaian kota, pertumbuhan usaha, dan meningkatnya aktivitas pariwisata tidak otomatis menjelaskan kondisi seluruh penduduk.
Kita perlu bertanya: bagaimana nasib pekerja dengan penghasilan tidak tetap? Bagaimana peluang kerja bagi lulusan baru? Bagaimana keluarga berpenghasilan rendah menghadapi biaya tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari? Bagaimana petani dan pekerja informal mempertahankan penghidupannya? Apakah setiap anak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan perlindungan?
Pertanyaan semacam ini bukan tuduhan terhadap suatu daerah. Justru inilah cara yang sehat untuk mencintai daerah: tidak berhenti pada kebanggaan, tetapi bersedia memeriksa kenyataan.
Jawa Timur pun perlu dibaca dengan cara yang sama. Kekuatan industri, perdagangan, pertanian, dan jasa merupakan modal pembangunan. Namun, keberhasilan regional tidak cukup diukur melalui besarnya kegiatan ekonomi. Ia juga perlu diukur melalui kualitas pekerjaan, ketahanan keluarga, pemerataan layanan publik, dan kemampuan daerah menjaga lingkungan.
Kita perlu berhati-hati terhadap sebuah ilusi: ketika sebuah daerah semakin berkembang secara fisik, kita menganggap kehidupan seluruh penduduknya pasti ikut membaik.
Padahal, kemajuan sebuah kota dapat berlangsung bersamaan dengan kerentanan sebagian warganya. Keduanya bukan kontradiksi yang mustahil. Justru karena itulah data harus diperiksa hingga ke tingkat kelompok masyarakat dan wilayah terkecil.
Persoalan paling berbahaya adalah ketika kemiskinan melahirkan kemiskinan berikutnya
Kemiskinan bukan hanya perkara kekurangan uang. Dalam banyak keadaan, kemiskinan merupakan rangkaian keterbatasan yang saling mengunci.
Keluarga dengan pendapatan terbatas menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan gizi dan pendidikan. Anak yang tidak memperoleh dukungan belajar memadai berisiko kehilangan kesempatan. Ketika memasuki usia kerja, keterbatasan keterampilan dapat mempersempit pilihan pekerjaan. Pendapatan yang rendah kemudian diwariskan sebagai kerentanan kepada generasi berikutnya.
Tidak semua keluarga miskin mengalami jalur yang sama. Banyak orang berhasil keluar dari keterbatasan melalui kerja keras, pendidikan, dukungan keluarga, dan kesempatan yang tepat. Namun, keberhasilan individual tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hambatan struktural yang dialami banyak keluarga lainnya.
Di sinilah kebijakan publik seharusnya bekerja. Bantuan sosial dibutuhkan untuk melindungi keluarga dari guncangan. Pendidikan dibutuhkan untuk memperluas kesempatan. Pelatihan kerja harus terhubung dengan kebutuhan pasar kerja yang nyata. Pelayanan kesehatan harus mudah diakses. Kebijakan ekonomi perlu memberi ruang bagi usaha kecil dan pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak.
Jika semua itu berjalan sendiri-sendiri, hasilnya dapat terbatas. Keluarga menerima bantuan hari ini, tetapi kembali terpuruk ketika bantuan berhenti. Anak memperoleh kesempatan sekolah, tetapi tidak mendapat dukungan belajar yang memadai. Pekerja mengikuti pelatihan, tetapi tidak menemukan pekerjaan setelah lulus.
Maka, pertanyaan kita bukan lagi sekadar berapa banyak program yang dilaksanakan. Pertanyaan yang lebih penting ialah: apakah rangkaian program itu benar-benar memutus mata rantai kerentanan?
Anak-anak: indikator yang paling jujur tentang masa depan kita
Ada satu kelompok yang semestinya menjadi pusat perhatian dalam setiap pembicaraan mengenai masa depan bangsa: anak-anak. Sering kali kita membicarakan anak dalam konteks pendidikan, perlindungan, kesehatan, atau kasus kekerasan secara terpisah. Padahal, kehidupan anak tidak terbagi menurut batas administrasi lembaga.
Anak tumbuh di dalam keluarga, berinteraksi di sekolah, hidup dalam lingkungan sosial, dan kini semakin banyak menghabiskan waktu di ruang digital. Apa yang terjadi pada satu bagian kehidupannya dapat memengaruhi bagian lainnya.
Anak yang mengalami tekanan ekonomi keluarga mungkin kesulitan berkonsentrasi belajar. Anak yang menjadi korban perundungan dapat kehilangan rasa aman. Anak yang terpapar eksploitasi digital memerlukan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Anak yang tidak memperoleh pengasuhan memadai membutuhkan dukungan yang tidak selalu dapat disediakan oleh keluarganya sendiri.
Karena itu, perlindungan anak tidak boleh sekadar menjadi slogan pada peringatan hari tertentu atau respons sesaat setelah sebuah kasus menyita perhatian publik. Kita perlu membangun sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, menyediakan layanan yang mudah dijangkau, melindungi identitas korban, dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.
