Oleh: Agustinus Tedja GK Bawana *)
Demokrasi memberi ruang bagi setiap warga negara untuk bersuara. Demonstrasi adalah hak konstitusional. Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari mekanisme pengawasan publik yang sehat. Namun, kritik yang hanya berhenti pada teriakan tanpa solusi, pada tuduhan tanpa data, dan pada emosi tanpa analisis, sejatinya tidak sedang memperkuat bangsa. Ia hanya menciptakan kebisingan yang mengaburkan persoalan sebenarnya.
Hari ini kita hidup di era digital, sebuah zaman ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk memverifikasinya. Opini sering kali lebih dipercaya daripada fakta. Narasi yang emosional lebih mudah diterima daripada data yang rasional. Akibatnya, banyak orang merasa paling memahami persoalan negara hanya karena membaca beberapa potongan informasi yang belum tentu utuh. Fenomena ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “aktivisme instan”—semangat besar yang tidak selalu diiringi kedalaman pemahaman. Jiwa Fortuner kecewa karena BBM tak dapat subsidi.
Mahasiswa dan generasi muda memang harus kritis. Namun, menjadi kritis tidak sama dengan menjadi sinis. Menjadi vokal tidak otomatis menjadikan seseorang benar. Kritik yang bermartabat lahir dari riset, data, dan pemahaman mendalam terhadap akar persoalan. Sebaliknya, kritik yang dibangun di atas asumsi dan prasangka hanya akan menjadi alat yang tanpa sadar menguntungkan pihak-pihak yang memang ingin melihat Indonesia lemah dan terpecah.
Kita juga harus jujur melihat bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Persaingan ekonomi global semakin keras. Perebutan sumber daya, pengaruh politik, dan dominasi pasar menjadi pertarungan terbuka antarnegara. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia bukan hanya menghadapi tantangan dari dalam negeri, tetapi juga tekanan dari luar. Sejarah telah menunjukkan bahwa penjajahan modern tidak selalu datang melalui senjata. Ia hadir melalui ketergantungan ekonomi, jebakan utang, tekanan regulasi, perang informasi, dan pembentukan opini publik yang sistematis.
Karena itu, melihat setiap kebijakan pemerintah hanya dari sudut pandang jangka pendek adalah kesalahan besar. Sebuah keputusan yang tidak populer hari ini bisa jadi merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Tidak semua kebijakan dapat dinilai hanya dari dampak sesaat yang dirasakan sebagian kelompok masyarakat.
Kita juga perlu memahami bahwa membenahi negara bukan pekerjaan sulap. Tidak ada pemimpin yang mampu memperbaiki kerusakan puluhan tahun hanya dalam hitungan bulan atau satu tahun masa jabatan. Sistem birokrasi yang berlapis, praktik korupsi yang mengakar, kepentingan politik yang saling bertabrakan, serta jaringan mafia ekonomi yang telah lama menikmati kenyamanan kekuasaan tidak mungkin dibersihkan dalam sekejap.
Justru ketika upaya penertiban dilakukan, kelompok-kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari kekacauan akan bereaksi paling keras. Mereka akan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan pengaruhnya, termasuk membangun narasi yang menyesatkan publik.
Dalam situasi seperti inilah masyarakat dituntut untuk lebih cerdas membedakan antara kritik yang lahir dari kepedulian dan propaganda yang lahir dari kepentingan. Dalam konteks kemanusiaan sejogyanya Anak muda Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam membangun bangsa, bukan sekadar menjadi pengeras suara kemarahan kolektif. Tugas intelektual bukan hanya menemukan kesalahan, melainkan juga menawarkan jalan keluar. Bangsa ini membutuhkan generasi yang mampu berpikir strategis, memahami konteks global, menguasai data, serta berani menyampaikan solusi yang realistis.
Tidak ada larangan untuk mengkritik pemerintah. Bahkan kritik yang keras sekalipun tetap diperlukan. Namun kritik yang sehat harus memiliki tujuan memperbaiki, bukan menghancurkan. Perlawanan yang cerdas adalah perlawanan yang menghasilkan perubahan, bukan sekadar menciptakan sensasi.
Indonesia membutuhkan resiliensi kebangsaan. Sebuah ketahanan mental kolektif yang membuat rakyat tidak mudah diadu domba oleh kepentingan politik sesaat maupun permainan geopolitik global. Kita harus berhenti menjadi bangsa yang hanya sibuk mencari kesalahan, lalu mulai menjadi bangsa yang mampu mencari penyelesaian.
Karena sesungguhnya tantangan terbesar Indonesia hari ini bukan hanya persoalan ekonomi, hukum, atau politik. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membangun kesadaran bahwa nasionalisme bukan sekadar slogan, melainkan kemampuan untuk berpikir jernih di tengah hiruk-pikuk propaganda, tetap rasional di tengah badai emosi, dan tetap optimistis di tengah berbagai keterbatasan.
Maka pertanyaannya bukan lagi: siapa yang paling keras berteriak? Melainkan: siapa yang paling mampu memberikan solusi?
Sebab bangsa yang besar tidak dibangun oleh mereka yang hanya pandai mengutuk keadaan, tetapi oleh mereka yang berani memahami persoalan secara utuh, menjaga persatuan, dan bekerja bersama untuk masa depan yang lebih baik. Kritik tetap diperlukan, demonstrasi tetap dijamin, tetapi keduanya harus menjadi instrumen peradaban, bukan sekadar mode yang kehilangan arah dan makna. **
*) Ketua Umum Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT)
