Malang, benang.id – Ketika ruang koordinasi dan manajemen bencana bekerja dalam kondisi blackout listrik dan komunikasi lumpuh, maka prioritas tidak boleh kabur. Semua keputusan harus kembali ke empat pilar dasar manajemen darurat: menyelamatkan nyawa, menstabilkan situasi, mengamankan wilayah, dan memulihkan fungsi minimal.
Demikian dikemukakan Agustinus Tedja Bawana, Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur- Monitoring Disaster Impact (JKJT -MDI) terkait solusi percepatan penanganan bencana banjir longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Skala prioritas penanganan bencana, dalam kondisi listrik padam dan komunikasi terputus, secara berurutan harus dijadikan pegangan seluruh stakeholder di lapangan,” ujar Tedja Bawana dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).
Ia kemudian memaparkan secara rinci urutan skala prioritas yang harus dijadikan pegangan:
1. Menyelamatkan Nyawa (Life Saving Priority)
Ini adalah prioritas absolut. Dengan listrik padam dan komunikasi putus:
✔ Assessment cepat menggunakan metode low-tech
Kirim tim ground check: SAR, relawan lokal, perangkat desa.
Gunakan HT analog, repeater portable, atau messenger manual.
Fokus pada lokasi berisiko korban terperangkap, seperti: bantaran sungai, dataran rendah, jembatan runtuh, rumah tertimbun kayu & batu
✔ Evakuasi darurat dan pencarian korban
Tetapkan titik evakuasi berbasis ketinggian & akses air bersih.
Prioritaskan: anak-anak, lansia, ibu hamil, dan difabel.
2. Menjamin Akses Laynana Medis Darurat
Dalam kondisi blackout, yang harus dilakukan:
✔ Dirikan medical point dengan dukungan tenaga kesehatan terdekat.
✔ Distribusikan: obat emergensi, oksigen portable, logistik P3K, peralatan triase
✔ Terapkan triase bencana:
Merah: kritis (harus ditangani segera)
Kuning: stabil, perlu perawatan
Hijau: luka ringan
Hitam: tidak tertolong
Ini menghindari kekacauan dan salah alokasi sumber daya.
3. Memulihkan Akses Komunikasi Minimal
Agar manajemen bencana tidak buta dan tidak tuli:
✔ Aktifkan: radio komunikasi SAR, repeater portabel, satelite phone (jika tersedia), kendaraan komando sebagai pusat komunikasi bergerak
✔ Tetapkan jalur komunikasi manusia (runner)
Jika semua teknologi mati, gunakan kurir manual berjenjang antara desa–kecamatan–posko.
Tanpa komunikasi, tidak ada manajemen.
4. Memulihkan Suplai Listrik Sementara
Tidak perlu menunggu PLN.
✔ Gunakan: genset portable, solar cell darurat, battery pack, prioritas pemakaian untuk: posko, layanan medis, koordinasi SAR, penerangan titik pengungsian. PLN biasanya memerlukan waktu karena akses ke gardu rusak, sehingga self-powering wajib dilakukan.
5. Mengamankan Wilayah (Area Security)
Bencana banjir bandang akibat deforestasi biasanya membawa: kayu gelondongan, batu besar, material longsor, sampah dan limbah
Prioritas pemerintah:
✔ Tutup sementara area berisiko tinggi: tebing rawan longsor, jembatan yang hampir ambruk, zona rawan aliran susulan
✔ Lakukan pengalihan jalur transportasi
Bukan hanya untuk kendaraan, tapi bagi alur bantuan logistik.
6. Menjamin Kebutuhan Dasar Para Penyintas
Setelah nyawa diselamatkan, prioritasnya:
✔ Air bersih
✔ Makanan siap saji
✔ Selimut & matras
✔ Sanitasi & MCK
✔ Layanan psikososial awal
Titik pengungsian harus mendapatkan pendataan cepat untuk menghindari kelaparan dan kerentanan kesehatan.
Fokus Pemerintah dalam Ruang Mitigasi Pasca-bencana
Ini bagian penting dari pertanyaan Anda: “Tugas pemerintah pasca bencana harus seperti apa?”
Dalam fase Pasca Bencana (Rehabilitasi–Rekonstruksi), pemerintah memiliki tugas strategis:
1. Damage and Loss Assessment (DALA) / Kajian Kerusakan & Kerugian
Wajib dilakukan dalam 3–7 hari pertama: jumlah rumah rusak, infrastruktur publik rusak, jembatan/akses kritis, sawah & kebun hilang, dampak ekologis: sedimentasi, kayu gelondongan, perubahan alur sungai
Ini menjadi dasar perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Penataan Kembali Wilayah Terdampak
Karena bencana dipicu deforestasi dan curah hujan ekstrem, pemerintah harus:
✔ Menetapkan kembali zona aman hunian. Bahkan relokasi bila perlu.
✔ Normalisasi sungai
Bukan sekadar pengerukan, tetapi: penataan bantaran, early warning hydrology, pembersihan kayu gelondongan
3. Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi
Bantuan stimulan rumah
Pemulihan mata pencaharian
Bantuan UMKM terdampak
Layanan trauma healing
4. Rekonstruksi Berbasis Build Back Better
Harus lebih kuat dari sebelum bencana.