Media juga memegang peran penting. Pemberitaan tentang anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan mengeksploitasi penderitaan demi perhatian publik. Yang perlu diperjuangkan bukan hanya agar kasus menjadi viral, melainkan agar korban memperoleh perlindungan dan penyebab masalah ditangani.
Ukuran keberhasilan masyarakat bukan hanya berapa banyak anak yang bersekolah. Kita juga harus bertanya apakah mereka aman, sehat, didengar, memperoleh kesempatan berkembang, dan mempunyai harapan terhadap masa depan. Sebab, ketika anak kehilangan kesempatan tumbuh secara utuh, yang dipertaruhkan bukan hanya kehidupan seorang anak. Yang dipertaruhkan adalah kualitas generasi berikutnya.
Ketika masalah membesar, mengapa kita selalu terlambat bertindak?
Kita sering menyaksikan pola yang berulang. Sebuah persoalan muncul, perhatian publik meningkat, pejabat memberikan pernyataan, program diumumkan, dan masyarakat menunggu perubahan. Namun, setelah perhatian beralih kepada persoalan lain, kita tidak selalu mengetahui apakah akar masalahnya telah diselesaikan.
Pola seperti ini perlu diperiksa dengan jujur. Bukan untuk menganggap semua program gagal, melainkan untuk memastikan bahwa keberhasilan tidak berhenti pada kegiatan dan pencitraan administratif.
Dalam tata kelola publik, ada perbedaan mendasar antara keluaran dan hasil. Keluaran adalah sesuatu yang dapat dihitung secara langsung: jumlah bantuan yang disalurkan, jumlah pelatihan yang diselenggarakan, jumlah fasilitas yang dibangun, atau jumlah peserta yang dilayani.
Hasil adalah perubahan nyata: apakah pendapatan keluarga membaik, apakah lulusan memperoleh pekerjaan, apakah anak kembali bersekolah, apakah kasus kekerasan dapat dicegah, dan apakah risiko bencana berkurang.
Kita membutuhkan keduanya. Namun, jika laporan keberhasilan hanya berisi keluaran tanpa mengukur hasil, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Lebih jauh lagi, persoalan sosial sering melampaui batas kewenangan satu lembaga. Kemiskinan berkaitan dengan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan. Perlindungan anak berkaitan dengan keluarga, sekolah, masyarakat, layanan sosial, dan penegakan hukum.
Ketika setiap lembaga hanya mengerjakan bagiannya tanpa koordinasi yang memadai, warga dapat terjebak di antara berbagai pintu pelayanan. Karena itu, perbaikan sistem tidak cukup dengan menambah program. Kita perlu memperjelas tanggung jawab, menyatukan perencanaan, membuka data yang relevan, dan memastikan adanya mekanisme evaluasi serta koreksi.
Dunia sedang berubah, tetapi apakah kita sedang menyiapkan masyarakat untuk menghadapinya? Persoalan lokal tidak berdiri sendiri. Konflik geopolitik, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, perkembangan kecerdasan buatan, dan perubahan struktur pekerjaan dapat membawa dampak sampai ke keluarga di daerah.
Kenaikan harga energi dapat memengaruhi biaya produksi dan transportasi. Cuaca ekstrem dapat mengganggu penghasilan petani. Perubahan teknologi dapat membuka peluang baru, tetapi juga mengurangi kebutuhan terhadap jenis pekerjaan tertentu. Arus informasi digital dapat memperluas pengetahuan, sekaligus memperbesar risiko penipuan dan manipulasi.
Kita tidak dapat mengendalikan seluruh perubahan global. Namun, kita dapat memperkuat kesiapan masyarakat. Petani membutuhkan akses terhadap informasi, teknologi, pasar, dan perlindungan dari risiko yang dapat dikelola. Pekerja membutuhkan kesempatan meningkatkan keterampilan. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang membangun kemampuan berpikir kritis, bukan sekadar kemampuan menghafal. Masyarakat membutuhkan literasi digital agar tidak mudah menjadi korban penipuan dan informasi palsu.
Pemerintah perlu membangun ketahanan pangan, energi, dan lingkungan. Dunia usaha perlu mempersiapkan pekerja menghadapi perubahan teknologi. Perguruan tinggi harus membantu masyarakat memahami persoalan melalui penelitian yang dapat diterapkan. Media perlu menjaga mutu informasi di tengah persaingan perhatian. Masa depan tidak cukup dihadapi dengan optimisme. Optimisme harus disertai kesiapan, pengetahuan, dan kemampuan memperbaiki diri.
Kritik bukan kebencian, dan optimisme bukan alasan untuk diam
Dalam kehidupan publik, kritik sering kali disalahpahami sebagai sikap memusuhi. Sebaliknya, dukungan kadang dianggap sebagai kewajiban untuk menerima semua keputusan tanpa pertanyaan.
