ASEAN Power Grid Menjadikan Konektivitas Energi sebagai Mesin Pertumbuhan

0
Aspebindo
Ketua Umum Aspebindo Anggawira

Oleh: Dr Anggawira *)

KTT ASEAN ke-49 di Manila berlangsung pada saat Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi dunia. Dengan produk domestik bruto kawasan mencapai sekitar US$4,3 triliun pada 2025, ASEAN memiliki skala pasar yang besar. Namun, ambisi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia membutuhkan lebih dari perdagangan yang meningkat. Kawasan ini juga perlu memperkuat konektivitas, produktivitas, industri, dan pasokan energi yang andal.

Di sinilah ASEAN Power Grid (APG) menjadi strategis. APG bukan sekadar proyek untuk menghubungkan jaringan listrik antarnegara. Ia dapat menjadi infrastruktur ekonomi yang membantu listrik mengalir lebih efisien ke pusat industri, mendukung investasi baru, dan memungkinkan negara-negara ASEAN memanfaatkan sumber energi yang beragam.

Kebutuhan itu semakin nyata. Badan Energi Internasional memperkirakan konsumsi listrik ASEAN tumbuh sekitar 3–4 persen per tahun hingga 2040. Untuk memperluas dan memodernisasi jaringan listrik pada 2025–2040, kawasan membutuhkan investasi lebih dari US$300 miliar. Konektivitas lintas negara dapat membantu menyeimbangkan pasokan dan permintaan, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, serta memperkuat keandalan sistem.

Pasokan energi yang cukup dan kompetitif juga menentukan kemampuan ASEAN menarik industri bernilai tambah. Industri pengolahan mineral, manufaktur, pusat data, dan teknologi digital membutuhkan listrik yang stabil. Dengan APG, negara-negara di kawasan berpeluang membangun rantai pasok yang lebih terhubung: sumber energi dapat digunakan secara lebih optimal, sementara pusat industri memperoleh akses ke pasokan yang lebih andal. Ini dapat memperkuat daya saing ASEAN sebagai tujuan investasi dan sebagai bagian penting dari rantai pasok global.

Indonesia dapat menjadi pemasok sekaligus penghubung
Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang dapat ditawarkan kepada ASEAN. Pertama, Indonesia memiliki potensi sumber energi yang beragam, mulai dari tenaga surya dan panas bumi hingga hidro. Potensi panas bumi Indonesia sekitar 23,2 gigawatt, sementara potensi surya sangat besar dan masih banyak yang belum dimanfaatkan. Keberagaman ini memberi Indonesia peluang untuk memasok energi rendah karbon dan membantu menyeimbangkan kebutuhan energi kawasan.

Kedua, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dan kebutuhan listrik yang terus berkembang. Skala ini dapat menjadi daya tarik bagi investasi pembangkit, transmisi, penyimpanan energi, dan industri pendukung. APG seharusnya tidak hanya membuka peluang perdagangan listrik, tetapi juga mendorong pembangunan kapasitas dan rantai nilai di Indonesia.

Ketiga, Indonesia dapat menawarkan pengembangan industri dalam negeri. Investasi energi terbarukan dan interkoneksi berpotensi memperluas kebutuhan atas panel surya, baterai, kabel, komponen jaringan, jasa konstruksi, dan tenaga ahli. Pemerintah menyebut Indonesia telah memiliki industri panel surya dan baterai penyimpanan energi yang dapat mendukung pengembangan energi surya nasional. Jika kebijakan investasi dan pengadaan dirancang dengan baik, proyek regional dapat ikut menciptakan lapangan kerja, memperkuat pemasok lokal, dan meningkatkan kemampuan teknologi Indonesia.

Indonesia juga telah memiliki pipeline proyek perdagangan listrik rendah karbon dengan Singapura. Hingga Agustus 2026, Singapura mencatat enam proyek dari Indonesia telah maju ke tahap Conditional Licence. Ini menunjukkan minat pasar dan adanya jalur kerja sama yang mulai berkembang, meskipun proyek-proyek tersebut masih harus memenuhi persyaratan dan memperoleh persetujuan yang diperlukan sebelum beroperasi.

Dengan posisi geografis dan sumber energinya, Indonesia juga berpeluang berperan sebagai salah satu penghubung dalam jaringan kawasan. Peran ini harus dibangun bertahap, didukung jaringan domestik yang kuat serta aturan perdagangan listrik yang jelas. Sebagaimana disampaikan pemerintah, Indonesia perlu memastikan manfaat interkoneksi dirasakan oleh masyarakat dan negara-negara tetangga.

Peran Menteri ESDM: mengawal kepentingan dan pelaksanaan
Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menuntaskan penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding APG di Manila, dengan prinsip saling menguntungkan dan tetap menghormati regulasi serta kepentingan nasional setiap negara.

Dalam proses ini, peran Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia penting. Di forum regional, beliau membawa posisi Indonesia dan mengawal agar kerja sama memberi manfaat yang seimbang. Di dalam negeri, tugasnya adalah memastikan kementerian dan lembaga terkait menyiapkan aturan, perencanaan jaringan, serta koordinasi yang diperlukan agar komitmen tersebut bisa dijalankan. ***

*) Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here