Jakarta, benang.id — Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai rencana MSCI untuk mengkaji ulang klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market perlu disikapi secara serius, namun tetap tenang dan konstruktif.
Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anthony Leong, mengatakan Hipmi mendukung langkah pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera memperkuat transparansi, tata kelola, dan integritas pasar modal nasional.
“Hipmi melihat persoalan MSCI ini bukan sebagai alasan untuk panik, tetapi sebagai momentum untuk mempercepat pembenahan. Yang perlu dijaga bukan hanya pergerakan indeks saham hari ini, tetapi kepercayaan investor terhadap kualitas pasar modal Indonesia dalam jangka panjang,” ujar Anthony, dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
MSCI pada 15 Oktober 2026 secara resmi membuka konsultasi mengenai kemungkinan reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyebut masih terdapat kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan saham yang kurang transparan, konsentrasi kepemilikan, dugaan pola perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya penegakan aturan yang dinilai cukup meyakinkan oleh pelaku pasar internasional. Keputusan final dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2027.
Menurut Anthony, pemerintah dan regulator sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah perbaikan, antara lain peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan pelaporan High Shareholding Concentration, serta roadmap menuju minimum free float sebesar 15 persen. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut benar-benar terlihat dampaknya secara konsisten oleh investor global.
“Pemerintah sudah bergerak ke arah yang benar. Sekarang yang perlu dilakukan adalah mempercepat eksekusi dan menunjukkan bukti konkret. Investor global perlu melihat bahwa kepemilikan saham semakin transparan, free float semakin berkualitas, dan praktik perdagangan yang tidak sehat ditindak secara tegas,” katanya.
Anthony menilai ada sejumlah langkah yang dapat menjadi prioritas pemerintah dan regulator.
Pertama, memperkuat keterbukaan mengenai ultimate beneficial ownership dan hubungan afiliasi pemegang saham. Kedua, memastikan free float benar-benar mencerminkan saham yang berada di tangan investor independen. Ketiga, memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap transaksi yang berpotensi mengganggu proses pembentukan harga yang sehat.
Selain itu, Hipmi mendorong komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, regulator, MSCI, serta investor institusi global selama masa konsultasi berlangsung. “Indonesia tidak perlu meminta standar diturunkan. Justru Indonesia harus menunjukkan bahwa kita mampu menaikkan standar pasar kita sendiri,” ujar Anthony.
Ia menambahkan, apabila diperlukan, pemerintah dapat membentuk tim lintas lembaga dengan target dan tenggat waktu yang jelas untuk memastikan seluruh isu yang menjadi perhatian investor global dapat ditindaklanjuti sebelum keputusan final MSCI pada Juni 2027. “Isu ini sebaiknya diperlakukan sebagai bagian dari national capital market reform agenda. Bukan sekadar respons terhadap satu lembaga indeks, tetapi pembenahan yang memang dibutuhkan untuk memperkuat pasar modal Indonesia,” ujarnya.
Hipmi juga mengingatkan agar respons terhadap tekanan pasar tidak semata-mata berfokus pada upaya menjaga harga saham. Menurut Anthony, langkah yang lebih fundamental adalah memperbaiki kualitas tata kelola dan memastikan mekanisme pasar berjalan secara transparan dan kredibel.
“Jangan hanya menjaga level IHSG. Yang harus kita jaga adalah kredibilitas pasar. Kalau transparansi, tata kelola, dan enforcement semakin kuat, kepercayaan investor juga akan semakin kuat,” katanya.
Anthony menilai pasar modal yang kredibel sangat penting bagi dunia usaha, termasuk pengusaha muda, karena pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk ekspansi perusahaan, investasi, hilirisasi, serta penciptaan lapangan kerja.
“Bagi Hipmi, pasar modal bukan hanya urusan investor saham. Ini adalah bagian dari ekosistem pembiayaan dunia usaha. Semakin dipercaya pasar modal Indonesia, semakin besar kesempatan perusahaan nasional mendapatkan akses modal dengan biaya yang kompetitif,” jelasnya.
Di tengah tekanan pasar pada Jumat (16/10/2026), Hipmi juga mengapresiasi langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir langsung ke Bursa Efek Indonesia bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk melihat perkembangan situasi pasar dan langkah yang sedang ditempuh regulator. Kehadiran tersebut berlangsung saat IHSG mengalami tekanan tajam setelah pengumuman MSCI.
Menurut Anthony, kehadiran pimpinan DPR secara langsung di Bursa memberikan sinyal bahwa persoalan kepercayaan pasar dan stabilitas pasar modal memperoleh perhatian serius dari berbagai unsur negara.
“Kami mengapresiasi Bapak Profesor Sufmi Dasco Ahmad dan Danantara yang langsung hadir ke Bursa dan ikut memastikan komunikasi serta koordinasi berjalan cepat. Dalam kondisi seperti ini, pasar membutuhkan ketenangan, kepastian, dan pesan yang jelas bahwa pemerintah, parlemen, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama,” ujar Anthony.
Ia menilai respons cepat tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pasar, tetapi harus dilanjutkan dengan reformasi yang konkret dan terukur.
“Respons hari ini harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan yang lebih fundamental. Transparansi kepemilikan harus diperkuat, kualitas free float harus ditingkatkan, pengawasan dan penegakan aturan harus semakin tegas, serta komunikasi dengan MSCI harus berlangsung secara intensif,” katanya.
Anthony menegaskan Hipmi mendukung pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum ini sebagai percepatan reformasi pasar modal nasional.
“Kita tidak boleh melihat isu MSCI hanya sebagai tekanan jangka pendek terhadap IHSG. Ini harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pasar modal Indonesia agar semakin transparan, sehat, kredibel, dan dipercaya investor dunia,” ujarnya.
Menurut Anthony, target utama Indonesia seharusnya tidak berhenti pada upaya mempertahankan status Emerging Market, melainkan membangun kualitas pasar modal yang memang memenuhi standar tinggi investasi global.
“Hipmi mendukung langkah cepat pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Target kita bukan hanya meredakan tekanan pasar hari ini, tetapi memastikan Indonesia keluar dari momentum ini dengan tata kelola pasar yang lebih kuat, perusahaan nasional yang semakin berkualitas, dan kepercayaan investor yang semakin tinggi,” pungkas Anthony. (*/GK)
