Jakarta, benang.id – Guna merumuskan arah kebijakan, konsolidasi pelaku industri, serta penguatan peran dalam menghadapi dinamika industri alas kaki nasional dan global, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XI di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (21/1/2026). Forum tertinggi organisasi ini mengangkat tema besar “Memperkokoh Industri Alas Kaki Indonesia: Jaya di Pasar Domestik, Unggul di Pasar Global”, yang dibahas secara komprehensif melalui sidang-sidang komisi.
Makna “Jaya di Pasar Domestik” menegaskan bahwa industri alas kaki nasional harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Industri dituntut mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dengan produk yang berkualitas, memiliki daya saing harga, serta mencerminkan identitas nasional. Pada saat yang sama, perlindungan pasar domestik dari praktik perdagangan yang tidak sehat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri nasional.
Sementara itu, “Unggul di Pasar Global” mencerminkan tekad industri alas kaki Indonesia untuk naik kelas dan memperkuat posisi di pasar internasional. Keunggulan tersebut tidak hanya diukur dari volume ekspor, tetapi juga dari kualitas produk, kepatuhan terhadap standar global, inovasi desain, produktivitas, serta komitmen terhadap keberlanjutan. Unggul berarti mampu menjadi pemain penting dalam rantai pasok global dan bersaing dengan negara-negara produsen alas kaki lainnya.
Industri alas kaki merupakan industri padat karya (labour intensive) yang sebagian besar proses produksinya melibatkan tenaga kerja secara langsung dengan jumlah 1,3 juta pekerja yang bergantung di sektor ini. Sektor ini berperan sebagai penyangga ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak. Oleh karena itu, upaya memperkokoh industri alas kaki Indonesia membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku industri yang tergabung dalam Aprisindo bersama perlindungan oleh pemerintah.
Dalam Munas XI Aprisindo, pelaku industri menegaskan pentingnya penguatan fondasi industri nasional melalui kebijakan de-regulasi yang memberikan kemudahan dari sisi persyaratan administrasi dan teknis, percepatan waktu layanan, serta biaya yang lebih terjangkau kepada Pelaku Industri.
Selain itu, insentif fiskal dan kebijakan pendukung lainnya dipandang krusial untuk menciptakan iklim industri yang kondusif bagi peningkatan produktivitas dan keberlanjutan. Hal ini termasuk kebijakan terkait kebutuhan kemudahan pengaturan impor bahan baku kulit, kain, benang dll yang efisien serta peningkatan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
Untuk kinerja ekspor Industri alas kaki nasional menunjukkan resiliensi yang luar biasa di tengah fluktuasi ekonomi global. Indonesia kini mengukuhkan diri sebagai produsen ekspor alas kaki terbesar ketiga di dunia berdasarkan World Footwear Book 2025 dengan total nilai ekspor mencapai USD 32 miliar selama periode 2020–2024.
– Pemulihan Pasca-Pandemi: Setelah fluktuasi pada 2019 dan 2023, nilai ekspor melonjak signifikan pada 2024 sebesar 13,13% menjadi USD 7,28 miliar. Hingga November 2025, kinerja ekspor tetap stabil di angka USD 7,25 miliar, tumbuh 9,08% secara year-on-year.
– Dinamika Pasar Utama Amerika Serikat (AS), tetap menjadi mitra utama dengan kontribusi ±30%. Meskipun menghadapi tantangan tarif resiprokal 19% per Agustus 2025, ekspor ke AS hingga November 2025 masih mencatat kenaikan 7,73% (USD 2,54 miliar).
– Eropa: Menunjukkan stabilitas dengan nilai USD 1,59 miliar hingga November 2025. Implementasi penuh IEU-CEPA dengan target tarif 0% dipandang sebagai katalisator pertumbuhan masa depan.
– China: Mengalami kontraksi dalam tiga tahun terakhir akibat dinamika internal, dengan nilai USD 500,87 juta hingga November 2025, menuntut strategi penetrasi pasar yang lebih spesifik.
Sebagai forum tertinggi dan strategis organisasi, Munas XI Aprisindo tidak hanya menghasilkan kepengurusan yang solid dan relevan dengan kebutuhan ke depan, tetapi Munas XI Aprisindo juga menghasilkan rekomendasi program kerja yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pelaku industri, baik yang berorientasi pada pemenuhan pasar domestik skala menengah serta UMKM/IKM, maupun pelaku industri yang berorientasi ekspor dan menjadi bagian dari rantai pasok global.
Isu yang paling krusial bagi industri padat karya alas kaki adalah
– Terkait Pengupahan berdasarkan regulasi yang baru PP 49 Tahun 2025 yang masih jauh dari harapan kemampuan Industri padat karya alas kaki dari upah sektoral dan angka alfa yang tinggi
– Menjaga iklim investasi di Jawa Tengah, karena bila pengupahan tinggi sama dengan Provinsi Banten. Jawa Tengah berpotensi akan di ditinggalkan investor
Struktur kepengurusan Aprisindo periode 2025–2030 ini menegaskan peran dan eksistensi Aprisindo sebagai organisasi pelaku industri yang telah berusia 38 tahun, dalam menjalankan fungsi advokasi, perlindungan, dan penguatan daya saing anggota di tengah berbagai dinamika regulasi dan kebijakan pemerintah, guna menciptakan iklim industri alas kaki yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan.
Adapun Susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Aprisindo Pusat 2025–2030 sebagai berikut:
Dewan Pembina:
Ketua: Eddy Widjanarko (merangkap Bidang Kerja Sama Internasional)
Sekretaris: Lany Sulaiman
Anggota Dewan Pembina
1. Hendrik Sasmito
2. Tjandra Suwarto
3. Eddie Tseng
Dewan Pengurus Nasional Pusat
Ketua Umum: Anton J. Supit
Wakil Ketua Umum: Harijanto
Sekretaris Jenderal: Yoseph Billie Dosiwoda
Bendahara Umum: Tati Ramlie
Wakil Bendahara Umum: Jenny Rais
Bidang-bidang Dewan Pengurus Pusat
Ketua Bidang Rantai Pasok (Supply Chain) dalam dan luar negeri: Budiarto Tjandra
Ketua Bidang Perdagangan dan Perundingan Internasional: Devi Kusumaningtyas
Ketua Bidang Dalam Negeri, UMKM/IKM: Irvan Kristanto
Ketua Bidang Legal dan Ketenagakerjaan: Bernard
Susunan kepengurusan hasil Munas XI Aprisindo diharapkan mampu merespons dinamika peluang dan tantangan industri di dalam negeri yang memenuhi kebutuhan domestik dari berbagai syarat aturan wajib yang diharapkan tidak menjadi beban bagi pelaku industri dari sisi waktu dan biaya, persoalan impor illegal di border dan sepatu tiruan.
Sama halnya berbagai persoalan perizinan yang berorientasi ekspor dalam persaingan global, seperti kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta memanfaatkan peluang perluasan pasar melalui Indonesian–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU- CEPA) target selesai ratifikasi kuartal pertama 2027 yang dipandang sebagai peluang strategis untuk meningkatkan kinerja ekspor industri alas kaki.
Prinsipnya industri padat karya alas kaki (yang bekerja dengan tangan langsung) ini tetap berpotensi sebagai sunrise industri yang terus meningkatkan produktivitas berkelanjutan memperluas kontribusi penyerapan tenaga kerja sebagai penyangga ekonomi nasional. (*/GK)