Kedua cara pandang tersebut tidak sehat. Kritik yang bertanggung jawab tidak bertujuan menjatuhkan seseorang. Kritik bertujuan menguji keputusan, menemukan kelemahan, memperbaiki pelaksanaan, dan mencegah kesalahan berulang. Sebaliknya, optimisme yang sehat bukan berarti menutup mata terhadap kesulitan, melainkan percaya bahwa masalah dapat diatasi jika dihadapi secara jujur.
Kita tidak perlu memilih antara mengakui kemajuan dan membicarakan kekurangan. Kita dapat menghargai keberhasilan sekaligus menuntut perbaikan. Kita juga tidak boleh membiarkan kritik berubah menjadi tuduhan tanpa bukti, penyebaran kabar yang belum terverifikasi, atau penghakiman terhadap orang maupun kelompok tertentu.
Jika kita ingin memperbaiki keadaan, setiap klaim harus dapat diperiksa. Setiap kebijakan harus dapat dievaluasi. Setiap penyimpangan harus ditangani melalui mekanisme yang sah. Dan setiap warga harus memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman tanpa takut diabaikan. Demokrasi dan kehidupan sosial yang sehat membutuhkan keberanian berbicara sekaligus kedewasaan mendengarkan.
Kita membutuhkan perubahan cara berpikir, bukan sekadar pergantian slogan
Lalu, apa yang semestinya dilakukan? Pertama, pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Data statistik perlu dipadukan dengan pengalaman warga, terutama kelompok yang jarang terdengar suaranya.
Kedua, program sosial harus saling terhubung. Keluarga yang menghadapi kemiskinan tidak cukup hanya menerima bantuan. Mereka juga memerlukan kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung.
Ketiga, anggaran publik harus dinilai berdasarkan manfaatnya. Transparansi perlu disertai evaluasi independen dan keberanian memperbaiki program yang tidak efektif.
Keempat, perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama dengan mekanisme kerja yang jelas, layanan yang mudah dijangkau, dan penghormatan terhadap hak serta martabat anak.
Kelima, masyarakat sipil, media, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah perlu membangun kerja sama tanpa kehilangan fungsi kritis masing-masing.
Keenam, setiap daerah perlu memiliki peta kerawanan sosial yang diperbarui secara berkala. Bukan untuk memberi cap buruk kepada wilayah tertentu, melainkan untuk mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi krisis.
Langkah-langkah tersebut tidak menjanjikan perubahan instan. Tetapi pembangunan yang bertanggung jawab memang tidak selalu menawarkan hasil yang spektakuler dalam waktu singkat. Ia memerlukan konsistensi, evaluasi, keterbukaan, dan kesediaan untuk mengakui kesalahan. Lalu siapa yang sebenarnya sedang kita sejahterakan?
Pada akhirnya, kita harus kembali kepada pertanyaan yang paling mendasar. Untuk siapa pembangunan dilakukan? Untuk memperindah laporan, memperbesar angka, dan memperbanyak peresmian? Ataukah untuk memastikan manusia dapat hidup lebih layak, anak-anak tumbuh lebih aman, keluarga memiliki ketahanan ekonomi, dan masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih adil?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan capaian pembangunan. Pertanyaan ini justru mengingatkan kita bahwa capaian apa pun harus selalu diuji terhadap tujuan akhirnya.
Kita boleh bangga pada kemajuan. Tetapi kebanggaan tidak boleh membuat kita kehilangan kepekaan terhadap penderitaan yang masih ada. Kita boleh optimistis terhadap masa depan. Tetapi optimisme tidak boleh menggantikan kewajiban untuk memeriksa fakta dan memperbaiki kebijakan.
Kita boleh mengapresiasi pemimpin dan lembaga yang bekerja dengan baik. Tetapi apresiasi tidak menghapus hak masyarakat untuk bertanya, mengawasi, dan menuntut pertanggungjawaban. Sebab, ukuran paling mendasar dari sebuah kemajuan bukanlah seberapa meyakinkan kita menceritakan keberhasilan, melainkan seberapa nyata kehidupan manusia berubah menjadi lebih baik.
Mungkin persoalan terbesar kita bukan semata-mata kurangnya program, kurangnya sumber daya, atau kurangnya gagasan. Mungkin kita juga perlu memeriksa keberanian untuk melihat kenyataan secara utuh—termasuk kenyataan yang tidak sesuai dengan persepsi dan narasi yang ingin kita percayai.
Dan ketika kenyataan itu akhirnya terlihat, kita dihadapkan pada pilihan: mempertahankan kenyamanan persepsi, atau mulai memperbaiki sistem yang menentukan kehidupan bersama.
Bagi saya, pilihan kedua jauh lebih penting. Karena pada akhirnya, pembangunan bukanlah perlombaan untuk terlihat paling berhasil. Pembangunan adalah tanggung jawab untuk memastikan semakin sedikit manusia yang tertinggal, semakin banyak anak yang terlindungi, dan semakin luas kesempatan bagi setiap orang untuk hidup bermartabat. Jangan sampai kita terlalu sibuk merayakan kemajuan, hingga terlambat menyadari siapa saja yang belum ikut maju. ***
*) Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) Program Monitoring Disaster Impact (MDI)