Contohnya: jembatan dibangun dengan clearance lebih tinggi, saluran air diperbesar, talud tebing diperkuat, rumah warga mengikuti standar bangunan tahan banjir/longsor
5. Reformasi Tata Kelola Hutan & Daerah Aliran Sungai (DAS)
Karena akar masalahnya adalah: deforestasi, alih fungsi lahan, kelalaian tata ruang
Maka:
✔ Pemerintah wajib memperbaiki: pengawasan hutan, reboisasi serius, sanksi bagi pembalakan liar
penguatan peran masyarakat adat/kearifan lokal
6. Penguatan Sistem Peringatan Dini (EWS)
Pasca bencana, EWS harus dievaluasi dan diperbaiki: sensor curah hujan, alarm water level sungai, komunikasi risiko ke masyarakat
Rangkuman Kunci
Jika listrik padam dan komunikasi putus, prioritas utama adalah:
1. Selamatkan nyawa
2. Akses medis darurat
3. Pulihkan komunikasi
4. Pulihkan listrik sementara
5. Amankan wilayah
6. Penuhi kebutuhan dasar penyintas
7. Pemerintah menjalankan mitigasi pasca-bencana: DALA, rehabilitasi, rekonstruksi, tata ruang, dan perbaikan DAS
Berikut Bagan Alur Komando (Incident Command System /ICS) yang sederhana, jelas, dan dapat langsung dipakai di posko maupun rapat penanganan bencana. Format ini mengikuti struktur ICS yang umum dipakai di operasi bencana, namun disesuaikan dengan konteks Indonesia (BPBD, TNI, Polri, SAR, relawan, dan perangkat daerah).
**Bagan Alur Komando (ICS) Penanganan Bencana dalam Kondisi Darurat**
1. Incident Commander (IC)
→ Komandan Penanganan Bencana
Biasanya: Kepala BPBD / pejabat ditunjuk Bupati/Walikota / Panglima Lapangan.
Tugas utama:
* Mengambil keputusan strategis
* Menetapkan skala prioritas
* Menyetujui operasi, logistik, dan strategi keseluruhan
* Menjadi pusat komando tunggal (Unity of Command)
2. Command Staff (Staf Komando)
Di bawah IC terdapat tiga posisi kunci:
a. Public Information Officer (PIO)
* Mengelola informasi publik
* Menyampaikan update resmi (hindari hoaks)
* Koordinasi dengan media & humas pemerintah
b. Safety Officer (SO)
* Menjamin keselamatan petugas di lapangan
* Menilai potensi bahaya (longsor susulan, banjir susulan, kabel listrik, dll.)
c. Liaison Officer (LO)
* Penghubung antar instansi: TNI, POLRI, Basarnas, PMI, relawan, kementerian
* Menerima permintaan bantuan dan koordinasi lintas sektor
3. General Staff (Staf Utama ICS)
Terdiri dari 4 seksi besar:
A. Operations Section (Seksi Operasi)
→ Pelaksana di lapangan
Di dalamnya terdapat sub-unit yang dapat ditambah sesuai kebutuhan:
* Tim Evakuasi & SAR
* Tim Medis
* Tim Pengungsian
* Tim Pencarian Orang Hilang
* Tim Keamanan Lokasi
* Tim Pembersihan Material
Chief: Kepala Operasi (dari BPBD/TNI/Basarnas)
B. Planning Section (Seksi Perencanaan)
→ Pusat analisis data dan rencana operasi
Tugas:
* Mengumpulkan laporan lapangan
* Membuat Incident Action Plan (IAP)
* Mengelola data korban, pengungsi, kerusakan
* Memetakan risiko & prediksi kondisi 24–48 jam ke depan
Unit di dalamnya:
* Situation Unit (Situasi)
* Resource Unit (Sumber Daya)
* Documentation Unit (Dokumentasi)
* Demobilization Unit (Demobilisasi)
C. Logistics Section (Seksi Logistik)
→ Pendukung seluruh operasi
Tugas:
* Penyediaan peralatan, BBM, tenda, makanan, transportasi, komunikasi
* Aktivasi genset, satelit phone, repeater
* Menjamin semua kebutuhan tim terpenuhi
Sub-unit:
* Support Unit (Transportasi, Komunikasi, Peralatan)
* Service Unit (Makanan, Kesehatan internal, Perawatan peralatan)
D.Finance / Admin Section (Seksi Keuangan & Administrasi)
→ Pengelola anggaran dan administrasi operasi
Tugas:
* Mencatat biaya
* Administrasi relawan & petugas
* Dokumentasi klaim/logistik
* Pengelolaan bantuan masuk
Unit:
* Time Unit (Jam kerja tim)
* Procurement Unit (Pengadaan)
* Compensation/Claim Unit (Klaim)
* Cost Unit (Biaya)
Bagan Alur Visual ICS ( Operations Section Planning Section Logistics Section Finance/Admin Section – SAR & Evakuasi – Situation Unit – Transportasi – Time Unit – Medis – Resource Unit – Komunikasi – Procurement – Pengungsian – Documentation Unit – Peralatan – Claims Unit – Keamanan – Demobilization Unit – Konsumsi/Makanan – Cost Unit – Pembersihan
Keunggulan ICS dalam Operasi Darurat
* Komando jelas → menghindari tumpang tindih
* Setiap fungsi punya tugas spesifik
* Struktur bisa diperbesar atau diperkecil sesuai skala bencana
* Mempercepat koordinasi saat listrik padam & komunikasi ikut kolaps.
“Menurut kami di ruang Monitoring Disaster Impact – JKJT. Hal tersebut di atas bisa dipertimbangkan sebagai langkah percepatan, dan bisa dijadikan acuan di fase darurat,” tutup Tedja Bawana. (*/GK)
