Yogyakarta, benang.id – Untuk membahas kebutuhan transformasi ekosistem gas di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari transisi energi dan upaya memperkuat ketahanan serta daya saing ekonomi daerah, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta menggelar Workshop “Transisi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” di Platinum Hotel & Convention Center, Sleman, DIY, secara luring dan daring, Kamis (12/11/2026).
Pembahasan menyoroti ketergantungan terhadap LPG dan lambatnya transisi energi ke gas dan energi terbarukan. Lambatnya transisi energi tersebut terutama disebabkan karena tingginya harga gas di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Penetapan tarif/harga gas masih berdasarkan skema tarif bertumpuk (pancake tariff), keterbatasan infrastruktur gas, penurunan pasokan dari sumur gas di Jawa dan belum optimalnya pemanfaatan pipa eksisting.
Forum menekankan bahwa pengembangan infrastruktur gas berupa terminal Liquefied Natural gas (LNG), Compressed Natural Gas (CNG), jaringan pipa gas bumi, dan potensi energi setempat seperti biogas/biomethane serta gasifikasi biomassa tidak dapat dilakukan secara terpisah.
Sinkronisasi antara pasokan, infrastruktur, permintaan, pengaturan tarif, kelembagaan agregator, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar transisi berlangsung secara bertahap, terjangkau, berkelanjutan, dan manfaat nyata bagi industri, sektor komersial, UMKM, Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rumah tangga.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, BPH Migas, PT Pertamina (Persero), Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPESDM DIY, dan sejumlah Akademisi, Pengamat dan Praktisi Transisi Energi, dengan moderator Dr Y Sri Susilo dari ISEI Cabang Yogyakarta.
Pada narasi video, RM Gustilantika Marrel Suryokusumo selaku Kepala Bebadan Pangreksa Loka Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, menyampaikan peran gas bumi, biogas dan biomassa sebagai sumber energi lokal merupakan bagian penting dari transisi energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang melibatkan. “Masyarakat pedesaan secara aktif dalam rantai pasok energi. Hal ini selaras dengan falsafah Hamemayu Hayuning Bawono,” tuturnya.
Dalam sambutannya, Ketua ISEI Cabang Yogyakarta menempatkan transisi energi sebagai persoalan ekonomi regional yang berdampak langsung pada masyarakat. Kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan DIY masih banyak bergantung pada LPG.
Ketergantungan tersebut menimbulkan kerentanan, antara lain karena harga LPG dipengaruhi perkembangan pasar global, pasokannya dapat terganggu pada periode permintaan tinggi, dan kebijakan subsidi memunculkan beban fiskal sekaligus tantangan ketepatan sasaran. Karena itu, transformasi menuju pemanfaatan gas melalui LNG, CNG, dan infrastruktur pendukung dipandang sebagai pilihan yang perlu dipersiapkan secara bertahap, bukan penghentian penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) secara mendadak.
Para narasumber sepakat bahwa energi berbasis gas dan energi terbarukan (ET) merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus kunci terciptanya iklim investasi modern di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Berikut kesepakatan para narasumber yang tertuang dalam Delapan Butir Utama hasil workshop.
1. Energi Berbasis Gas dan Energi terbarukan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi modern.
2. Turunnya Pasokan Gas Kepodang dan Utilisasi Pipa Transmisi KJG berpotensi memperlambat upaya transisi energi dan pertumbuhan ekonomi di Jateng dan DIY, sehingga memerlukan dukungan Pemerintah untuk percepatan penyediaan pasokan gas baik melalui infrastruktur terminal LNG atau sumur gas lokal.
3. Skema tarif dan harga gas saat ini masih bersifat point to point dengan model tarif dan harga bertumpuk (pancake tariff) yang faktor utama penyebab tingginya harga gas di Jawa Tengah dan DIY, sehingga pengguna LPG Bersubsidi enggan untuk beralih ke gas dan energi terbarukan. Rendahnya permintaan untuk konversi dari BBM/LPG ke energi alternatif menyebabkan tidak adanya kepastian penyerapan gas, dan berakibat pada dampak turunan berupa kurangnya minat Badan Usaha atau Investor untuk mengembangkan infrastruktur gas.
4. Kewenangan daerah sangat terbatas (bergantung kebijakan nasional), terutama untuk pengembangan pasokan/infrastruktur gas dan energi terbarukan untuk konversi LPG. Perlu kebijakan nasional untuk percepatan transisi energi berbasis daerah (RUED) dan dukungan Danantara/BUMN Energi, antara lain melalui pengelolaan teragregasi dan kesetaraan dengan bahan bakar bersubsidi seperti LPG 3 kg.
5. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah dan terus mengupayakan pembangunan infrastruktur baik melalui APBN maupun penugasan ke BUMN untuk pengembangan dan pemanfaatan gas bumi yang masif. Antara lain melalui Pembangunan pipa Semarang – Solo – Jogya; CNG-Jargas Sleman; dll.
6. Danantara/Pertamina diharapkan menjadi lokomotif untuk transisi energi dari BBM/LPG ke Gas/EBT dengan memanfaatkan sumber daya setempat, mulai dari pengembangan pasokan dan infrastruktur, bersama dan untuk masyarakat, terutama untuk kebutuhan energi rumah tangga dan UMKM.
7. Pertamina diharapkan menjadi Agregator Transisi Energi untuk percepatan konversi BBM/LPG ke Gas/EBT (mirip skema transisi Minyak Tanah ke LPG), antara lain melalui sinergi dan transformasi anak/cucu/cicit dan kemitraan badan usaha lokal. Salah satu bentuk penguatannya adalah adanya Aggregator Gas (baik gas bumi fosil, biomethane terbarukan, dll).
8. Perlu penyelerasan inisiatif strategis program transisi energi yang multi-manfaat terutama sinergitas untuk mendukung program pemerintah, antara lain melalui konsep lima manfaat dalam satu program (Quintuple Benefits Program) sebagai jawaban atas Trilema Energi, dengan mempertimbangkan konteks spesifik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan mayoritas masyarakat agraris, menuju Indonesia Emas 2045. Quintuple Benefits Program merupakan strategi implementasi program, dimana satu program memberikan minimal lima manfaat secara langsung,
Pada sesi paparan, hadir sebagai narasumber Prof Roderikus Agus Trihatmoko dari Universitas Duta Bangsa, Antonius Puspo Kuntjoro dari Universitas Prasetiya Mulya, Yohannes Pambudi Hadi dari Dinas ESDM Jateng, Leo Yudha Suryoputro dari Dinas PUESDM DIY, Wenny Ipmawan dari PT Pertamina (Persero), dan Idham Baridwan dari BPH Migas yang hadir secara daring.
Hadir pula sebagai penanggap Dr. Bogat AR selaku Pembina ISEI Cabang Yogyakarta, Christiantoko dari NEXT Indonesia Center serta pengamat transisi energi/ESG Antonius Aris Sudjatmiko. (*/GK)
