YOGYAKARTA, BENANG.ID – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menyuarakan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Melalui aksi bertajuk “Kartu Merah”, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY menyampaikan sejumlah kritik terkait persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga demokrasi.
Aksi digelar di depan Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Selasa (20/10/2026). Koordinator aksi, Faturahman Djaguna, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah persoalan masih menjadi beban rakyat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga mahalnya biaya pendidikan dan kemiskinan.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan pembangunan yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang berdampak terhadap lingkungan, petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Di bidang hukum dan demokrasi, Forum BEM se-DIY menilai pemerintah perlu memastikan penegakan hukum berjalan adil serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik.
“Tidak boleh ada kekuasaan yang kebal kritik, tidak boleh ada hukum yang tunduk kepada kepentingan elite, dan tidak boleh ada rakyat yang dikorbankan atas nama pembangunan,” ujar Faturahman.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penanganan serius karhutla, penghentian perampasan ruang hidup, pemulihan daya beli masyarakat, serta penyediaan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
Aksi yang berlangsung sejak siang itu turut diikuti mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).
Dalam orasinya, seorang mahasiswa UII asal Sumatera Barat menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya perlu dikaji dari sisi prioritas anggaran, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan bangsa.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara proporsional.
Selain persoalan pendidikan, mahasiswa tersebut turut mengkritik penanganan karhutla dan besarnya struktur kabinet yang menurutnya perlu dievaluasi agar penggunaan anggaran negara lebih efektif.
Situasi aksi mulai memanas pada Selasa petang ketika sejumlah peserta berupaya menerobos masuk ke Gedung DPRD DIY. Aparat kepolisian yang berjaga menghalau massa hingga terjadi aksi saling dorong.
Ketegangan berlanjut setelah sejumlah peserta dilaporkan melempar botol dan batu ke arah petugas serta berusaha mengambil perlengkapan polisi, termasuk tameng dan helm.
Polisi kemudian mengamankan sejumlah mahasiswa yang diduga terlibat dalam kericuhan tersebut. Hingga Selasa malam, belum ada informasi pasti mengenai jumlah peserta yang diamankan maupun korban luka dalam insiden itu.
