Tiimika, benang.id – Dr Albertus Heriyanto, dosen STFT Fajar Timur Jayapura menekankan bahwa Pendidikan Katolik di Papua harus berhenti dipandang sebatas lembaga formal, tetapi harus dikembalikan fungsinya sebagai sebuah “Gerakan Kebudayaan”.
Dr Albertus mengatakan hal itu, dalam diskusi di hari kedua Lokakarya Pendidikan di Hotel Swiss Belinn, Timika, Rabu (15/4/2026).
Dalam paparannya yang bertajuk “Pendidikan Katolik sebagai Gerakan Kebudayaan”, Albertus membawa perspektif yang menyentil sekaligus menggugah, menyoroti bahwa sekolah-sekolah Katolik saat ini sedang mengalami “pendangkalan” makna.
Menurut Albertus, sekolah Katolik (YPPK) punya sejarah panjang di Papua bukan hanya untuk mencetak orang pintar, tetapi untuk membangun manusia yang punya martabat. Namun, hari ini pendidikan sering terjebak dalam “logika pasar”—sekolah hanya dianggap sebagai tempat mencari ijazah agar bisa bekerja.
“Sekolah Katolik seharusnya menjadi persemaian nilai-nilai luhur. Ia adalah gerakan yang bertujuan mengubah pola pikir (mindset) dan perilaku manusia agar lebih manusiawi, berbudaya, dan beriman,” tegasnya.
Albertus kembali menyentil fenomena “Penyakit Kepegawaian” yang masih kuat di Papua. Banyak orang menganggap sukses hanya jika menjadi PNS atau pejabat. Akibatnya, pendidikan hanya dijadikan alat untuk meraih kekuasaan atau status sosial, bukan untuk mengembangkan potensi diri yang asli.
Dalam pandangannya, pendidikan sebagai gerakan kebudayaan harus mampu membebaskan anak didik dari mentalitas instan dan konsumtif. Anak-anak Papua harus diajak untuk mencintai proses, berani berpikir kritis, dan memiliki kemandirian ekonomi.
Lantas, bagaimana cara mewujudkan sekolah sebagai gerakan kebudayaan? Albertus menawarkan tiga pilar utama:
Pertama, memulihkan ingatan. Dalam perspektif historis-antropologis, kita perlu mengingat kembali bahwa para misionaris awal tidak hanya mewartakan Injil tetapi juga menghargai dan mendokumentasikan budaya setempat. Guru-guru perintis dari Kei, Jawa, Toraja, Batak, Manado, atau daerah lainnya, dulu tidak hanya mengajar membaca dan menulis tetapi juga menjadi bagian dari komunitas, belajar bahasa setempat, dan menyesuaikan diri dengan cara hidup masyarakat.
Kedua, merajut kembali yang putus. Langkah penting selanjutnya ialah menyambungkan kembali hubungan yang putus antara sekolah dengan komunitas lokal, hubungan antara kurikulum dengan kehidupan konkrit, hubungan kemanusiaan antara guru dengan murid sebagai bagian dari satu jaringan kehidupan yang utuh.
Ketiga, membayangkan masa depan, di mana anak-anak Papua tidak perlu meninggalkan identitas kepapuaannya untuk menjadi “cerdas”. Masa depan di mana sekolah Katolik menjadi ruang bagi mereka untuk mencintai budayanya sendiri sambil menguasai ilmu pengetahuan modern. Masa depan di mana menjadi Katolik dan menjadi orang Papua adalah satu kesatuan yang utuh.
Peran guru pun digeser. Guru bukan lagi tukang mengajar yang mengejar jam tayang, melainkan seorang “Aktor Kebudayaan”. Guru adalah teladan hidup yang menunjukkan bagaimana menjadi manusia yang utuh. “Jika gurunya tidak memiliki jiwa pengabdian dan cinta pada budaya, maka sekolah hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa ruh,” tambah Albertus.
Lokakarya ini menjadi momentum bagi YPPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk menata ulang niat. Membangun kembali pendidikan Katolik berarti membangun kembali martabat orang Papua melalui jalur kebudayaan.
Targetnya jelas, yakni melahirkan generasi baru Papua yang memiliki karakter yang kokoh, bangga akan identitasnya, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai anak Tuhan di Tanah Papua. (*/GK)
