Ade Jona: Pembiayaan harus diikuti kesiapan pelaku usaha agar benar-benar naik kelas
Jakarta, benang.id— Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPPP Hipmi) menyatakan siap untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan lembaga keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha muda dan pengusaha daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama Hipmi dalam RDPU Panitia Kerja Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM, dan Ekonomi Kreatif Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Dalam forum tersebut, salah satu usulan yang mengemuka adalah peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari maksimal Rp500 juta menjadi hingga Rp2 miliar untuk memberikan ruang pembiayaan lebih besar bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh. Usulan tersebut mendapat respons dari anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai gagasan yang menarik untuk didalami. E-Media DPR RI.
Ketua Umum BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo mengatakan, perluasan pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan penyiapan pelaku usaha agar pembiayaan benar-benar produktif dan mampu mendorong usaha naik kelas.
“Bagi Hipmi, tantangannya bukan hanya bagaimana memperbesar akses pembiayaan, tetapi bagaimana kita menyiapkan pengusahanya. Pembiayaan harus menjadi tangga bagi pengusaha Indonesia untuk tumbuh dan naik kelas,” ujar Ade Jona.
Menurutnya, kekuatan jaringan Hipmi yang berada di 38 provinsi serta memiliki jaringan hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kebijakan pembiayaan dengan kebutuhan riil pelaku usaha di daerah.
“Hipmi siap mengambil peran. Kami memiliki jaringan pengusaha di 38 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jaringan ini bisa menjadi mitra pemerintah dan lembaga keuangan untuk menemukan, menyiapkan, mengkurasi, dan mendampingi pelaku usaha yang memang memiliki potensi untuk tumbuh,” katanya.
Selain peningkatan plafon KUR, Hipmi juga mengusulkan pengembangan Youth Development Bank atau skema pembiayaan khusus pengusaha muda. Gagasan tersebut diarahkan untuk membangun jalur pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakter pengusaha muda yang memiliki usaha potensial, tetapi belum selalu memenuhi pendekatan pembiayaan konvensional.
“Perlu juga pembiayaan yang berbasis feasibility studies (studi kelayakan). Dan bagaiman realisasi IP Financing, perlu dihadirkan juga,” ujarnya.
Ade Jona menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak pelaku usaha yang mampu tumbuh, memperbesar skala bisnis, masuk ke rantai pasok, dan menciptakan lapangan kerja.
“Kami ingin pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana. Harus ada proses kurasi, pendampingan dan akses pasar. Hipmi siap menjadi mitra untuk memastikan pengusaha yang mendapatkan akses tersebut benar-benar siap dan mempunyai peluang untuk berkembang,” ujar Ade Jona.
Melalui Panja Komisi VII DPR RI, Hipmi berharap dapat terus memberikan masukan dari perspektif pelaku usaha sekaligus ikut mengambil bagian dalam implementasi kebijakan di lapangan.
“Semangatnya sederhana: jangan hanya memperbesar kreditnya, tetapi kita harus memperbesar pengusahanya. Kalau pengusaha daerah semakin banyak yang naik kelas, lapangan kerja bertambah dan kekuatan ekonomi nasional juga semakin besar,” tutup Ade Jona. (*/GK)
