Malang, benang.id – Persoalan eksplorasi sumber daya alam (SDA) tidak dapat dipandang semata-mata dari sisi ekonomi dan investasi. Setiap perubahan bentang alam akan membawa konsekuensi terhadap sistem ekologis yang selama ini berfungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat.
Demikian hasil diskusi internal Program Monitoring Disaster Impact (MDI) Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) yang melibatkan unsur akademisi, praktisi kebencanaan, pemerhati lingkungan, dan relawan kemanusiaan untuk membahas perkembangan eksplorasi sumber daya alam di kawasan Pegunungan Selatan Jawa Timur (Jatim) yang membentang dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek hingga Tulungagung.
Diskusi ini berangkat dari meningkatnya perhatian berbagai pihak terhadap potensi sumber daya mineral di kawasan tersebut serta kemungkinan dampaknya terhadap perubahan tata guna lahan, keseimbangan ekosistem, dan risiko kebencanaan di masa depan.
Perubahan kawasan hutan, daerah resapan air, kawasan karst, lereng pegunungan, maupun daerah tangkapan hujan dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang selama puluhan hingga ratusan tahun telah membentuk pola kehidupan masyarakat setempat.
Peserta diskusi menilai bahwa dampak eksplorasi berskala besar sering kali tidak muncul secara langsung, melainkan berkembang secara bertahap dalam bentuk degradasi lingkungan, penurunan kualitas sumber air, meningkatnya kerentanan longsor, perubahan pola banjir, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam lokal.
Dalam konteks kebencanaan, perubahan tata guna lahan merupakan salah satu faktor yang paling menentukan tingkat risiko suatu wilayah. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perubahan bentang alam harus menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi.
Ketua Umum JKJT Agustinus Tedja G.K Bawana, atau yang lebih dikenal sebagai Ayah Tedja, menilai terdapat kesalahan cara pandang yang selama ini berkembang dalam memahami hubungan antara pembangunan, eksplorasi sumber daya alam, dan kebencanaan.
“Kita sering berpikir bahwa bencana dimulai ketika banjir datang, ketika longsor terjadi, atau ketika masyarakat harus dievakuasi. Padahal sesungguhnya banyak bencana dimulai jauh sebelumnya, yaitu ketika perubahan fungsi lingkungan tidak dipahami dengan baik,” ujar Ayah Tedja, dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana (preparedness) tidak hanya berkaitan dengan kemampuan evakuasi, logistik, peralatan SAR, ataupun sistem peringatan dini. Seluruh instrumen tersebut akan memiliki keterbatasan apabila masyarakat dan pemangku kebijakan tidak memahami perubahan yang sedang terjadi pada bentang alam.
“Sehebat apa pun lembaga kebencanaan, ruang preparedness akan menjadi lemah apabila tidak memahami perubahan tata guna lahan. Kita tidak bisa hanya menghitung korban ketika bencana terjadi, tetapi harus mampu membaca proses yang membentuk risiko itu sejak awal,” tukasnya.
Dalam pandangan JKJT, perubahan tutupan hutan, hilangnya daerah resapan air, meningkatnya tekanan terhadap kawasan pegunungan, serta perubahan fungsi ekosistem harus menjadi bagian dari indikator awal yang dipantau secara serius oleh seluruh pihak.
Program Monitoring Disaster Impact (MDI) JKJT memandang bahwa setiap perubahan bentang alam harus dianalisis sebagai potensi perubahan risiko bencana.
“Ketika hutan berubah fungsi, maka bukan hanya pohonnya yang hilang. Kita mungkin sedang kehilangan sistem penyimpan air, sistem pengendali erosi, sistem penahan longsor, bahkan sistem kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada alam,” jelasnya.
Ayah Tedja juga mengingatkan bahwa wilayah jalur selatan Jawa Timur memiliki karakteristik geologi yang kompleks dan rentan terhadap berbagai ancaman lingkungan apabila terjadi perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali.
Karena itu JKJT mendorong adanya:
1. Monitoring perubahan tata guna lahan secara berkelanjutan.
2. Penguatan kajian dampak lingkungan yang independen.
3. Pemanfaatan teknologi pemantauan berbasis satelit.
4. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
5. Integrasi data lingkungan ke dalam sistem mitigasi bencana.
6. Keterbukaan informasi terkait aktivitas eksplorasi sumber daya alam.
Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur melalui Program Monitoring Disaster Impact menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
Eksplorasi sumber daya alam harus dipahami bukan hanya sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai proses yang dapat mengubah keseimbangan alam dan mempengaruhi keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.
JKJT mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemanusiaan untuk membangun budaya kewaspadaan terhadap perubahan bentang alam sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.
“Mitigasi terbaik bukan dimulai ketika bencana terjadi, melainkan ketika kita mampu memahami perubahan lingkungan yang sedang membentuk risiko bencana di masa depan,” pungkas Ayah Tedja. (*/GK)
