Imagine Jakarta: Ketika Tempat Berkumpul Harus Dibeli (1)

0
Diskusi Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta bertema "Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik", Jumat (9/10/2026). Foto: IKAD

Jakarta, benang.id – Sebuah pertanyaan sederhana yang perlahan menjadi semakin sulit dijawab di Jakarta: ke mana warga bisa pergi untuk bertemu, bercakap-cakap, berkegiatan, atau sekadar menghabiskan waktu bersama tanpa merasa harus membeli sesuatu?

Kafe menawarkan tempat duduk, tetapi pengunjung umumnya datang dengan konsekuensi konsumsi. Pusat perbelanjaan menyediakan ruang untuk berjalan-jalan, tetapi aktivitas di dalamnya tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Taman kota dapat menjadi tempat bersantai, tetapi keberadaannya saja belum tentu cukup untuk membentuk komunitas yang hidup.

Bagi anak muda yang ingin mengadakan diskusi, komunitas seni yang membutuhkan tempat latihan, atau kelompok warga yang hendak menyelenggarakan kegiatan bersama, persoalannya bahkan lebih konkret: tempatnya ada atau tidak, bisa diakses atau tidak, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan.

Persoalan itulah yang mengemuka dalam serial diskusi Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan. Kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) bekerjasama dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengambil tema “Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik” untuk seri pertama pertamanya.

Melalui perspektif akademisi, seniman, praktisi, dan perwakilan pemerintah, diskusi yang diselenggarakan di Gedung Miss Tjitjih, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026) tersebut mengajak peserta melihat Jakarta bukan semata-mata sebagai kumpulan bangunan, jalan, dan taman, melainkan sebagai ruang kehidupan bersama.

Diskusi Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta bertema “Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik”, Jumat (9/10/2026). Foto: IKAD

Alif Iman Nurlambang, host acara tersebut mengantar dengan penilaian bahwa ruang publik Jakarta semakin terbatas. Ia menyoroti menyusutnya ruang bagi seniman, pekerja kreatif, dan anak muda untuk berkumpul serta menjalankan kegiatan.

Dalam pandangannya, persoalan ruang publik tidak cukup dijawab dengan menghitung luas lahan atau jumlah fasilitas yang tersedia. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah ruang tersebut memungkinkan seseorang hadir sebagai warga, bertemu dengan orang lain, dan membicarakan persoalan yang menjadi kepentingan bersama.

Dengan kata lain, sebuah kota dapat terus membangun fasilitas fisik, tetapi belum tentu berhasil menyediakan ruang yang memungkinkan kehidupan sosial tumbuh.

Di sinilah persoalan Jakarta menjadi lebih serius. Ketika tempat untuk berkumpul semakin sulit ditemukan, warga kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan di luar lingkungan rumah dan pekerjaan. Percakapan tentang masalah bersama pun berpotensi semakin terbatas, sementara perjumpaan sosial perlahan bergantung pada kemampuan seseorang membayar akses ke suatu tempat.

Ketika Berkumpul Menjadi Urusan Biaya

Diskusi Imagine Jakarta: Membayangkan Kota Masa Depan yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara (IKAD) bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta bertema “Menagih Jakarta yang Ramah sebagai Hak Warga atas Ruang Publik”, Jumat (9/10/2026). Foto: IKAD

Bagi komunitas dan penyelenggara kegiatan, keterbatasan ruang bukan persoalan abstrak. Biaya sewa tempat dapat menjadi penghalang bahkan sebelum sebuah acara dimulai.

Dalam sesi diskusi, aktivis Malaka Project dan Youtuber Cania Citta menyoroti kesulitan komunitas muda memperoleh tempat untuk mengadakan kegiatan. Ia mencontohkan pengalaman penyelenggaraan acara yang membutuhkan anggaran besar, sementara pilihan tempat dengan kapasitas memadai dan harga terjangkau terbatas.

Ia menyebut kebutuhan biaya puluhan juta rupiah untuk menyelenggarakan kegiatan komunitas berskala tertentu. Angka itu menggambarkan pengalaman yang disampaikan dalam forum, bukan gambaran statistik seluruh biaya penyelenggaraan acara di Jakarta.

Masalahnya bukan hanya kemampuan menyewa ruangan. Ketika biaya tempat sudah menghabiskan sebagian besar anggaran, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk program, pembicara, produksi karya, atau pengembangan komunitas justru terserap untuk mendapatkan lokasi.
Bagi mahasiswa dan komunitas yang tidak memiliki dukungan pendanaan besar, situasi tersebut bisa menentukan apakah suatu kegiatan dapat berlangsung atau harus dibatalkan.

Akibatnya, akses terhadap ruang pertemuan ikut dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi. Kelompok yang memiliki dana, jaringan, atau dukungan institusi lebih mudah menyelenggarakan kegiatan. Sebaliknya, kelompok yang memiliki gagasan dan kebutuhan untuk berkumpul belum tentu mempunyai sarana untuk mewujudkannya.

Cania juga mengkritik kecenderungan ruang kota yang semakin diukur melalui konsumsi. Dalam pengamatannya, identitas seseorang seolah-olah semakin mudah ditampilkan melalui apa yang dibeli dan tempat yang dikunjungi.

Kecenderungan itu bukan semata persoalan gaya hidup. Ia dapat memengaruhi cara generasi muda membayangkan kehidupan sosialnya. Jika setiap kegiatan di luar rumah membutuhkan biaya, pilihan untuk bertemu teman, bergabung dengan komunitas, atau mengikuti kegiatan kebudayaan menjadi lebih terbatas.

Cania menggambarkan kecemasan generasi muda yang merasa tidak mempunyai cukup tempat untuk pergi. Bahkan ketika seseorang ingin keluar rumah, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa yang akan ditemui, tetapi juga ke mana harus pergi dan berapa uang yang harus disiapkan.

Ruang publik yang seharusnya membuka kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi akhirnya berisiko menjadi ruang yang aksesnya bergantung pada daya beli. (bersambung */GK)

Baca juga: https://benang.id/imagine-jakarta-kota-yang-terus-dibangun-tetapi-belum-tentu-menghubungkan-2/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here