Jakarta, benang.id – Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Dr Anggawira MM MH mengatakan bahwa Hipmi mendukung penuh penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari agenda pemerataan pembangunan nasional.
“Namun demikian, Hipmi memandang bahwa rencana pengadaan kendaraan operasional melalui skema impor Completely Built Up (CBU) perlu ditinjau kembali secara komprehensif,” ujar Anggawira, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Ia mengatakan, intervensi transportasi di wilayah pedesaan memang relevan untuk menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi hasil pertanian serta kebutuhan pokok. Akan tetapi, dalam skala pengadaan yang mencapai sekitar 105.000 unit kendaraan dengan nilai program sekitar Rp24 triliun, kebijakan ini memiliki implikasi strategis terhadap struktur industri manufaktur nasional.
Pola impor CBU, tandas Anggawira, berpotensi menempatkan sebagian besar nilai tambah di luar negeri. Sebaliknya, skema perakitan lokal melalui CKD atau pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri dapat mengalihkan nilai tersebut ke ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok industri komponen, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil.
Menurutnya, dengan tingkat kandungan lokal sebesar 40–60 persen, belanja pemerintah dalam program ini berpotensi menjadi pengungkit aktivitas produksi domestik sekaligus memberikan efek pengganda terhadap sektor industri pendukung seperti baja, sistem kelistrikan, ban, kaca, logistik, hingga jasa perawatan kendaraan.
“Sebagai Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, saya menilai bahwa program KDMP seharusnya tidak berhenti pada penyediaan armada logistik desa semata, tetapi dapat diarahkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional yang lebih luas. Skema pengadaan perlu mengedepankan kewajiban investasi fasilitas perakitan di dalam negeri, transfer teknologi, serta peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara bertahap,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan mengenai impor atau produksi lokal bukan hanya persoalan kecepatan pengadaan, tetapi juga menyangkut arah pembentukan kapasitas industri nasional dalam jangka panjang.
“Oleh karena itu, Hipmi mendorong agar implementasi Koperasi Desa Merah Putih dapat sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan industri otomotif nasional yang berkelanjutan,” ujar Anggawira. (*/GK)
